Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN DI PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan peraturan gubernur nomor 56 tahun 2010 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah nomor 8 tahun 2010 tentang pajak daerah, perlu diatur petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak air permukaan;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD No.18 Ayat (6), UU No.25 Tahun 1956, UU No.6 Tahun 1983, UU No.19 Tahun 1997, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU No.12 Tahun 2011, UU No.23 Thaun 2014, PP No.22 Tahun 1982, PP No.135 Tahun 2000, PP No.121 Tahun 2015, PP No.55 Tahun 2016, PP No.12 Tahun 2019, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub No.65 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Gubernur Ini Diatur Tentang: Ketentuan Umum, Pajak Air Permukaan, Penagihan PAP, Keberatan Dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangah Ketetapan, Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi Administratif, Keringnan Dan Pembebasan Pajak, Pemeriksaan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Kadaluwarsa Penagihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
Peraturan ini memiliki 22 halaman dan 9 halaman lampiran.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 51 Tahun 2022
PENGURANGAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI BANGUNAN FUNGSI SOSIAL DAN BUDAYA SERTA BANGUNAN FUNGSI HUNIAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bagi Bangunan Fungsi Sosial Dan Budaya Serta Bangunan Fungsi Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Perrnukiman menyatakan Rumah Umum yang diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan rendah mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan dari Pemerintah dab/atau Pemerintah Daerah, sesuai dengan lntruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Rumah Umum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (4) huruf b dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan pemberian pengurangan atas pokok Retribusi diberikan dengan
melihat kemampuan Wajib Retribusi, berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu menyatakan Bupati dapat memberikan pengurangan retribusi yang diatur dengan Peraturan Bupati maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan bagi Bangunan Fungsi Sosial dan Budaya Serta Bangunan Fungsi Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Drt Nomor 7 Drt Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 2 Tahun
2020
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Dasar Pengurangan Retribusi, Besaran Pengurangan
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Permohonan Dan Tata Cara Pengurangan Serta Besaran Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Tim Pengkaji Pengurangan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Bagi Bangunan Fungsi Sosial Dan Budaya Serta Bangunan Fungsi Hunian Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, Ketentu An Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
8 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 51 Tahun 2021
Badan Layanan UmumKesehatanPajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
Mengubah :
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD Tahun 2021/ No. 51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Kementerian
Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3065/2021 tentang Batas
Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Diagnostic Test Antigen
(RDT-Ag), maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 36
Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan
Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan perlu diubah
kembali.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 36 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU no 15 tahun 2019; UU No 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 6 Tahun 2018; PP No 32 Tahun 1950; PP No 40 tahun 1991; PP No 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No 74 Tahun 2012; PP No 47 Tahun 2016; Permendagri No 80 tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri no 120 Tahun 2018; Permenkes No 52 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permenkes No 6 tahun 2018; Permendagri No 79 tahun 20178; Permenkes No 43 Tahun 2019; Perbup Banjarnegara No 36 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Banjarnegara No 16 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan kedua atas Perbup banjarnegara No 36 tahun 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
Ketentuan Pasal 6 ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (6) dan ayat (7), Ketentuan Lampiran Huruf B. TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN nomor 1
Pelayanan Laboratorium Klinik angka 4 Imunologi huruf q Test Covid 19
poin 1), 2), 3) dan 4) diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
6 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 51 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 51, BD TAHUN 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 sampai dengan Pasal 35 Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah; Peraturan Walikota Kota Batu Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kota Batu;
KETENTUAN UMUM; TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK; BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN SPTPD; TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK; TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK; TATA CARA PENAGIHAN PAJAK; TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK; TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI; TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN; TATA CARA PENGHAPUSAN; TATA CARA PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN; TATA CARA PENYITAAN; TATA CARA PELELANGAN; BENTUK FORMULIR; KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
Keputusan Walikota Batu Nomor 9 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 32 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2003 Nomor 40 seri B), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
TIDAK ADA
27 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penagihan
Retribusi Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk memberikan kepastian hukum agar
pelaksanaan penagihan retribusi daerah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka
diperlukan pengaturan mengenai penagihan terhadap
retribusi daerah;
bahwa untuk melaksanakan penagihan atas tunggakan
retribusi daerah secara optimal, maka perlu menetapkan
Tata Cara Penagihan Retribusi Daerah
Dasar Hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2022, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
Materi Pokok; Tata Cara Penagihan, Kadaluwarsa Penagihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2022.
