BADAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU - tata kerja
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 60, BD.2014/NO.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 150 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Kebumen perlu diganti; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu, perlu mengatur rincian tugas pokok, fungsi dan tata kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 14 Tahun 2008;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, tugas pokok dan fungsi, organisasi, tata kerja, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2014.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 150 Tahun 2011 dicabut.
10 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 61 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2014.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 89
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2012
tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/PRT/M/2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 9 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang SLF bangunan gedung, masas berlaku, syarat SLF bangunan gedung, tata cara penerbitan dan perpanjangan SLF bangunana gedung, pembinaan, label, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2017.
46 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 61 Tahun 2015
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TIMUR
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Bangunan Gedung, perlu mengatur ketentuan yang lebih rinci mengenai penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung, Tim Ahli Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Pengkaji Teknis, Pembongkaran Bangunan Gedung, dan Pendataan Bangunan Gedung;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu diatur tugas dan kewenangan Perangkat Daerah dalam Penyelenggaraan layanan Bangunan Gedung;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008 ;
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2017;
5. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum No. 25/PRT/M/2007 ;
6. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum No. 26/PRT/M/2007 ;
7. Peraturan Menteri Pekeijaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 05/PRT/M/2016 ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 04 Tahun 2012 ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 11 Tahun 2016 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Nomor 10 Tahun 2016 ;
Ketentuan Penyelenggaraan Bangunan dan Gedung, termasuk tata cara pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2017.
Perda Kab. Bolaang Mongondow No. 11 Tahun 2016
179 halaman + Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Probolinggo Nomor 61 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, BD NOMOR 61 SERI G1
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG KABUPATEN PROBOLINGGO
ABSTRAK:
bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kabupaten Probolinggo.
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 24/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Izin Mendirikan Bangunan;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 06 Tahun 2005 tentang Izin Mendirikan Bangunan;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 03 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Probolinggo Tahun 2010-2029;
Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo 13 Tahun 2012 tentang Izin Usaha Jasa Kontruksi;
Peraturan Bupati Probolinggo 30 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Peraturan Bupati Probolinggo 18 Tahun 2016.
Ruang lingkup penyelenggaraan bangunan gedung meliputi :
a. perangkat daerah penyelenggara bangunan gedung;
b. ketentuan penyelenggaraan IMB;
c. ketentuan penyelenggaraan TABG;
d. ketentuan penyelenggaraan SLF;
e. pengkaji teknis;
f. pembongkaran bangunan gedung;
g. ketentuan penyelenggaraan pendataan bangunan gedung; dan h. pengawasan dan penertiban;
i. pembiayaan;
j. ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
121 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Formula Tarif /Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan/Atau Bangunan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 116
ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19
Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik
Daerah dan Pasal 34 ayat (4) Peraturan Daerah
Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Mili.k Daerah perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Formula
Tarif/Besaran Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah
dan/atau Bangunan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara penghitungan tarif sewa barang milik daerah berupa tanah, bangunan, sebagian tanah dan bangunan serta selain tanah/bangunan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2019.
8 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Berau Nomor 61 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan
ABSTRAK:
Keinginan masyarakat Kabupaten Berau untuk mengurus izin pemutihan IMB masih cukup tinggi dan masih banyak yang belum mengurus izin mendirikan bangunan sehingga perlu pengaturan kembali mengenai batasan waktu pengurusan izin pemutihan mendirikan bangunan; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas PERBUP No.36 Tahun 2017 tentang Pedoman Pemutihan Izin Mendirikan Bangunan.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Perda No.6 Tahun 2011; Perda No.8 Tahun 2015; PERBUP No.36 Tahun 2017.
Objek pemberian Pemutihan IMB meliputi: a. bangunan gedung yang belum memiliki IMB; b. bangunan rumah tinggal yang sudah memiliki IMB dan telah dilakukan penambahan luas bangunan; c. bangunan rumah tinggal yang sudah ditempati sebelum tanggal 20 September 2017; dan d. masa berlaku pengurusan izin Pemutihan IMB dari tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan yang Diubah: UU No.23 Tahun 2014.
3 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 61 Tahun 2020
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN KONSTRUKSI KABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUN 2021
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 61, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2020 Nomor 61
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Konstruksi Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2021
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 51 ayat
(5} Analisis Standar Belanja dan Standar Teknis sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dan Standar Harga Satuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
Perkada;
b. bahwa dalam rangka Penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Satuan Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun
Anggaran 2021 perlu membuat Harga Satuan Pokok Kegiatan
Konstruksi Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati
Bengkulu Utara tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan
Kabupaten Bengkulu Utara.
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 20/PRT/M/2016 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 2 Tahun
2014 16. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun
2016
MENGATUR TENTANG HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN KONSTRUKSI KABUPATEN BENGKULU UTARA
TAHUN 2021, DISERTAI LAMPIRAN HARGA
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
76
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batubara Nomor 61 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan antara Pengembang ke Pemerintah Kabupaten Batu Bara
ABSTRAK:
Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan merupakan bagian dalam pembangunan perumahan secara keseluruhan yang meliputi kelengkapan dasar fisik lingkungan, fasilitas
penunjang dan sarana penunjang untuk pelayanan lingkungan dan/atau kawasan perumahan serta
mewujudkan penyediaan rumah layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur dan berkelanjutan. Lebih lanjut, untuk memberikan jaminan ketersediaan, keberlanjutan pemeliharaan dan pengelolaan serta
memberikan kepastian hukum, maka perlu dilakukan penyerahan terhadap prasarana, sarana dan utilitas
perumahan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2016; Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 34/PERMEN/M/2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 38/PRT/M/2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 03/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; Tata Cara Penyerahan; Pemanfaatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan; Wewenang; Peran Serta Masyarakat; Pembiayaan; Pengawasan dan Pembinaan; Ketentuan Lain-Lain dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2020.
11 Hlmn; Lampiran 6 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
