TATA CARA - PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK - PELAYANAN PUBLIK TERTENTU
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, BD Tahun 2020 Nomor 65
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pelayanan Publik Tertentu
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016
tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak
Dalam Pelayanan Publik Tertentu.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU no 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Permendagri No 112 Th 2016; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016.
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian Daerah serta untuk
mengoptimalkan pungutan Pendapatan Asli Daerah
Kota Banjarbaru sesuai ketentuan yang berlaku dan
agar pelaksanaan pemungutan dapat lebih optimal
dilaksanakan maka perlu merubab Peraturan Walikota
dimaksud.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016.
. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran diubah: Tidak termasuk objek pajak restoran )adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran
yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) setiap bulan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 65 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 65 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan
ABSTRAK:
a. bahwa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat,
Pemerintah Kabupaten Kebumen menyediakan pelayanan
kesehatan dengan dipungut retribusi berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b. bahwa dengan adanya perkembangan harga dan
perekonomian, perlu menyesuaikan tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan;
c. bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja dan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah
Kabupaten Kebumen Nomor 28 Tahun 2011 tentang
Retribusi Pelayanan Kesehatan Daerah, penyesuaian tarif
retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 28 tahun
2011; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020;
Dalam peraturan ini diatur tentang Penyesuaian Tarif Retribusi
Pelayanan Kesehatan.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor
39 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Unit Pelaksana Teknis
Daerah Klinik Pengobatan Penyakit Paru Kabupaten Kebumen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2021.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor
39 Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan kewajiban di bidang pajak
daerah dan meningkatkan tertib administrasi perpajakan daerah
serta untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah
Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar
Sendiri Oleh Wajib Pajak, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK03/2007; Peraturan Direktur Jenderal Pajak NomorPER- 38/PJ /2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor5 Tahun 2016.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, meliputi Ketentuan Umum; Pendaftaran, Pengukuhan dan Penghapusan Wajib Pajak; Pelaporan Pajak Daerah; Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Pajak yang Terutang; Tata Cara Pemungutan Pembayaran dan Penagihan; Tata Cara Pengajuan Permohonan Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak; Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak; Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan Pajak; Tata Cara Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi; Penghapusan Piutang Pajak; Pemberian Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan Pajak; dan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2016.
25 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 65 Tahun 2020
PERBUP Kab. Barito Kuala No. 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan
ABSTRAK:
Adanya penambahan ayat di dalam pasal 15 yang sebelumnya terdapat 3 (tiga) ayat, ditambab sehingga menjadi 4 (empat) ayat, ini dikarenakan penyesuaian
situasi dan kondisi sekarang sehingga diperlukan perubahan atas pasal tersebut, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati barito Kuala Nomor 63 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif dan Pengurangan
atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 6 Tahun 1983; UU Nomor 8 Tahun 1997; UU Nomor 19 Tahun 1997; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 14 Tahun 2002; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 135 Tahun 2000; PP Nomor 136 tahun 2000; PP Nomor 137 Tahun 2000; Perpres Nomor 1 Tahun 2007; Permendagri Nomor 120 Tahun 2018; Perda Kab. Batola Nomor 2 Tahun 2013; Perda Kab. Batola Nomor 47 Tahun 2019.
Beberapa ketentuan dalarn Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 63 Tahun
2015 Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif dan
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Bumi dan bangunan
Perdesaan dan Perkotaan, diubah yaitu Ketentuan Pasal 15 ditambah 1 ayat sebagai berikut: Dalam hal permohonan pengurangan diajukan oleh badan yang secara hukum dan senyatanya mengalami kesulitan likuiditas dengan alasan : a. Pailit yang dikuatkan dengan Keputusan Pengadilan.
b. Kegiatan usaha tidak beroperasi dan sarna sekali tidak memperoleh
keuntungan secara finansial atas pemanfaatan lahan dan bangunan
dimiliki yang dikuatkan dengan keterangan pihak yang berwenang.
c. Beroperasi akan tetapi masih belum/tidak mampu membayar atas SPPT
PBBP2 karena alasan kondisional tertentu, misalnya akibat pandemik
atau resesi ekonomi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
4 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 65 Tahun 2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota Periode Penerimaan Bulan Oktober 2016
ABSTRAK:
berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pajak Rokok, Pajak Rokok merupakan Pajak Provinsi dan hasilnya dibagikan kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. maka untuk itu pelru ditetapkan Peraturan Gubernur tentang Bagi Hasil Penerimaan Pajak Rokok Untuk Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2013; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 029 Tahun 2009; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 016 Tahun 2014.
Peraturan ini mengatur tentang bagi hasil penerimaan pajak rokok untuk pemrintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Dana bagi hasil penerimaan Pajak Rokok yang akan dibagikan kepada Pemerintah Provinsi adalah sebesar 30% dan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 70% dari total penerimaan Pajak Rokok yang di terima pada Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Provinsi Kalimatan Selatan. Gubernur Kalimantan Selatan melalui Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan akan mentransfer ke Rekening Umum Kas Daerah Kabupaten/Kota. Penerimaan Pajak Rokok harus dicantumkan dalam APBD Kabupaten/Kota masing-masing.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN NOMOR 065 TAHUN 2016
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gresik Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2022 Nomor 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa guna mengurangi beban masyarakat dan memotivasi agar Wajib Pajak dapat melunasi kewajiban pembayaran Pajak Daerah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
b. bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan kondisi dan perkembangan saat ini, sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi Dan BangunanPerdesaan Dan Perkotaan;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
11. Peraturan Bupati Gresik Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2013;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
mengatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang memuat perubahan sebagai berikut:
1. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d Pasal 4 diubah,
2. Ketentuan ayat (1) huruf i angka 4 Pasal 6 diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2022.
mengubah Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
12
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 65 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Cirebon Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Target Kinerja Atas Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Di Kota Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2021.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
