PERBUP ini mengatur mengenai pengkajian kebutuhan pascabencana; penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; pengalokasian sumber daya dan dana; pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca
bencana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
29 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 52 Tahun 2023
Bea Cukai, Ekspor-Impor, KepabeananBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mengubah
Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021
tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan
yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau adalah pemberian Bantuan Langsung Tunai;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk
Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai dari Dana
Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten
Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf b dan dengan adanya perubahan
nominal dalam penganggaran Bantuan Langsung Tunai
dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di
Kabupaten Klaten, maka perlu menetapkan Perubahan
Atas Peraturan Bupati Klaten Nornor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung
Tonai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau di
Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf c, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten
Nomor 29 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis
Pemberian Bantuan Langsung Tonai dari Dana Bagi
Hasil Cukai Hasil Tembakau di Kabupaten Klaten Tahun
Anggaran 2023;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07 /2021; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021; Peraturan Gubemur Jawa Tengah Nomor 38 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2021; Peraturan Bupati Klaten Nomor 26 Tahun 2022; Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2023; Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2023;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2023.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 29 Tahun 2023 diubah.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 52 Tahun 2023
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Kedua atas peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang Bantuan Khusus kepada Pemerintah Desa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Desa,
percepatan penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan
masyarakat, dan membantu pelaksanaan urusan
Pemerintah Desa sesuai dengan visi dan misi Pemerintah
Daerah, agar tercapai sinkronisasi program dan kegiatan
antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa, dapat
diberikan bantuan keuangan khusus kepada Pemerintah
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah; bahwa dalam perkembangannya diperlukan perluasan
serta penegasan pengaturan peruntukan penggunaan
bantuan keuangan khusus; bahwa dengan adanya perubahan kondisi dan
kebutuhan, maka Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun
2019 tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada
Pemerintah Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019
tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah
Desa perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019 tentang
Bantuan Keuangan Khusus Kepada Pemerintah Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 8 ayat (2).
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2023.
Peraturan Bupati Sragen Nomor 53 Tahun 2019 diubah.
4 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Cirebon Nomor 51 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Belanja Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan
Belanja Bantuan Sosial bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil,
dan Menengah di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur
pelaksanaannya; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Bupati
Kebumen Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Kebumen, ketentuan mengenai pelaksanaan
pemberian Bantuan Sosial yang direncanakan diatur
dalam Peraturan Bupati masing-masing; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Belanja Bantuan Sosial bagi
Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten
Kebumen;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun
2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini megatur tentang Ketentuan Umum, Sumber dan Bentuk, Kriteria dan Penetapan Penerima, Tata Cara Penyaluran, Pelaksanaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Pembinaan dan Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2023.
Peraturan Bupati Kebumen Nomor 74 Tahun 2022 dicabut.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pandeglang Nomor 50 Tahun 2023
Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Mahasiswa Rentan Putus Studi
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 50, BD Tahun 2023 Nomor 50
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Mahasiswa Rentan Putus Studi
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan memperoleh hak untuk menyelesaikan Pendidikan pada jenjang Perguruan Tinggi sebagai pelaksanaan dari Program Kurangi Anak dan Mahasiswa Putus Studi sebagai Program Prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021- 2026, maka perlu adanya bantuan biaya pendidikan mahasiswa rentan putus studi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Biaya Pendidikan Mahasiswa Rentan Putus Studi;
UU No. 23 Tahun 2000; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 12 Tahun 2012; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No.57 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 4 Tahun 2022; PP No. 48 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 18 Tahun 2022; PP No. 17 Tahun 2010; Permendikbud No. 3 Tahun 2020; Permendikbud No. 10 Tahun 2020; Permengadagri No. 77 Tahun 2020; Perda No. 8 Tahun 2021; Perda No.13 Tahun 2021
Didalam Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang: Bab I Ketentuan Umum Bab II Maksud dan Tujuan Bab III Jenis Bab IV Penerima Bab V Persyaratan Penerima Bantuan Sosial Bab VI Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Bab VII Pembatalan Bab VIII Pelaporan dan Pertanggungjawaban Bab IX Pendanaan Bab X Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2023.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 50 Tahun 2023
Pengelolaan Keuangan Negara/DaerahBantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Mencabut
PERBUP Kab. Blora No. 74 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Khusus yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Desa
dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung
penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan
program Nasional di Desa, Pemerintah Daerah dapat
memberikan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada
Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; bahwa dalam rangka tertib administrasi, akuntabilitas,
dan transparansi dalam pemberian bantuan keuangan
bersifat khusus kepada Pemerintah Desa perlu diatur
mekanisme penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan
serta monitoring dan evaluasi dana dimaksud; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Lampiran BAB II
huruf D angka 5 huruf d nomor 6) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, regulasi
mengenai Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan
Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan
Keuangan yang Bersifat Khusus diatur dengan
Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimanadimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlumenetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan,Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta MonitoringDan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Bersifat
Khusus Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
Dan Belanja Daerah;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, Sasaran Penggunaan, Perencanaan Pemberian Bantuan Keuangan, Tata Cara Penganggaran, Tata Cara Pencairan dan Penyaluran Dana, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pengendalian Penggunaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, Monitoring dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
Peraturan Bupati Blora Nomor 14 Tahun 2017 dicabut.
21 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bintan Nomor 49 Tahun 2023
Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana - Standar/Pedoman
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 49, Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2023 Nomor 49
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 dan Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Republik 1945, maka perlu ditetapkan PERBUP
PERBUP ini mengatur mengenai aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana; kedudukan, tugas, fungsi dan struktur organisasi pos Komandao Pananganan Darurat Bencana; kedudukan. tugas, fungsi dan struktur organisasi pos lapangan penanganan darurat bencana; tahapan pembentukan komandi penanganan darurat bencana; serta monitoring dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penanganan darurat bencana
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2023.
14 hal.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 49 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penggunaan Dana Tambah Uang untuk Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mengurangi terjadinya resiko
sosial kepada Penduduk Kabupaten Semarang yang
tidak mampu karena orang tuanya meninggal dunia,
perlu memberikan bantuan sosial kepada anak yatim,
piatu, dan yatim piatu di luar panti; bahwa agar dalam pelaksanaan pemberian bantuan
sosial anak yatim, piatu, dan yatim piatu di luar panti
dapat terlaksana dengan pembiayaan yang tidak dapat
dicukupi dengan dana Uang Persediaan ataupun Ganti
U ang pada Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang
Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan penggunaan
dana Tambah Uang pada Belanja Bantuan Sosial Uang
yang Direncanakan kepada Individu pada sub kegiatan
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja
terkait Kesejahteraan Masyarakat di Bagian
Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten
Semarang Tahun Anggaran 2023; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati
Semarang Nomor 119 Tahun 2022 tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023,
disebutkan bahwa ketentuan penggunaan Tambah
Uang harus mendapat persetujuan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dan memperhatikan rincian
kebutuhan dan waktu penggunaannya ditetapkan
dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Dana Tambah Uang Untuk Belanja Bantuan Sosial
U ang Yang Direncanakan Kepada Individu Pada Sub
Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, Dan
Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat
Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah
Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2022; Peraturan Bupati Semarang Nomor 119 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang besaran, rincian, waktu penggunaan, jadwal penggunaan dan tata cara pengembalian sisa dana Tambah Uang untuk belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada individu pada sub
kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, dan capaian kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2023.
6 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
