TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA PEMBEBASAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM - BESARAN GANTI RUGI
2014
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2014/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Besaran Ganti Rugi atas Tanaman pada Tanah yang Terkena Pembebasan untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam
pemberian ganti rugi atas tanaman pada tanah yang
terkena pembebasan untuk pelaksanaan pembangunan
bagi kepentingan umum di Kabupaten Kebumen, perlu
mengatur besaran ganti rugi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Besaran Ganti Rugi atas Tanaman pada
Tanah yang Terkena Pembebasan untuk Pelaksanaan
Pembangunan bagi Kepentingan Umum di Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Besaran ganti rugi atas tanaman pada tanah yang terkena pembebasan untuk pelaksanaan pembangunan bagi kepentingan umum di Kabupaten Kebumen tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2014.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 11 Tahun 2013 dicabut.
7 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Keringanan Pembayaran Kontribusi dan Sewa atas Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang Terdampak Wabah Corona Virus DIsease 2019 di Kabupaten Boyolali Tahun 2021
ABSTRAK:
bahwa wabah corona virus disease 2019 merupakan
bencana nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi
dan produktivitas sektor tertentu; bahwa untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi,
daya beli masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu
sehubungan wabah Corona Virus Disease 2019
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
memberikan keringanan pembayaran kontribusi dan
sewa atas pemanfaatan barang milik daerah yang
terdampak wabah corona virus disease 2019 di
Kabupaten Boyolali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pemberian Keringanan
Pembayaran Kontribusi dan Sewa atas Pemanfaatan
Barang Milik Daerah yang Terdampak Wabah Corona
Virus Disease 2019 di Kabupaten Boyolali Tahun 2021;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020; Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Keringanan dan Besaran Keringanan, Tata Cara Pemberian Keringanan, Jangka Waktu Pemberian Keringanan, dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juni 2021.
Peraturan Menteri Pertahanan NO. 34, BN.2015/No.2088, peraturan.go.id : 23 hlm.
Peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pertahanan ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2015.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjar Nomor 34 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penilaian Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar
ABSTRAK:
Untuk Mewujudkan tertib administrasi dalam efektivitas pemanfaatan barang milik daerah secara benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawaban oleh seluruh organisasi perangkat daerah, maka perlu adanya pengaturan terkait penilaian terhadap pengelolaan barang milik daerah .berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar .
Dasar Hukum :
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten banjar Nomor 01 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Banjar nomor 13 Tahun 2016 .
Peraturan Bupati Tentang Penilaian Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjar, Meliputi : Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Pelaksanaan Penilaian Pengelolaan Barang Milik Daerah; Penutup .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 34 Tahun 2021
BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH NEGARA - TATA CARA PENGGUNAAN, PENGALIHAN, PENGHAPUSAN, PENATAUSAHAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2021/No. 34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalihan, Penghapusan, Penatausahaan,
Pengawasan Dan Pengendalian Barang Milik Daerah
Berupa Rumah Negara
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 145 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan, Pengalihan, Penghapusan, Penatausahaan, Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Daerah berupa Rumah Negara;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 23 Tahun 2014; Permendagri No 19 Tahun 2016; Permendagri No 108 Tahun 2016; Perda Kab Wonogiri No 1 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, prinsip umum, penggunaan rumah negara, tata cara pengalihan hak rumah negara, tata cara penghapusan rumah negara, tata cara penatausahaan rumah negara, pengawasan dan pengendalian rumah negara.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juni 2021.
19 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Pekanbaru
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap
formula tarif/besaran sewa tanah, bentuk pemanfaatan
dan ketentuan mengenai hak pengelolaan lahan,
b. bahwa Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100
Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak
Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Pekanbaru perlu
dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan.
Dasar hukum Perwal ini adalah:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah,
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara,
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharan Negara,
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah,
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang
Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah
Susun, Dan Pendaftaran Tanah,
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah,
9. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 3 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah,
10. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 77 Tahun 2018
Tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Daerah Berupa
Tanah dan/atau Bangunan,
11. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 100 Tahun 2019
tentang Pemanfaatan Tanah Hak Pengelolaan Lahan
Pemerintah Kota Pekanbaru.
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Pekanbaru
Nomor 100 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Hak
Pengelolaan Lahan Pemerintah Kota Pekanbaru
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya No. 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Dan Pemusnahan Benda Berharga Yang Digunakan Sebagai Sarana Pemungutan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa benda berharga sebagai sarana pemungutan retribusi daerah yang kondisinya rusak/cacat, hilang, tidak efisien, tidak diperforasi, tidak memiliki normorator, telah mengalami perubahan nilai nonominal dan/atau habis masa berlaku penggunaannya serta adanya perubahan dasar hukum pemungutan retribusi, sehingga tidak dapat digunakan lagi dan perlu dilakukan penghapusan dan pemusnahan;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.35 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum; Ruang Lingkup; Pengelolaan; Perencanaan; Pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan; Pengamanan; Pemeliharaan; Penghapusan; Pemindahtanganan; Penatausahaan; Pelaporan; Penilaian; Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian; Ganti Rugi dan Sanksi; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan lain-Lain; Ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 35 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kelancaran
penyelenggaraan tugas Pemerintah Daerah secara berdaya
guna dan berhasil guna, perlu dilakukan penataan sarana
dan prasarana kerja. Sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah
merupakan faktor penting dalam mendukung terlaksananya
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di
Kabupaten Sukamara, sehingga diperlukan Standar
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja. Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standar
Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 11 Tahun 2007, Standar Kebutuhan Sarana
dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah ditetapkan lebih
lanjut dengan Peraturan Bupati Sukamara. Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (6) Peraturan
Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah, Standar Barang, Standar
Kebutuhan dan Standar Harga ditetapkan oleh Bupati
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Republik Indonesia Nomor 22/Prt/M/2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 10
Tahun 2018
Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintahan daerah dilakukan
berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat,
keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan
kemampuan keuangan daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2019.
64 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Bolango Nomor 35 Tahun 2020
pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pada badan usaha milik daerah kabupaten bone bolango
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2020/No. 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Bone Bolango ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.40 Tahun 2007; UU No.11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 2008; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.30 Tahun 2014; PP No.54 Tahun 2017; PP No.16 Tahun 2018; Perda Kab Bone Bolango No.7 Tahun 2007; Perda No.4 Tahun 2019; Perda No.5 Tahun 2019.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Bone Bolango termasuk didalamnya mengatur tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengadaan Secara Elektronik, Pembiayaan, Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang Dan Jasa, Pengawasan Dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
Terdiri dari 22 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
