Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

Menemukan 20.939 peraturan dalam 0,093 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 107 Tahun 2022

Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi

Arsip Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NO. 107 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

pedoman

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 107, Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 107

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi

ABSTRAK:

a. bahwa sebagai upaya mendorong pencipta arsip dan lembaga kearsipan untuk menyelenggarakan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan dan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan pengawasan secara komprehensif, terpadu dan berkesinambungan; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Daerah berwenang menetapkan kebijakan daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengawasan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339); 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 6. Peraturan Pemerintah Nornor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); 8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Gerakan Nasional Sadar Tertib Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 310); 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemeliharaan Arsip Dinamis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 818); 12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengawasan Kearsipan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 806); 13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penerapan Sistem lnformasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 757); 14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Arsip Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 679); 15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020 Nomor 5); 16. Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 70 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Wakatobi (Berita Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2022 Nomor 70);
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENGAWASAN ATAS PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN KEARSIPAN BAB III PENGAWASAN KEARSIPAN BAB IV KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 November 2022.
21 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 108 Tahun 2022

Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026

Standar/Pedoman

Download :
Perbup Bantul No. 108 Tahun 2022.pdf

Abstrak

RENCANA AKSI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL DI KABUPATEN BANTUL TAHUN 2022-2026

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD.2022/NO.108

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Penerapan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Bantul Tahun 2022-2026;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018; Peraturan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018; . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Rencana Penerapan SPM; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2022.
Jumlah Halaman: 7 HLM; Lampiran: 227 HLM

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 108 Tahun 2022

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Abstrak

rencana Kerja Pemerintah - rkp

2022

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 108, LN.2022/No.174, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (2) PP Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional, perlu menetapkan Perpres tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; PP Nomor 40 Tahun 2006; PP Nomor 17 Tahun 2017; dan Perpres Nomor 18 Tahun 2020.
Perpres ini mengatur mengenai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember Tahun 2023. RKP Tahun 2023 digunakan minimal untuk: 1) pedoman bagi pemerintah dalam menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan nota keuangan tahun anggaran 2023; 2) pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKP Daerah Tahun 2023; 3) sebagai dasar kementerian/lembaga dalam pemutakhiran rancangan rencana kerja kementerian/lembaga menjadi rencana kerja kementerian/lembaga; dan 4) pedoman bagi kementerian/lembaga dalam menyusun rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2022.
Kementerian/lembaga menyusun laporan per triwulan atas pelaksanaan rencana program dan kegiatan berdasarkan rencana kerja kementerian/lembaga.
Lampiran : 644 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 108 Tahun 2022

Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sragen Tahun 2024

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PERBUP NO 108 TH 2022.pdf

Abstrak

harga satuan pokok kegiatan

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD.2022/NO.108

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sragen Tahun 2024

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memberikan pedoman perhitungan pekerjaan kegiatan di Kabupaten Sragen, perlu disusun Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2024;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Penyusunan HSPK Bab III HSPK Bab IV Pemanfaatan HSPK Bab V Tata Cara Perubahan Standar Harga Bab VI Ketentuan Peutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
5 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 108 Tahun 2022

Pengadaan Barang/Jasa Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon

Badan Layanan Umum Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PERBUP 108 2022.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pasuruan Nomor 108 Tahun 2022

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 108 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 108

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan

ABSTRAK:

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawaiAparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan dilaksanakan pengadaan pegawai Aparatur Sipil Negara; b. bahwa untuk menjamin objektivitas pelaksanaanpengadaan Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965; 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17Tahun 2020; 7. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021; 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021; 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021; 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021; 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2022; 15. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 980 Tahun 2021; 16. Keputusam Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 981 Tahun 2022; 17. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; 18. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 tahun 2019; 19. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 2 Tahun 2021.
mengatur pedoman pelaksanaan pengadaan pegawai aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan yang memuat perencanaan, pengumuman lowongan, pelamaran/pendaftaran, seleksi dan pengumuman hasil seleksi, pengangkatan dan pemberhentian, pembiayaan/pendanaan, monitoring dan evaluasi, serta ketentuan lain-lain.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juni 2022.
30

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 108 Tahun 2022

Pedoman Penyusutan Arsip

Arsip

Download :
2022pb3328108.pdf

Abstrak

penyusutan arsip

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD.2022/NO.108

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka pendayagunaan arsip sebagai sumber informasi bagi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal maka diperlukan penyelamatan arsip bemilai guna; bahwa dalam rangka penyelamatan arsip dan terjaminnya pelaksanaan penyusutan arsip sesuai dengan prosedur pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal diperlukan Pedoman Penyusutan Arsip; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pedoman Penyusutan Arsip;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tegal Nomor 82 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Pemindahan Arsip Bab III Pemusnahan Arsip Bab IV Penyerahan Arsip Statis Bab V Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Desember 2022.
17 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 108 Tahun 2022

