Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan perbaikan organisasi, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja dibuthkan uraian analisa jabatan pada setiap jabatan untuk mewujudkan pegawai negeri sipil yang profesional, berdaya guna dan behasil guna dan untuk menentukan formasi Jabatan, peringkat jabatan dan evaluasi jabatan perlu dilakukan Analisis Beban Kerja.
Dasar hukum Peraturan Bupati Boalemo ini adalah UU No.50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.10 Tahun 2000; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 tahun 2015; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; Permenpan RB No.33 Tahun 2011; Permenpan RB No.41 Tahun 2018; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Peraturan KBKN No.12 Tahun 2011; Perda Kab Boalemo No.5 Tahun 2016; Perbup No.38 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini diatur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Boalemo temasuk didalamnya mengatur tentang Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Kegunaan, Kewenangan, Monitoring, serta Evaluasi dan Pengendalian.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2019.
Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 100 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Perhitungan Nilai Sewa Reklame
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (6) Peraturan
Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak
DaerahKabupatenBrebessebagaimanatelahdiubahbeberapa kali
terakhirdenganPeraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Perhitungan
Nilai Sewa Reklame;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ruang lingkup, dasar pengenaan pajak reklame, zona wilayah, NSPR.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 14 Tahun 2018
8 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut Nomor 100 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di bidang kesehatan agar lebih mudah, cepat, sederhana, efektif dan efisien serta kepastian proses pelayanan, maka perlu mengatur Standar Operasional Prosedur sebagai langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam menyelesaikan kegiatan dan melaksanakan kebijakan pada Unit Pelaksanan Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau Kabupaten Tanah Laut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau Kabupaten Tanah Laut
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Pemerintahan Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 889/MENKES/PER/V/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2052/MENKES/PER/X/2011; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 028/MENEKS/PER/I/2011; Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/MENKES/SK/X/2002; Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 279/MENKES/IV/2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Standar Operasional Prosedur Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Angsau Kabupaten Tanah Laut , Berisis Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Maksud Dan Tujuan
3. Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Dan Jenis Pelayanan
4. Prosedur Pelayanan
5. Evaluasi Dan Pelaporan
6. Pembinaan Dan Pengawasan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2019.
8 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 100 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018 ,tentang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perllindungan Anak Nomor 16 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; ; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2018.
Peraturan Gubernur Tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga, yang berisi: Ketentuan Umum; Perencanaan; Pelaksanaan; TPK2D Provinsi; Kader Pendamping; Sistem Informasi Kualitas Keluarga; Pengendalian, Pembinaan, Pengawasan, Dan Evaluasi; Pembiayaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
11
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 100 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Percepatan Pencapaian Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan pencapaian target Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah guna mendorong seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin agar fokus pada
pencapaian sasaran dipandang perlu mengatur dan menetapkan kebijakan daerah mengenai Percepatan Pencapaian Target Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin agar pencapaian target terse but lebih efisien dan efektif. Pemerintah Kota Banjarmasin dituntut untuk
melaksanakan pengembangan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mewujudkan Pemerintah Kota Banjarmasin yang Berbudaya Kinerja, Berkinerja Tinggi, dan
Sangat Akuntabel. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Percepatan Pencapaian Target Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota
Banjarmasin.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 15 Tahun 2004; UU Nomor 11Tahun 2011; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2006; PP Nomor 18 Tahun 2016; PP Nomor 12 Tahun 2019; Perpres Nomor 81 Tahun 2010; Perpres Nomor 29 Tahun 2014; PermenPAN RB Nomor 09 Tahun 2007; PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014; Permendagri Nomor 80 Tahun 2015; Perda Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2014; Perda Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Dalam rangka Percepatan Pencapaian Target SAKIP, Barenlitbangda wajib menerapkan serta memantau anggaran Pemerintah Daerah harus berbasis Kinerja, dan wajib menagih serta mensyaratkan seluruh SKPD untuk
mempertanggungjawabkan kinerja atau hasilnya terlebih dahulu termasuk
janji kinerja atau hasil yang belum terwujud sebelum mengajukan anggaran, serta wajib memastikan seluruh SKPD untuk dapat merumuskan
Kinerja Utamanya (indikator dan target) dengan penganggarannya.
