petunjuk - pelaksanaan - peraturan - daerah - kabupaten - pangandaran - nomor - 4 - tahun - 2016 - tentang - retribusi - pelayanan - pasar
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2016/46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar
ABSTRAK:
Bahwa Retribusi Pelayanan Pasar telah ditetapkan dengan Perda agar Perda dimaksud pada hrufu a dapat dilaksanakan secara efektif maka perlu menetapkan Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kab. Pangandaran No. 4 Tahun 2016.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 21 Tahun 2012; UU no. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Perpres No. 87 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kab. Pangandaran No. 4 Tahun 2016; Perbup Pangandaran No. 3 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pangandasran No. 41 Tahun 2014.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Masa Berlaku Retribusi Dasar, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Tata Cara Penagihan Dan penertiban Surat Teguran/Peringatan, Tata Cara Penghapusan Piutang Yang Kadaluarsa, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2016.
8 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 46 Tahun 2019
PERBUP Kab. Bogor No. 65 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 46 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN PAJAK
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
petunjukan - pelaksanaan - administrasi - pengelolaan - pajak - bumi - dan - bangunan - perdesaan - dan - perkotaan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD 2019/46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN ADMINISTRASI PENGELOLAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
Bahwa terbit administrsi dalam kegiatan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunana Perdesaan dan Perkotaan dalam rangka optimalissi dan pelaksanaan administrasi pengelolaan Pajak BUmi dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Maka perlu membentuk Perbup tentang Petunjuk Pelaksanaan Adminitrasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunanan Perdesaan dan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 8 Tahun 1981, UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 14 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 tahn 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 2 Tahun 2016; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 70 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 36 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pendaftaran Pendapatan Penilaian Dan Penetapan, Sistem Basis Data PBB-P2, Penertiban Dan Penyampaian SPPT SKPDSTPD Dan Surat Keterangan NJOP, Penagihan , Pembayaran Tempat Pembayaran Jatuh Tempo Pembayaran Dan Penyetoran , Pembetulan Pembatalan Pengurangan Ketetapan Dan Penghapusan Atau Pengurangan Sanksi, Keringanan Dan Pembebasan Pajak, Penyelesaian Keberatan Pajak, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Tim Pertimbangan PBB-P2, penghapusan Piutang Pajak Yang Sudah Kedaluarsa, Pemeriksaan , pengelolaan Pengaduan Sarana Dan Masukan Pelayanan PBB P2, Pengawasan Pengelolaan PBB P2,Standar Operasional Prosedur, Dan Ketentuan Penutupan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2019.
65 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 46 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor Dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir Dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi Di Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
ahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga di Kabupaten Cilacap, perlu dilakukan pengawasan dan pengendalian dalam Pelaksanaan Pemungutan Retribusi di Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap; bahwa guna tertib administrasi dan mempermudah pengawasan serta pengendalian dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi di Tempat Rekreasi, znaka perlu ditentukan Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dari Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dari huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir, dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tanhun 1990; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2012;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, Nomor dan Isi Karcis Retribusi Masuk, Retribusi Pedagang, Retribusi Parkir, dan Retribusi MCK Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Maret 2012.
Peraturan Bupati Cilacap Nomor 35 Tahun 2011 tentang Bentuk, Ukuran, Warna, Kode, dan Isi Karcis Retribusi Masuk Tempat Rekreasi di Kabupaten Cilacap di cabut.
26 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Soppeng Nomor 46 Tahun 2023
PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH EX DANAU TEMPE/ PALLAWANG YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2023 NOMOR 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH EX DANAU TEMPE/ PALLAWANG
YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:
a. Bahwa kondisi Danau Tempe pasca Revitalisasi dan
beroperasinya bendung gerak menyebabkan terjadinya
peningkatan volume ketinggian air pada permukaan Danau
Tempe dan berdasarkan hasil Pelelangan Danau Tempe Tahun
2022 pada tanggal 28 Juni 2022 diperoleh hasil tidak maksimal; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha yang intinya disebutkan Penetapan Tarif
Retribusi Jasa Usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Tarif Retribusi Pemakaian Tanah ex Danau Tempe/
Pallawang yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng
pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi; 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan; 3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah; 4. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2012
tentang Retribusi Jasa Usaha. 6. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 12/PER-BUP/VI/2013 tentang Tata Cara Pengelolaan Perairan Umum dan Tappareng SalaE
yang Dikuasai Oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Penetapan : PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN TANAH EX DANAU
TEMPE/ PALLAWANG YANG DIKUASAI OLEH PEMERINTAH
KABUPATEN SOPPENG PADA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOPPENG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA. Pasal 1 Pengertian Daerah, Pemerintah Daerah, Bupati, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Retribusi Daerah, Wajib Retribusi , Masa retribusi.
Pasal 2 (1) Dengan nama Retribusi Pemakaian Ex Danau Tempe/Pallawang dan
Tappareng Salae yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Soppeng, Objek Retribusi, Subjek Retribusi. Pasal 3 (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi. Pasal 4 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya .
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2023.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ciamis Nomor 46 Tahun 2014
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyediaan Angkutan Rintisan Di Daerah Perbatasan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menghubungkan daerah perbatasan
dengan daerah lainnya dan untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi, perlu memberikan pelayanan angkutan umum di
daerah perbatasan;
bahwa untuk memberikan pelayanan angkutan umum yang
terjangkau oleh masyarakat, perlu menyediakan angkutan rintisan;
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian
hukum kepada semua pihak, perlu pengaturan mengenai
penyelenggaraan angkutan rintisan di daerah perbatasan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Penyediaan Angkutan Rintisan di
Daerah Perbatasan;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 16 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2023;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang
Penyediaan Angkutan Rintisan di Daerah Perbatasan
yang meliputi
pelaksana, rute layanan, waktu penyediaan, mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban, peran serta masyarakat, larangan, pendanaan dan pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2023.
9 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 46 Tahun 2000
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 46, LD Kab. Sumedang No. 62 Tahun 2000
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Akta Catatan Sipil
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2000.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 46 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
bahwa rincian Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk masing-masing Desa yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023, perlu dilakukan penyesuaian;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Transfer Ke Desa;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023;
Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
Mengubah Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) pada Pasal 2 dan Mengubah lampiran dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2023.
Mengubah Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa Tahun Anggaran 2023.
11 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bantul Nomor 46 Tahun 2023
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPajak dan Retribusi Daerah
Status Peraturan
Diubah sebagian dengan :
PERBUP Kab. Bantul No. 71 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
Mengubah sebagian :
PERBUP Kab. Bantul No. 31 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, BD.2023/NO.46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Perangkat Daerah
pelaksana pemungutan Pajak Daerah dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat melalui pemberian insentif
pemungutan Pajak Daerah, perlu menyesuaikan target
penerimaan Pajak Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 13
Tahun 2023 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak
Daerah Tahun Anggaran 2023;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun
2018; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2022; .Peraturan Bupati Bantul Nomor 129 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 33 Tahun 2023; .Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2023 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Nomor 31 Tahun 2023;
Materi Pokok: mengatur mengenai target penerimaan Pajak Daerah secara triwulanan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2023.
Jumlah Halaman: 5 HLM;
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