Pedoman Teknis Penyusunan Peta Talenta (Talent Pool) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Selatan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
PERBUP NO.108 TAHUN 2022.pdf

Abstrak

PEDOMAN

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor : 108

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peta Talenta (Talent Pool) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Selatan

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka memperkuat penerapan sistem merit dalam menajemen Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, perlu disusun pola Talenta (talentpool); bahwa agtr penyusunzrn Peta Talenta (talent pool) tepat sasar€rn untuk mendapatkan kelompok kandidat terbaik (talent) yang memiliki kualifikasi, kompetensi dan kinerja optimal perlu pedoman teknis dalam penyusuan Peta Talenta; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b , perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Telcris Penyusunan Peta Talenta (talent pool) Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Konawe Selatan
Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi sulawesi Tenggara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24 Tambahan l.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 42671; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll terrtang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terkahir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor L2 Tahun 20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tatrun 2022 Nomor 143, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 6, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 4. Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2Ol4 tentang Pemerintal.an Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2OI7 terrtafig Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (I-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041l; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371, sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2077 terrtang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (L,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 3O Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 77, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63401; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2O2l tentarrg Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Repubtik Indonesia Tahun 2O2l Nomor 2O2, Tamballan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 67lal 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12O Tahun 2O18 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tatrun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daera.L (Berita Negana Republik Indonesia Tal.un 2018 Nomor 157); 10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil; l l.Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor l0 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);12. Peratural Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) ssfoagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2022 Nomor 1).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MANAJEMEN TALENTA BAB III PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2022.
14 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 108 Tahun 2022

Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara

Kesehatan

Download :
2022pwtangselkota158.pdf

Abstrak

SISTEM PENGENDALIAN INTERN

2022

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 108, BD Tahun 2022 Nomor 108

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Serpong Utara

ABSTRAK:

bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam meningkatkan mutu pelayanan, melindungi pemilik, pengelola, dan staf medis, perlu menyelenggarakan tata kelola rumah sakit dan klinis yang baik; bahwa penyelenggaraaan tata kelola rumah sakit dan klinis yang baik dilaksanakan berdasarkan fungsi manajemen rumah sakit dan klinis berdasarkan prinsip tranparansi, akuntabilitas, independensi, responsibilitas, kesetaraan, kewajaran, kepemimpinan klinik, audit klinis, data klinis, peningkatan kinerja, dan pengembangan profesional rumah sakit.
Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No. 51 Tahun 2008; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 47 Tahun 2021; Perpres No. 77 Tahun 2015; Permenkes No. 755/Menkes/ PER/IV/2011; Permenkes No. 49 Tahun 2013; Permenkes No. 66 Tahun 2016; Permenkes No. 72 Tahun 2016; Permenkes No. 27 Tahun 2017; Permenkes No. 42 Tahun 2018; Permenkes No. 80 Tahun 2020; Perwal No. 14 Tahun 2021
Didalam Peraturan ini mengatur tentang; Bab I Ketentuan Umum Bab II Organisasi RSUD Serpong Utara Bab III Staf Medis dan Kelompok Staf Medis Bab IV Peraturan Internal Staf Medis Bab V Pendanaan Bab VI Pembinaan dan Pengawasan Bab VII Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 09 November 2022.
27 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 108 Tahun 2022

Tambahan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

Kebijakan Pemerintah

Download :
Peraturan_Bupati Batola-no108-2022.pdf

Abstrak

Kebijakan Pemerintah

2022

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 108, BD.2022/NO.108

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

ABSTRAK:

bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 5 peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 dalam hal Terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunn RPJMD Kabupaten kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022, Maka Penetapan Perubahan Capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan peraturan Bupati;bahwa berdasarkan hasil Evaluasi tim dari kemenpan RB RI, perlu perbaikan kelengkapan peraturan Daerah Tersebut;bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Pada Huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati
Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959;Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003;Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004;Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007;Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009;Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010;Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011;Peraturan Meneteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012;Peraturan Meneteri dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013;Peraturan Meneteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;Peraturan Meneteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019;Peraturan Meneteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021;Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009;Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Tambahan Lampiran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2022.
5 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2022

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2022.