TA 2021-DESA-RETRIBUSI DAERAH-PAJAK-HASIL-PENGALOKASIAN-TATA CARA
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2020 Nomor 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan PP No.43 Tahun 2014 pasal 97 (4) tentang Peraturan
Pelaksanaan UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No.23 Tahun 2014: PP No.43 Tahun 2014
Dalam peraturan ini diatur tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2021, termasuk didalamnya mengatur tentang: Ketentuan Umum; Pengalokasian; Perhitungan Bagi Hasil Pajak Retribusi Daerah; Tata Cara Penyaluran; Penggunaan; Laporan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulungagung Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN KERJASAMA PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KABUPATEN TULUNGAGUNG DENGAN PIHAK LAIN
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5A ayat (6), Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah "Aneka Usaha" Kabupaten Tulungagung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 2 Tahun 2018, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung Dengan Pihak Lain;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 9 Tahun 2009
Materi pokok: mengatur mengenai Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Tulungagung Dengan Pihak Lain; memuat antara lain: ketentuan umum; syarat kerjasama; bentuk san muatan perjanjian; bentuk kerjasama; dokumen persyaratan kerjasama
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 November 2020.
jumlah 5 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 76, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 61035
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 Tentang Pembatasan Lalu Lintas Dengan Sistem Ganjil-Genap
ABSTRAK:
bahwa untuk mendukung percepatan penanganan Corona Virus Disease (COVID-19), perlu pengecualian pemberlakuan pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil-genap bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease (COVID-19), sehingga Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019, perlu diubah
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 std terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; Perda No. 5 Tahun 2014.
Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 88 Tahun 2019 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A yang mengatur mengenai pengecualian bagi kendaraan bertanda khusus bagi tenaga kesehatan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2020.
Mengubah Peraturan Gubernur Nomor 155 Tahun 2018 tentang Pembatasan Lalu Lintas dengan Sistem Ganjil-Genap
2 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 76 Tahun 2020
PERBUP Kab. Barito Kuala No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kuala Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Tata cara pelaporan dan pembayaran Bea perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara elektronik di Kabupaten Barito Kuala
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaporan dan Pembayaran BEA Perolehan Hak Atas Tanah dan Bagunan Secara Elektronik Di Kabupaten Barito Kuala
ABSTRAK:
Untuk efisiensi, efektivitas, optimalisasi serta akuntabilitas penerimaan pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan diselaraskan dengan kemajuan
teknologi dan informasi, sehingga perlu menerapkan sistem pelaporan dan pembayaran secara elektronik, dengan menetapkan Peraturan Bupati tentang tata cara pelaporan dan pembayaran Pajak Bea Perolehan
Hak Atas Tanah dan Bangunan secara elektronik.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 11 Tahun 2008; UU Nomor 28 Tahun 2009; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 55 Tahun 2016; PP Nomor 12 tahun 2019; Perda Nomor 1 Tahun 2011; Perbup Barito Kuala Nomor 60 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang tata cara pelaporan dan pembayaran Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan secara elektronik, yang memuat: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Sarana Perangkat dan Sistem Informasi; Pelaporan Pajak Secara Elektronik dan Ketentuan Pembayaran Pajak Terutang; Pembayaran BPHTB; Pengawasan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2020.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 76 Tahun 2020
PERBUP Kab. Demak No. 93 Tahun 2020 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 76 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020 dan ringkasannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 September 2020.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Belitung Timur Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2020 Nomor 76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Peserta Kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Sertifikasi Khusus Masyarakat Di Kabupaten Belitung Timur
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 76 Tahun 2020
PERBUP Kab. Semarang No. 37 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 76 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Mencabut :
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan/Rumah Potong Unggas
Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemungutan
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah Pada Unit Pelaksana
Teknis Dinas Balai Benih Ikan Dinas Pertanian, Perikanan dan Pangan
Kabupaten Semarang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan memberikan kepastian hukum dalam
pemungutan retribusi rumah potong hewan dan
retribusi penjualan produksi usaha daerah perlu
menetapkan tata cara pelaksanaan pemungutan
retribusi rumah potong hewan dan retribusi penjualan
produksi usaha daerah; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3)
Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Semarang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Retribusi Jasa
Usaha, tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi
ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalarn huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara
Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Rumah Potong
Hewan dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha
Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2012;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Jenis Retribusi
Bab IV Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Bab IV Golongan Retribusi
Bab V Wilayah Pemungutan
Bab V Waktu Pemungutan
Bab VI Pemungutan Retribusi
Bab VII Pembayaran Retribusi
Bab VIII Pembukuan dan Pelaporan
Bab IX Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan
Bab X Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 September 2020.
Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2018 dicabut.
15 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tenaga Ahli Bupati
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka membantu kelancran pelaksanaan penyelenggaraan Perda maka perlu menetapkan Perbup tentang Tenaga Ahli Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 109 Tahun 2000; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 70 Tahun 2019; Perda Kab. cianjur No. 8 Tahun 2016; Perbup No. 50 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Perbup No. 74 Tahun 2019; Perbup Cianjur No. 07 Tahun 2010.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Kedudukan Tugas Dan Fungsi, Pengangkatan , Wewenang Dan Tanggungjawab, Hak Dan Kewajiban , Mekanisme Kerja, Masa Kerja Dan Pemberhentian , Pembiayaan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
6 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
