Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Sistem Data dan Informasi Kepariwisataan Aplikasi Smart Tourism
ABSTRAK:
Bahwa untuk promosi pemasaran pariwisata dan
pengembangan Wisata Kota Pekanbaru perlu pemanfaatan
teknologi informasi dan pemberdayaan kelembagaan
kepariwisataan
Dasar hukum peraturan ini diatur dalam: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 1 Tahun 2021;
Dalam Peraturan ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 10 (sepuluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup; Pengelolaan Smart Tourism; Pengembangan Dan Promosi; Pembentukan Tim Pengelola Smart Tourism; Pembinaan Dan Pengawasan; Monitoring Dan Evaluasi; Pendanaan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 62 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemeliharaan, Pemberian Kompensasi dan Insentif, dan
Pemberian Penghargaan Pelestarian Cagar Budaya
di Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3), Pasal 27 ayat
(3), Pasal 55 ayat (6) dan Pasal 56 ayat (3) dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perlindungan
Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pemeliharaan, Pemberian Kompensasi Dan Insentif, Dan Pemberian
Penghargaan Pelestarian Cagar Budaya Di Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 1 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur pemberian imbalan berupa uang dan/ atau bukan uang dari Pemerintah
Daerah, yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah, dukungan berupa advokasi, perbantuan, atau bantuan lain
bersifat non dana dari Pemerintah Daerah, atas upaya upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya , Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya,
dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan
keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan,
pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan.
tetap lestari.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2020.
7 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 62 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Desa Wisata di Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 20 18 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2017-2025, sehingga potensi pariwisata di Desa Perlu dikembangkan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2018;
Dalam Peraturan ini berisi 13 (tiga belas) bab dan 61 (enam puluh satu) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Desa Wisata; Klasifikasi Desa Wisata; Penetapan Desa Wisata; Pengembangan Desa Wisata; Pemberdayaan Masyarakat Desa; Usaha Pariwisata; Sinergitas Program; Hak Dan Kewajiban; Kerjasama; Pembiayaan; Pembinaan, Pengawasan Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2023.
PERBUP Kab. Sleman No. 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 63 Tahun 2015 tentang Penghentian Sementara Usaha Hotel, Apartemen, dan Kondotel di Wilayah Kabupaten Sleman
rencana strategis-pemerintah daerah-dinas pendidikan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD No. 63/2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2020
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 15 Tahun 2010; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 13 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 1 Tahun 2018; Perbup Pati No. 55 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
14 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 63 Tahun 2013
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Besaran Tarif Tiket Zona Astronomi dan Wahana Bahari di Taman Pintar Yogyakarta
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
Mencabut Peraturan Walikota ini maka Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Penetapan Besaran Tarif Masuk Zona Planetarium di Taman Pintar Yogyakarta
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 63 Tahun 2018
rencana pembangunan perdesaan mina argo kecamatan labuhan - jiput
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 63, BD.2018/No. 63
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Pembangunan kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata Di Kecamatan Labuan - Jiput Tahun 2018-2023
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri desa, pembangunan daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan, dalam Pembangunan Desa dibutuhkan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.
UU No 23 Th 2000; UU No 25 Th 2004; UU no 6 Th 2014; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014; Permendagri No 114 Th 2014; Permendes No 5 Th 2016; Perda kab Pandeglang No 3 Th 2011; Perda Kab Pandeglang No 7 th 2016; Kep Dirjen Pembangunan Kawasan Perdesaan No 14/DPKP/SK/07/2016; Keputusan Bupati pandeglang No 147/Kep.419-Huk/2016.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud dan Tujuan; 3. Sistematika; 4. Penyusunan RPKP; 5. Kelembagaan; 6. Penyelenggaraan dan Pedoman Pembangunan Kawasan Perdesaan Mina Agro Wisata; 7. Pengendalian Evaluasi; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat