Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD Tahun 2022 Nomor 21
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Pasca Revitalisasi Pasar Ciputat
ABSTRAK:
a. bahwa Pasar Ciputat merupakan bagian dari kawasan perekonomian yang mempunyai posisi strategis dalam kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan wisata di Kota Tangerang Selatan; b. bahwa revitalisasi Pasar Ciputat Kota Tangerang Selatan sudah selesai dilaksanakan, sehingga perlu dilakukan penempatan kembali pedagang guna terwujudnya ketertiban, keamanan, keserasian, keindahan, dan kenyamanan di pasar ciputat; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam relokasi pedagang, maka perlu pengaturan mengenai Tata Cara Penempatan Pedagang Pasca Revitalisasi Pasar Ciputat; d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Penempatan Pedagang Pasca Revitalisasi Pasar Ciputat;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan Dalam Wilayah Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4935); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6641); 6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II PENEMPATAN PEDAGANG
BAB III SELEKSI PEDAGANG
BAB IV PERJANJIAN PEMAKAIAN KIOS ATAU LOS DAN SURAT KETERANGAN BERDAGANG
BAB V EVALUASI
BAB VI KAWASAN PASAR
BAB VII KETENTUAN PERALIHAN
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2022.
22
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Tahun 2022-2050
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengembangan Sistem Penyediaaan Air Minum untuk menjamin keberlanjutan fungsi penyediaan air minum dan terhindarnya air baku dari pencemaran air limbah dan sampah, maka perlu menyusun Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaaan Air Minum.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016, Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2012 dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 56 Tahun 2013.
Materi pokok : Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum, Susunan Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2022.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum.
Jumlah Halaman : 5 HLM; Lampiran : 325 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pasuruan Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD Kota Pasuruan Tahun 2022 No 21
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga
ABSTRAK:
bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga;
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945;
UU No 17 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No 13 Tahun 1954:
UU No 5 Tahun 2014:
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015:
PP No 46 Tahun 1982:
PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019:
Permenpan RB No 20 Tahun 2018:
Permendagri No 99 Tahun 2018:
Permendagri No 56 Tahun 2019:
Permenpan RB No 17 Tahun 2021:
Permenpan RB No 25 Tahun 2021:
Perda No 7 Tahun 2016:
Perwali Pasuruan No 3 Tahun 2022.
Mengatur tentang:
1. Ketentuan umum:
2. Susunan Organisasi:
3. Tugas Pokok dan Fungsi:
Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pariwisata, pemuda, dan olahraga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.
4. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Januari 2022.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:
a. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 69); dan
b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2018 Nomor 9) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palembang Tahun 2018- 2023. Untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan kebijakan nasional dan peraturan perundang-undangan serta keselarasan dengan capaian program pembangunan daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023 dan penyesuaian dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023.
Dasar hukum peraturan ini:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja, Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Perubahan Bab 3 tentang Dokumen Renstra Perangkat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2022.
Mengubah Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palembang Tahun 2018-2023
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD Kota Batu Tahun 2022 No 21/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Batas Desa Tulungrejo dengan Desa Sumberbrantas, Desa Sumbergondo, dan Desa Punten di Wilayah Kota Batu
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun
2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penetapan, penegasan dan pengesahan batas desa ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;
b. bahwa hasil mengenai penetapan batas desa telah disepakati oleh Pemerintah Desa Tulungrejo dengan Desa Sumberbrantas, Desa Sumbergondo, dan Desa Punten;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Batas Desa Tulungrejo dengan Desa Sumberbrantas, Desa Sumbergondo, dan Desa Punten.
UU No 11 Tahun 2001;
UU No 4 Tahun 2011;
UU No 6 Tahun 2014;
UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015;
UU No 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No 11 Tahun 2020;
Perpres No 9 Tahun 2016;
Permendagri No 32 Tahun 2006:
Permendagri No 45 Tahun 2017;
Permendagri No 141 Tahun 2017;
Perda Kota Batu No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Batu No 5 Tahun 2018.
Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah Penetapan Batas Desa Tulungrejo dengan Desa Sumberbrantas, Desa Sumbergondo, dan Desa Punten.Penetapan batas Desa Tulungrejo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:
a. Sebelah Barat berbatasan dengan Kawasan Hutan;
b. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sumberbrantas;
c. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumbergondo dan Kawasan Hutan;
d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Punten.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2022.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ambon Nomor 21 Tahun 2022
PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN - OPERASIONAL
2022
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 21, BD.2022/NO.21, TBD.2022, LL SETDA KOTA AMBON : 13 HAL
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Operasional Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan.
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 33 ayat 4 Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 tahun 2018 Tentang Pencegahan, penanggulangan bahaya kebakaran dan
penyelamatan, perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Operasional Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan.
Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri dalam Negeri 16 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Operasional Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
Lampiran 1 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Magelang Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah Kota Magelang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka memajukan kesejahteraan umum
melalui penyelenggaraan pemerintahan yang mendasarkan
pada asas-asas umum pemerintahan yang baik dan
akuntabel diperlukan penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pekerjaan
umum dengan menggunakan pendekatan perencanaan dan
penganggaran berdasarkan kinerja yang berpedoman pada
penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya kegiatan;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Analisis standar belanja, standar teknis,
dan standar harga satuan sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
bahwa mendasarkan pertimbangkan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
Pemerintah Kota Magelang;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Pemerintah kota Magelang yang dimaksudkan untuk mewujudkan perencanaan dan penganggaran bidang pekerjaan umum yang efektif, efisien, transparan, dapat dipertanggungjawabkan dan berdasarkan pada kewajaran standar harga satuan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2022.
Peraturan Walikota Magelang Nomor 58 Tahun 2021 dicabut.
32 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 21 Tahun 2022
PEMBENTUKAN - BALAI - PENYULUHAN - PERTANIAN - PADA - DINAS - KETAHANAN - PANGAN - PERTANIAN - DAN - PERIKANAN - KOTA - DEPOK
2022
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 21, BD 2022/21
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok
ABSTRAK:
Bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan tugas pembinaan dan penyelenggaraan penyuluhan serta peningkatan program pertanian secara teknis dan langsung kepada masyarakat, berdasarkan BAB II tentang Pengorganisasian pada Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 03/KPTS/SM.200/I/05/2019, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
UU No. 15 Tahun 1999; UU No. 16 Tahun 2006; UU No. 18 Tahun 2012; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 11 Tahun 2020; Permentan No. 03/Permentan/SM.200/I/2018; Permentan No. 21 Tahun 2021; Perda Kota Depok No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Depok No. 4 Tahun 2021.
Peraturan ini mengatur tentang Pembentukan Balai Penyuluhan Pertanian Pada Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Depok yang meliputi Ketentuan Umum, Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Peran, Kepegawaian, Tata Kerja, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2022.
9 Hlm.
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Kediri Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 21, BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 21
Peraturan Walikota (Perwali) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 87
TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya pendapatan transfer yang
bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik,
Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Jawa Timur
serta penyesuaian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau, maka beberapa ketentuan dalam
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022 perlu diubah kembali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2021 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2022;
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah,
Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun
2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2021
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kediri
Tahun 2021 Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Kediri Nomor 87 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah
Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 88);
Merubah Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2022
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2022.
9
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 21 Tahun 2022
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 21, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 21
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota No. 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN di Lingkungan Pemkot. Padang
ABSTRAK:
bahwa tambahan penghasilan PNS telah diatur Perwako Padang No. 12 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perwako No. 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Perwako No. 12 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Pegawai ASN di lingkungan Pemkot Padang. bahwa untuk mengakomodir penerimaan tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas, penerimaan yang disebabkan oleh perubahan kelas jabatan dan cuti PSN, maka Perwako tersebut perlu diubah dan disesuaikan.
UU No. 9 Tahun 1956, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 23 Tahun 2014, PP No. 17 Tahun 1980, PP No. 17 Tahun 1980, PP No. 12 Tahun 2019, PP No. 30 Tahun 2019, Permendagri No. 77 Tahun 2020, Perda Kota Padang No. 6 Tahun 2016, Perwako Padang No. 61 Tahun 2016, Perwako Padang No. 12 Tahun 2021
Beberapa ketentuan dalam Perwako No. 12 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Perwako No. 5 Tahun 2022 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah.
2. Diantara angka Pasal 9 dan Pasal 10 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 9A
3. Ketentuan Pasal 15
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2022.
7 Hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
