Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 40, BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2020 NOMOR 40
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022, perlu untuk menetapkan Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 20202;
b. bahwa dalam penetapan prioritas penggunaan dana gampong sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu mempertimbangkan upaya penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan dampaknya di gampong yang diarahkan untuk memperkuat adaptasi kebiasaan baru dan pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan gampong;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021; Qanun Kota Sabang Nomor 5 Tahun 2010
Peraturan Walikota ini terdiri dari 18 Pasal yang terdiri dari BAB I tentang Ketentuan Umum, BAB II tentang Prioritas Penggunaan Dana Gampong, BAB III tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Gampong, BAB IV tentang Publikasi dan Pelaporan, BAB V tentang Pembinaan, BAB VI tentang Ketentuan Lain-lain, BAB VII tentang Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2021.
24
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Timur Nomor 40 Tahun 2022
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI LAMPUNG TIMUR NOMOR 02 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA KABUPATEN DESA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kabupaten Desa Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02
Tahun 2022 tentang tata cara pengalokasian Alokasi
Dana Desa Tahun 2022 mengatur peruntukan ADD
diantaranya penghasilan tetap perangkat desa, tunjangan
beban kerja, insentif dan pemberdayaan pemerintah desa,
BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
b. bahwa berdasarkan hasil konsultasi dan pembahasan
dengan pihak Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam
Negeri tanggal 16 September 2022, yang merupakan
kewajiban (spending mandatory) Pemerintah Daerah
adalah pemberian penghasilan tetap kepada perangkat
daerah, sedangkan tunjangan beban kerja, insentif dan
atau sejenis merupakan kebijakan daerah masing- masing;
c. bahwa meskipun bukan merupakan kewajiban daerah,
Pemerintah Daerah tetap mengupayakan pemberian
tunjangan beban kerja, insentif, pemberdayaan
Pemerintah Desa, BPD, dan Lembaga Kemasyarakatan
Desa dengan memperhatikan kondisi dan kemampuan
keuangan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022
Tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022.
UU No 12 Tahun 1999, UU No 06 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 60 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, Permendagri No 20 Tahun 2018, PerkaLKPBJ No 13 Tahun 2013, Perda Kab Lampung Timur Nomor 13 tahun 2016, Perda Kab Lampung Timur No 18 Tahun 2016, Perda kab Lampung Timur No 09 Tahun 2019, Perda Kab Lampung Timur No 02 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Timur Nomor 02 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2022.
Halaman : 8
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 40 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD Tahun 2012/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Wonosobo
ABSTRAK:
bahwa agar pelaksanaan program dan kegiatan antara Pemerintah
Kabupaten Wonosobo dan Pemerintah Desa terdapat sinkronisasi
dan sinergitas perlu mengubah beberapa ketentuan dalam
Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun zOlL tentang
Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Wonosobo
(Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 43); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupeti Wonosobo Nomer 43 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Kabupaten Wonosobo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor LT Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupeti Wonosobo Nomer 43 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 43 Tahun
2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa
Kabupaten Wonosobo.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2012.
Peraturan Bupeti Wonosobo Nomer 43 Tahun 2011.
3 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 40 Tahun 2021
tata cara-pembagian-penetapan-prioritas penggunaan-pedoman umum-dana desa
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2021/No.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Prioritas Penggunaan serta Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun 2021
ABSTRAK:
Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (6) dan ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47
Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu adanya
pengaturan mengenai tata cara pembagian, penetapan dan prioritas penggunaan serta pedoman umum pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Ogan Ilir.
Sehingga perlu menetapkan peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini : Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2007; Peraturan DaerahNomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum; penetapan rincian alokasi dana desa; penyaluran alokasi dana desa; penggunaan alokasi dana desa; pertanggung jawaban alokasi dana desa; sanksi; pengelolaan pengaduan dan penanganan masalah; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2021.
17 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Natuna Nomor 40 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN NATUNA TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke Desa perlu dilakukan penyesuaian dan penyempuraan Peraturan
Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017
UU NO. 53 TAHUN 1999; UU NO. 25 TAHUN 2002; UU NO. 17 TAHUN 2003; UU NO. 1 TAHUN 2004; UU NO. 12 TAHUN 2011; UU NO. 6 TAHUN 2014; UU NO. 23 TAHUN 2014; PP NO. 58 TAHUN 2005; PP NO. 43 TAHUN 2014; PP NO. 60 TAHUN 2014; PERPRES NO. 97 TAHUN 2016; PERMENDAGRI NO. 13 TAHUN 2006; PERMENDAGRI NO. 80 TAHUN 2015; Peraturan Menteri Keuangan Nomor S0/PMK.07/2017; PERDA KAB NATUNA NO. 6 TAHUN 2013; PERDA KAB NATUNA NO. 1 TAHUN 2017
Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017 diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 September 2017.