Barenlitbangda secara berkala melakukan evaluasi Program untuk
memastikan tersedianya jawaban yang terukur atas keberhasilan program
program prioritas atau unggulan di Pemerintahan Daerah dan berkewajiban
menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut. Barenlitbangda wajib menginventarisir keberhasilan maupun kurang berhasilnya suatu program secara nyata dan terukur, dan menginventarisir perubahan kondisi yang terjadi
atau perubahan yang terjadi pada suatu target group atau kelompok
tertentu yang menjadi target perubahan, terutama untuk menjawab
perubahan apa yang terjadi dan seharusnya terjadi selama dan diakhir
periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi wajib memastikan
ketersediaan Perjanjian Kinerja yang menyajikan serta berkomitmen pada
Kinerja atau Hasil (bukan kerja).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
13 halaman; Lampiran 3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 100 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanganan Pelacuran Di Kabupaten Pemalang
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (4), Pasal 10 ayat (6), Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 14 ayat(2) Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Penanggulangan Pelacuran Di Kabupaten Pemalang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Pelacuran Di Kabupaten Pemalang.
UU No.13 Tahun 1950; UU No. 39 Tahun 1999; UU No. 23 Tahun 2002; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 44 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 39 Tahun 2012; Perda No. 2 Tahun 2013; Perda No. 12 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Penanggulangan Pelacuran dengan sistematika sebagai berikut Ketentuan: Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pencegahan Pelacuran, Satuan Tugas Pencegahan Pelacuran, Tahapan Sosialisasi, Pemberantasan Pelacuran, Rehabilitasi, Pembinaaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 100 Tahun 2019
Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (E-Planning) dan Penganggaran Elektronik (E-Budgeting).
APLIKASI PERENCANAAN ELEKTRONIK (E-PLANNING) DAN PENGANGGARAN ELEKTRONIK (E-BUDGETING) - PELAKSANAAN SISTEM PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN DAERAH TERPADU
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 100, BD.2019/NO.100
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (E-Planning) dan Penganggaran Elektronik (E-Budgeting).
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, efisien, efektif dan akuntabel, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan dan Penganggaran Daerah Terpadu Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (EPlanning) dan Penganggaran Elektronik (E-Budgeting); bahwa dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 belum mengatur tentang pelaksanaan perubahan perencanaan daerah melalui aplikasi e-planning perubahan dan sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Perencanaan Dan Penganggaran Daerah Terpadu Melalui Aplikasi Perencanaan Elektronik (E-Planning) dan Penganggaran Elektronik (E-Budgeting);
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 59 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, penyisipan Pasal 15A, Pasal 15B, Pasal 15C dan Pasal 15D, perubahan pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19, penyisipan Pasal 20A.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2019.
16 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Garut Nomor 100 Tahun 2019
PERBUP Kab. Garut No. 178 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 100 Tahun 2019 Tentang Rencana Strategis Kecamatan Banjarwangi Tahun 2019-2024
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 125 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan reformasi birokrasi, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pelayanan publik di lingkungan Badan, dipandang perlu menambahkan fungsi dimaksud pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kalimantan Barat;
Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 Ayat (6), UU No 25 Tahun 1956, UU No.18 Tahun 2002, UU No.25 tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Perpres No.81 Tahun 2010, Perpres No.29 Tahun 2014, Perda No.8 Tahun 2016, Pergub no.125 Tahun 2016
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pasal 4, pasal 7, pasal 10 Peraturan Gubernur No.125 Tahun 2016
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2019.
Perubahan Pergub no.125 tahun 2016
Peraturan ini memiliki 5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2019
PERWALI Kota Yogyakarta No. 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kota Yogyakarta
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta, perlu menyesuaikan ketentuan tentang perizinan dan nonperizinan di Pemerintah Kota Yogyakarta.
Dasar hukum peraturan ini adalah : Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014.
Materi pokok : Jenis Perizinan dan Nonperizinan Online Single Submission, Penyelenggaraan Perizinan Online Single Submission, Jenis Perizinan dan Nonperizinan Non Online Single Submission, Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan non Online Single Submission, Penerbitan dan Penolakan Perizinan dan Non perizinan, Pembatalan dan Pencabutan izin, Duplikat dan legalisasi salinan izin dan non izin, Prosedur penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan, Persyaratan perizinan dan nonperizinan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2019.
Mencabut Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta dan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perizinan Dan Nonperizinan Pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
Jumlah halaman : 17 HLM, Lampiran : 44 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
