Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.987 peraturan dalam 0,02 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.05/2016

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219 /PMK.05/2013 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 225/PMK.05/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Mengubah :

PMK No. 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat

Download :
PMK Nomor 224 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 265/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Belanja Lain-Lain

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 179/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain

Download :
2014 PMK 265.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 235/PMK.05/2011

Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 260/PMK.05/2014 tentang Sistem Akutansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

Diubah dengan :

PMK No. 217/PMK.05/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya
PMK No. 200/PMK.05/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 235/PMK.05/2011 Tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Badan Lainnya

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.05/2015

Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah

Penanaman Modal dan Investasi Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 169/PMK.05/2018 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Investasi Pemerintah

Mencabut :

PMK No. 216/PMK.05/2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
PMK No. 225/PMK.05/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah
PMK No. 190/PMK.05/2011 tentang Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah

Download :
209~PMK.05~2015Per.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.05/2021

Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 16 Perjanjian Konsesi Jasa - Pemberi Konsesi

Kebijakan Akuntansi

Download :
84_PMK.05_2021.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.05/2018

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.05/2016 Tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Kebijakan Akuntansi Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PMK No. 116/PMK.05/2020 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan atas Barang Milik Negara yang Berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Mengubah :

PMK No. 236/PMK.05/2016 tentang Pedoman Akuntansi Dan Pelaporan Aset Berupa Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama

Download :
PMK Nomor 129 Tahun 2018.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 266/PMK.05/2014

Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Transaksi Khusus

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mencabut :

PMK No. 221/PMK.05/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.05/2012 Tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus
PMK No. 248/PMK.05/2012 tentang Sistem Akuntansi Transaksi Khusus

Download :
2014 PMK 266.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 34.A Tahun 2008

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi Kebijakan Pemerintah

Download :
PERBUP 34.A TAHUN 2008.pdf

Abstrak

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH

2008

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34.A, BD.2008/No.25.a Seri E Nomor 21.a

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo

ABSTRAK:

bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 239 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah menetapkan peraturan kepala daerah tentang kebijakan akuntansi pemerintah daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintahan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk tertib administrasi pengelolaan keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo;
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2005; Peraturan Femerintah Nomor 57 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Bupati Purworejo Nomor 14.A Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang isi dan dasar penyusunan kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten purworejo, ruang lingkup pengaturan kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten purworejo, kebijakan akuntansi pemerintah kabupaten purworejo.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2008.
164 hal

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 16.2 Tahun 2014

Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Purworejo No. 49 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan alas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 115.1 Tahun 2013 tentang Kebijakan Akuntansi Penyusutan Asct Tetap Pemerintah Kabupaten Purworejo

Download :
PERBUP 16.2 TAHUN 2014.pdf

Abstrak

KEBIJAKAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

2014

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16.2, BD.2014/No.16.2 Seri E Nomor 13.2

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo, telah diterbitkan Peraturan Bupati Pwworejo Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo scbagairnana telah diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2012 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Purworejo; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan, khususnya kebutuhan penetapan kebijakan akuntansi berbasis akrual, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan menerbitkan peraturan yang baru; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; ndang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Purworcjo Nomor 3 Tahun 2007;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Mei 2014.
Peraturan Bupati Purworejo Nomor 49 Tahun 2012, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 55 Tahun 2013 dan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 115.1 Tahun 2013 dicabut.
4 halaman

Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/16/PBI/2016 Tahun 2016

Rasio Loan To Value untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value untuk Pembiayaan Properti, dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermoto

Perbankan, Lembaga Keuangan Kebijakan Akuntansi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Peraturan BI No. 20/8/PBI/2018 Tahun 2018 tentang Rasio Loan To Value Untuk Kredit Properti, Rasio Financing To Value Untuk Pembiayaan Properti, Dan Uang Muka Untuk Kredit Atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Mencabut :

Peraturan BI No. 17/10/PBI/2015 Tahun 2015 tentang Rasio Loan To Value atau Rasio Financing To Value untuk Kredit atau Pembiayaan Properti dan Uang Muka Untuk Kredit atau Pembiayaan Kendaraan Bermotor

Download :
Peraturan BI No. 18-16-PBI 2016.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 29 Agustus 2016.