MERUBAH Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Natuna Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata cara pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa Kabupaten Natuna Tahun Anggaran 2017
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Dharmasraya Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa di kab. Dharmasraya TA 2021
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (6) PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir kali dengan PP No. 8 Tahun 2016 dan Pasal 19 ayat (1) PMK No. 222/PMK.07/2020, perlu menetapkan Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan rincian Dana Desa di Kab. Dharmasraya TA 2020
UU No. 38 Tahun 2003, UU No. 6 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 9 Tahun 2020, PP No. 43 Tahun 2014, PP No. 60 Tahun 2014, Perpres No. 113 Tahun 2020, Permendagri No. 20 Tahun 2018, PermendesPDTT No. 13 Tahun 2020, PMK No. 222/PMK.07/2020, Perda Kab. Dharmasraya No. 2 Tahun 2008, Perda Kab. Dharmasraya No. 3 Tahun 2020
Alokasi dasar dana desa dihitung sebesar 65% dari anggaran dana desa dibagi secara merata kepada setiap nagari berdasarkan klaster jumlah penduduk.
Alokasi Afirmasi dana desa dihitung sebesar 1% dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada Nagari Tertinggal dan Nagari Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
Alokasi kinerja dana desa dihitung sebesar 3% dari anggaran dana desa dibagi kepada Nagari dengan kinerja terbaik
Alokasi formula dihitung sebesar 31 persen dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan indikator.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 40 Tahun 2022
Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2022/NO.40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (2) Peraturan
Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 201.4 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tentang
Desa, Alokasi Dana Desa dialokasikan paling sedikit 10°/0
(sepuluh per seratus) dari dana perimbangan yang
diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan
dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi
khusus;
bahwa terdapat perubahan dana perimbangan yang
diterima dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah
Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022;
bahwa capaian vaksinasi dosis II di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah telah mencapai target nasional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5
Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022.
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 202; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/ PMK.07/2021 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2022; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2022; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2022.
Peraturan Bupati ini memuat tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan
Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 40 Tahun 2021
PERBUP Kab. Bengkayang No. 48 Tahun 2020 tentang TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 48 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA UNTUK SETIAP DESA SE-KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu dilakukan perubahan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021
UU No.10 Tahun 1999, UU No.17 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, PP NO.60 Tahun 2014, Perpres No.106 Tahun 2007, Permendagri No.114 Tahun 2014, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.20 Tahun 2018, Permendes PDTT Nomor 17 Tahun 2019, Permendes PDTT No.13 Tahun 2020, PMK No.222/PMK.07/2020, Perda No.6 Tahun 2016
Perubahan Pasal 6, pasal 7, pasal 9, pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Untuk Setiap Desa Se-Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2021
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2021.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 40 Tahun 2018
PERBUP Kab. Balangan No. 4 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Pembangunan di desa, Perlu Segera dilakukan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
Bahwa Sehubungan dengan Adanya Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Serta Adanya Perubahan Anggaran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Balangan Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undnag-undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor ... Tahun 2018.
Peraturan Bupati Balangan Nomor 4 Tahun 2018 ini Mengatur Tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagi Setiap Desa di Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2018.
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Kertanegara Nomor 40 Tahun 2020
DANA DESA-RINCIAN-PENETAPAN-PEMBAGIAN-TATA CARA-PERUBAHAN KETIGA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Menyesuaikan dengan PMK No.50 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No.205 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Permendes PDTT No.7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Permendes PDTT No.11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, maka Perbup No.76 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di
Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2020 perlu dilakukan perubahan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; PMK No.205 Tahun 2019; PMK No.35 Tahun 2020; Permendes PDTT No.11 Tahun 2019; Perbup Kutai Kartanegara No.76 Tahun 2020
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 76 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2020 , termasuk didalamnya mengatur tentang Ketentuan yang berubah: Pasal 11B diubah; Pasal 11C diubah; Pasal 12 ayat (1) diubah; Pasal 12A ayat (4), ayat (10) dan ayat (11) dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (1a) dan ayat (12) dihapus; Setelah Pasal 15A ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat yaitu ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 17A ayat (6)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2020.
Peraturan yang Diubah: Perbup Kutai Kartanegara No.76 Tahun 2019
13 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
