Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara
Mengubah :
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2017 Tentang Tunjangan Transportasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan hak keuangan dan administratif anggota DPRD, telah ditetapkan Perbup Banjarnegara No 82 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kab Banjarnegara sebagai tindak lanjut dari diterbitaknnya Perda Kab banjarnegara No 16 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggora DPRD; bahwa seiring dengan perkembangan perekonomian dan berdasarkan kajian nilai sewa pasar, terdapat perunahan tunjangan transportasi Anggota DPRD Kab Banjarnegara; bahwa untuk menyesuaikan nilai tunjangan transportasi dengan nilai pasar, maka Perbup Banjarnegara No 82 tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kab Banjarnegara perlu diubah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan atas Perbup Banjarnegara No 82 Tahun 2017 tentang Tunjangan Transportasi Anggota DPRD Kab Banjarnegara;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 12 Thaun 2011; UU No 17 Tahun 2014; UU no 23 Tahun 2014; PP No 32 Tahun 1950; PP No 24 Tahun 2004; PP No 18 Tahun 2017; PP No 12 Tahun 2019; Perpes No 87 Tahun 2014; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 80 Tahun 2015; Perda kAb Banjarnegara No 3 Tahun 2005; Perda Kab Banjarnegara No 7 Tahun 2008; Perda Kab Banjarnegara No 16 Tahun 2017; Perbup Banjarnegara No 82 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pasa Pasal 3 mengenai besaran tunjangan transportasi anggota DPRD.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2021.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 82 Tahun 2017 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jepara Nomor 76 Tahun 2020
arsip - sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, BD.2020/NO.76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien sebagaimana diamanatkan Pasal 40 ayat (4) UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak berhak, perlu diatur dalam Perbup; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perbup tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 25 Tahun 2009; UU No 43 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 61 Tahun 2010; PP No 28 Tahun 2012; Perda Kab Jepara No 2 Tahun 2015; Perbup Kab Jepara No 57 Tahun 2016; Perka ANRI No 17 Tahun 2011; Perka ANRI No 26 Tahun 2011;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis, pengguna arsip dan pengguna, pengamanan arsip dinamis.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2020.
Permenkes No. 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 76 Tahun 2020 tentang Oragnisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Kedokteran Indonesia
Mencabut :
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1442/Menkes/PER/X/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil
Kedokteran Indonesia
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 76, Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 76
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 74 TAHUN 2020
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
ABSTRAK:
dasar pertimbangan
dasar hukum
materi pokok
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Landak Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANDAK
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya mewujudkan tertib administrasi peyelenggaran pemerintah, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat dan ditetapkannya peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tata Naskah Dinas, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur mengenai Tata Naskah Dinas, maka perlu menata ulang Tata Nakah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Landak;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah ; UUD Pasal 18 ayat (6), UU NO.55 Tahun 1999, UU No.43 Tahun 2009, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, UU No.19 Tahun 2016, PP No.77 Tahun 2007, PP No 28 Tahun 2012, Permendagri No.78 Tahun 2012, Peraturan ANRI No.2 Tahun 2014, Perda Landak No.5 Tahun 2016, Perda Landak No.5 Tahun 2019, Perbup No.27 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Tata Naskah Dinas, Bentuk dan Susunan Naskah Dinas, Penggunaan dan Kewenangan Atas Nama, Untuk Beliau Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian dan Pejabat, Paraf, Penulisan Nama, dan Penggunaan Tinta Untuk Naskah Dinas, Stemple, Papan Nama, Pelaporan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2020.
Peraturan ini memiliki 30 halaman dan 80 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Siak Nomor 76 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah sebagian :
Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2017 tentang Standarisasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 124)
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2017 tentang Standarisasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1), Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standarisasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Siak Nomor 61 Tahun 2016;
Ketentuan pada Lampiran Peraturan Bupati Siak Nomor 124 Tahun 2017 tentang Standarisasi Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 124) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Juli 2020.
Lampiran: 4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangka Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 76, Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 78
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka.
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka perlu dilakukan pengaturan kembali terhadap Pembentukan dan Susunan Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka, sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum PERBUP ini adalah Undang-Udang Nomor 28 Tahun 1959, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016.
PERBUP ini mengatur mengenai Pedoman Penerapan Standae Pelayanan Minimal Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 111) diubah sebagai berikut; Susunan keanggotaan Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020.
Peraturan Bupati Bangka Nomor 105 Tahun 2019.
14
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Madiun Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 76, BD Kota Madiun Tahun 2020 Nomor 76/G
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 39 Tahun 2018, dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu diganti.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 8 Tahun 2020;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Susunan Organisasi Satpol PP dan Damkar terdiri atas:
a. Unsur Pimpinan : Kepala Satpol PP dan Damkar;
b. Unsur Pembantu : Sekretariat;
c. Unsur Pelaksana :
1. Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat;
2. Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan; dan
3. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
d. UPT Satpol PP dan Damkar; dan
e. Kelompok Jabatan Fungsional.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
28 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 76 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Bantuan Sosial Tunai Kepada Pelaku Usaha Mikro Atau Pelaku Usaha Kecil Dan Korban Pemutusan Hubungan Kerja Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dalam Upaya Pemulihan Ekonomi Di Kabupaten Bogor
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
