Peraturan Menteri Perhubungan tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004, Pimpinan Kementerian/Lembaga menetapkan Peraturan mengenai Rencana Strategis Kementerian/Lembaga yang telah disesuaikan dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional.
Dasar hukum Permenhub ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 40 Tahun 2015; Perpres Nomor 18 Tahun 2020; Perpres Nomor 103 Tahun 2015; Permenhub Nomor 122 Tahun 2018; Permenhub Nomor 110 Tahun 2018; dan Permenhub Nomor 5 Tahun 2019.
Permenhub ini mengatur tentang Rencana Strategis Kementerian Perhubungan tahun 2020-2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Renstra disusun untuk periode 5 (lima) tahun dengan mengacu pada RPJMN 2020-2024. Renstra Kementerian memuat target dan indikator kinerja yang menggambarkan dampak dan hasil yang dihasilkan dan indikator kinerja lain yang relevan.
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 26 November 2020.
Lampiran file: 293 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ponorogo Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD TAHUN 2020 NOMOR 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KECAMATAN MLARAK KABUPATEN PONOROGO
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas suatu desa, diperlukan pedoman penetapan dan
penegasan batas desa; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Ponorogo tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1038); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 155);
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peran Desa dalam
Konvergensi Pencegahan Stunting
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
34Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan
Stunting di Provinsi Jawa Tengah, perlu mengatur
mengenai peran Desa dalam konvergensi
pencegahan stunting dengan Peraturan Bupati
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013;Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017;Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
Nomor 17 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : peran
dan kewenangan desa dalam proses perencanaan, penganggaran,
monitoring dan evaluasi pembangunan desa termasuk Dana Desa untuk
melaksanakan kegiatan konvergensi pencegahan stunting terintegrasi di
tingkat desa.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Peran Pemerintah Desa dalam upaya konvergensi pencegahan stunting;
b. Kewenangan desa dalam menentukan prioritas alokasi pendanaan
intervensi stunting dalam APBDes;
c. Rumah Desa Sehat;
d. Kader Pembangunan Manusia; dan
e. Rembuk Stunting Tingkat Desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2020.
17 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 80 Tahun 2020
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 29 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun
2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III
Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit
Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut dari diterbitkannya SE Menkes No HK.02.02/I/3713/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), perlu mengubah tarif pasien COVID-19; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Kelima atas Perbup Banjarnegara No 87 Tahun 2016 tentang Tarif Layanan Kesehatan Non Kelas III pada BLUD RSUD Hj. Anna Lasmanah Banjarnegara;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 4 Tahun 1984; UU No 36 Tahun 2009; UU no 44 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 23 Tahun 2005; permendagri No 80 Tahun 2015; Permendagri No 79 Tahun 2018; Perbup Banjarnegara No 87 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Lampiran 2.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
5 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Batang Nomor 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya penyesuaian pagu dan petunjuk teknis atas kegiatan - kegiatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan pada Pemerintah Kabuopaten Batang, maka Perbup Batang No 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Batang TA 2020 perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Pearturan Bupati Batang No 69 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab Batang TA 2020;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 28 Tahun 1999; UU No 17 tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 15 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 28 tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 24 tahun 2004; PP No 23 tahun 2005; PP No 55 Tahun 2005; PP No 56 Tahun 2005; PP No 8 Tahun 2006; PP No 3 Tahun 2007; PP No 39 Tahun 2007; PP No 71 Tahun 2010; PP No 2 Tahun 2012; PP No 60 Tahun 2014; PP No 2 Tahun 2018; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 tahun 2006; Permendagri No 32 tahun 2011; Permendagri No 62 Tahun 2017; Permendagri No 33 tahun 2019; Perda Kab Batang No 9 tahun 2017; Perda Kab Batang No 7 Tahun 2020; Perbup Batang No 69 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang APBD Kab Batang TA 2020 bertambah sejumlah Rp2.124.000.000,00 sehingga menajdi Rp1.886.165.280.802,86.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
10 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kupang Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Strategi Sanitasi Kota Kupang Tahun 2020-2024