Jumlah halaman: 6 HLM; Lampiran: 1 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 51 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 95 Tahun 2021 tentang Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 47 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 95 Tahun 2021 tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2022 perlu dilakukan penyesuaian kembali terkait ketentuan alokasinya
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang–Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; . Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2022 ; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 95 Tahun 2021
Ketentuan ayat (2) Pasal 1 diubah; Ketentuan Lampiran I v tentang Alokasi Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2022 diubah,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2022.
merubah Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 95 Tahun 2021
4 halaman peraturan dan 2 halaman lampiran
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Gorontalo No. 51 Tahun 2016
PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR II BAGI KENDARAAN DIWILAYAH PROVINSI GORONTALO DAN MASUK DARI LUAR DAERAH PROVINSI GORONTALO
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 51, BD.2016/NO.51
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan Diwilayah Provinsi Gorontalo Dan Masuk Dari Luar Daerah Provinsi Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu memberikan keringanan dan pembebasan atas denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) Provinsi Gorontalo yang diharapkan akan meningkatkan motivasi bagi Wajib Pajak dalam menunaikan kewajiban membayar pajak kendaraannya sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 2 Tahun 2002; UU No. 22 Tahun 2009; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 44 Tahun 1993; PMK Nomor 36/PMK.010/2008; Permendagri No. 12 Tahun 2016; Perda Provinsi Gorontalo No. 9 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II Bagi Kendaraan di Wilayah Provinsi Gorontalo dan Masuk dari Luar Daerah Provinsi Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang jenis pembebasan, tujuan pemberian pembebasan, syarat pengajuan pembebasan, jangka waktu pelaksanaan dan pelaporan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal .
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku maka Peraturan Gubernur Gorontalo No. 31 Tahun 2015 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II, Denda Pajak Kendaraan Bermotor dan Denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) di Wilayah Provinsi Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Terdiri dari 6 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buol Nomor 51 Tahun 2019
PENGELOLAAN DAN BESARAN SEWA RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 51, BD.2019/NO.51
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Dan Besaran Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pengguna Rumah Susun Sederhana Sewa yang dikelola Pemerintah Kabupaten Buoi, pedoman pelaksanaan pengelolaannya dan retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk obyek retribusi Rumah Susun Sederhana Sewa perlu disesuaikan dengan ketentuan pelayanaan saat ini; bahwa besaran sewa Aset Daerah merupakan kewenangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan dan Besaran Sewa Rumah Susun Sederhana Sewa;
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran; Jangka Waktu Berlakunya Sewa Dan Besaran Sewa; Besaran Sewa; Pengelolaan Keuangan, Pelaporan Dan Strategi Pemasaran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 November 2019.
9 halaman; Lampiran 4 halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang No. 51 Tahun 2014
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Telah ditetapkan Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah.
UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 19 Tahun 1997, UU No. 14 Tahun 2002, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 28 Tahun 2009, PP No. 58 Tahun 2005, PP No. 38 Tahun 2007, PP No. 91 Tahun 2010, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.5 Tahun 2008, PERDA KOTA TANGERANG No.7 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 28 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 29 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 30 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 31 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 34 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 42 Tahun 2010, PERWAL KOTA TANGERANG No. 10 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur perubahan atas petunjuk pelaksanaan pemungutan pajak daerah, di antaranya jenis pajak yang dihitung dengan cara taksasi dan jenis pajak yang dihitung dengan cara menghitung pajak sendiri.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 November 2014.
109 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
