PERBUP Kab. Bantul No. 50 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Perbup Bantul No.64 Tahun 2011 ttg Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:
a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah
Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2020 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Bantul Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa
Umum, perlu penyesuaian formulasi perhitungan besaran
retribusi pengendalian menara telekomunikasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul
Nomor 64 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun
2020;
Materi pokok: Mengubah beberapa ketentuan umum, besaran retribusi, dan ketentuan mengenai pemungutan retribusi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2022.
Jumlah Halaman: 9 HLM; Lampiran: 5 HLM
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sukabumi Nomor 122 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Sukabumi tentang Pedoman Penetapan Status Pengggunaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sukabumi.
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah UU No. 17 Tahun 1950 ) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 1954; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Perda Kota Sukabumi No. 17 Tahun 2017; Perda Kota Sukabumi No. 7 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Penggunaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2022.
10 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 122 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memberikan jaminan ketersediaanprasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan danpermukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana,sarana, dan utilitas umum;bahwa dalam rangka keberlanjutan pengelolaan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan dan permukiman perlu dilakukan penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas umum dari pengembang kepada Pemerintah Daerah;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman
Undang-Undang Dasar Nomor 8 Tahun 1965;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2021;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
34/Permen/M/2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007;Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana,Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dengan sistematika;Ketentuan Umum;Tujuan dan prinsip;Perumahan dan Permukiman;Prasaran,sarana,dan Utilitas Umum;Penyediaan Lahan dan Pengaturan Prasarana,sarana,dan utilitas Umum;Persyaratan Penyerahan Prasarana,Sarana,dan utilitas Umum;Penyerahan Prasarana,Sarana,dan Utilitas Umum;Tata cara Penyerahan Prasarana,Sarana,dan utilitas Umum;Pembentukan Tim Verifikasi;Jangka Waktu Penyerahan Prasarana,Sarana,dan Utilitas Umum;Pengelolaan Prasarana,Sarana,dan Utilitas Umum;Pelaporan;Pembinaan dna Pengawasan;Pembiyaan;Sanksi Administratif;Ketentuan Peralihan;Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022.
18 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebak Nomor 122 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 122, BD Tahun 2022 Nomor 122
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sukasari Kecamatan Cipanas.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permendagri No. 45 Tahun 2016; Peraturan Badan Informasi Geospasial No. 15 Tahun 2019; Perda Kabupaten Lebak No. 2 Tahun 2014.
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Batas Desa Bab III Ketentuan Lain-Lain Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2022.
14 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 122 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemilihan Kepala Desa
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Pasal 9 ayat (6), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 51 ayat (3) dan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemilihan Kepala Desa;
Dasar Hukum : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022.
Peraturan ini memuat tentang : PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA.
Dengan Sistematika :
KETENTUAN UMUM;
PANITIA PEMILIHAN DAN PENETAPAN TPS;
PENYEDIAAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN SUARA;
KELENGKAPAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BAKAL CALON KEPALA DESA;
SELEKSI BAKAL CALON KEPALA DESA;
PEMBIAYAAN;
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK/BERGELOMBANG;
PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK/BERGELOMBANG DALAM KONDISI BENCANA NON ALAM CORONA VIRUS DISEASE 2019;
PEMUNGUTAN SUARA;
PERHITUNGAN SUARA;
SANKSI PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN;
PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN;
PELANTIKAN KEPALA DESA TERPILIH;
PENUNDAAN PEMILIHAN KEPALA DESA;
KETENTUAN PERALIHAN;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
21 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 122 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Purworejo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan
Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta
Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Purworejo;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten
Purworejo Nomor 4 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Bab III Susunan Organisasi
Bab IV Tata Kerja
Bab V Kepegawaian
Bab VI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 60 Tahun 2021 dicabut.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 122 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Se-Kecamatan Slawi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9
ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan
Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa
Se-Kecamatan Slawi;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Batas Desa
Bab III Ketentuan Lain-Lain
Bab IV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
54 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung Nomor 122 Tahun 2022
PERWALI Kota Bandung No. 84 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Jabatan Pelaksana Di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
PEMBENTUKAN - NOMENKLATUR - JABATAN - PELAKSANA - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KOTA - BANDUNG
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 122, BD Kota Bandung Tahun 2022 No. 123
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
ABSTRAK:
Bahwa Pembentukan Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Perwal No.19 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Perwal No.84 Tahun 2021, namun dalam perkembangannya perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No.16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 1954; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No.72 Tahun 2019; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No.17 Tahun 2020; Permendagri No.12 Tahun 2017; Permen PANRB No.41 Tahun 2018; Permen PANRB No.1 Tahun 2020; Perda Kota Bandung No.8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Bandung No.3 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, nomenklatur, kualifikasi pendidikan dan tugas jabatan, formasi dan pengisian jabatan pelaksana, kelas dan nilai jabatan pelaksana, pembinaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian InternasionalTransportasi Darat/Laut/UdaraHubungan Internasional/Kerja Sama Internasional
pengesahan - Protokol 6 - Stasiun Perbatasan - Stasiun Perpindahan - Perkeretaapian
2022
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 122, LN.2022/No.202, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Protocol 6 Railways Border and Interchange Stations (Protokol 6 Stasiun Perbatasan dan Stasiun Perpindahan Perkeretaapian)
ABSTRAK:
Untuk menunjang dan meningkatkan perekonomian di kawasan ASEAN, perlu membentuk sistem angkutan barang dengan kereta api yang efektif, efisien, terintegrasi, aman, dan berkelanjutan melaluipemberian kemudahan terhadap perpindahan barang dalam rangka memperlancar arus barang di antara Negara-negara Anggota ASEAN.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 24 Tahun 2000.
Perpres ini mengatur mengenai pengesahan Protocol 6 Railways Border and Interchange Stations (Protokol 6 Stasiun Perbatasan dan Stasiun Perpindahan Perkeretaapian) yang telah ditandatangani pada tanggal 16 Desember 2011 di Phnom Penh, Kamboja.
CATATAN:
Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
Lampiran: batang tubuh (3 hlm); 3 file.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 122 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah dan Bangunan Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 3
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 79 Tahun 2012
tentang Klasifikasi dan Penetapan Nilai Jual Objek
Pajak Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan dalam rangka
meningkatkan penerimaan pendapatan daerah,
khususnya penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan
Perdesaan dan Perkotaan serta guna mengganti biaya
yang dikeluarkan atas keseluruhan proses sampai
dengan tercatatnya keluaran berupa Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) dan Daftar
Himpunan Ketetapan Pajak (DHKP) Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu
menetapkan Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek
Pajak Permukaan Bumi berupa Tanah dan Bangunan
Tahun 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Klasifikasi dan Besaran Nilai Jual Objek
Pajak Permukaan Bumi Berupa Tanah dan Bangunan
Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 79 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 2 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Klasifikasi dan Besaran NJOP Bumi dan Bangunan sebagai dasar pengenaan PBB-P2 pada masing-masing Desa/Kelurahan se-Kabupaten Pekalongan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
1300 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