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 185 Tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi, perlu menetapkan Peraturan Walikota sebagai pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan sanitasi; bahwa dalam rangka mewujudkan pemenuhan pencapaian target akses universal (universal access) bidang sanitasi dan percepatan pembangunan sanitasi di Kota Kupang yang terarah, terpadu, dan berkesinambungan, perlu melakukan strategi yang berkelanjutan dan melibatkan peran serta Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan pemangku kepentingan lainnya; bahwa untuk memenuhi kebutuhan perencanaan dan penyusunan usulan kegiatan sanitasi, perlu diatur dalam satu dokumen strategi yang menjadi arah kebijakan di Kota Kupang selama 5 (lima) tahun; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Strategi Sanitasi Kota Kupang Tahun 2020-2024
Dasar hukum peraturan tersebut adalah UU No. 5 Tahun 1996; U No. 36 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 66 Tahun 2014; Perpres No. 185 Tahun 2014; Perda Kota Kupang No. 13 Tahun 2016; Perda Kota Kupang No. 1 Tahun 2018
Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Ruang Lingkup; III. Jangka Waktu; IV. Koordinasi Penyusunan SSK Kota Kupang; V. Kerangka Penyusunan SSK Kota Kupang; VI. Pembiayaan; VII. Ketentuan Peralihan; VIII. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2020.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor 0008/M.PPN/01/2007 dan Nomor 050/264A/SJ
tanggal 12 Januari 2007 bahwa Pemerintah Provinsi harus mempunyai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memerlukan perencanaan kerja pemerintah sebagai pedoman dalam menentukan arab dan prioritas pembangunan selama 1 (satu) tahun sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 dan berdasarkan Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Gubernur tentang RKPD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 050/2776/Bangda tanggal 13 Juli 2020, perlu untuk ditindaklanjuti sehingga perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021.
Dasar Hukum: Pasal 18 UUD 1945; UU Nomor 25 Tahun 1956 Jo. UU Nomor 21 Tahun 1958; UU Nomor 28 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 20 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU g Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 17 Tahun 2007; UU Nomor 26 Tahun 2007; UU Nomor 32 Tahun 2009; UU Nomor 36 Tahun 2009; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 39 Tahun 2006; PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 6 Tahun 2008; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 26 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 33 Tahun 2018; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 2 Tahun 2015; Perpres Nomor 87 Tahun 2014; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006; Permendagri Nomor 24 Tahun 2011;Permendagri Nomor 80 Tahun 2015;Permendagri Nomor 19 Tahun 2016; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017; Permendagri Nomor 90 Tahun 2019; Permendagri Nomor 40 Tahun 2020; Perda Prov. Kalsel Nomor 13 Tahun 2007; Perda Prov. Kalsel Nomor 4 Tahun 2009; Perda Prov. Kalsel Nomor 4 Tahun 2012; Perda Prov. Kalsel Nomor 10 Tahun 2012; Perda Prov. Kalsel Nomor 9 Tahun 2015; Perda Prov. Kalsel Nomor 7 Tahun 2016; Perda Prov. Kalsel Nomor 11 Tahun 2016; Pergub Kalsel Nomor 092 Tahun 2012; Pergub Kalsel Nomor 095 Tahun 2019.
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang memuat Ketentuan Umum; Program Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan; Pemetaan dan Pemutakhiran Nomenklatur Program dan Kegiatan; Pengendalian dan Evaluasi; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purwakarta Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 80, BD Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 80
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN BONDOWOSO
ABSTRAK:
a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi,
kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan
dan keuangan daerah, dipandang perlu untuk
menyesuaikan tugas dan fungsi Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten Bondowoso;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal
11 Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bondowoso, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, dan Fungsi, serta Tata Kerja pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten
Bondowoso.
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perangkat daerah; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso.
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
29 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 80 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 80, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 80/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2018, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020; 5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Susunan Organisasi Badan terdiri atas:
a. Unsur Pimpinan : Kepala Badan;
b. Unsur Pembantu : Sekretariat;
c. Unsur Pelaksana :
1. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
2. Bidang Perencanaan Infrastruktur, Kewilayahan, Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan.
d. UPTB; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
21 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
