Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 20.041 peraturan dalam 0,098 detik

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Abstrak

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah Standar/Pedoman

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan MK No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah
Peraturan MK No. 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Diubah dengan

Peraturan MK No. 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Mencabut

Peraturan MK No. 3 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Download file:

Peraturan MK 1 Tahun 2014.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cata Pemberhentian Hakim Konstitusi

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman

Download file:

pmk 4 2012.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2012

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Tata Cata Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Abstrak

Administrasi dan Tata Usaha Negara Standar/Pedoman Protokoler

Status Peraturan

Dicabut dengan

Peraturan MK No. 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi

Mencabut

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PMK/2003 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah

Download file:

pmk 3 2012.pdf

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 02/PMK/2003 Tahun 2003

• Berlaku mulai 21 tahun yang lalu

Kode Etik dan Pedoman Tingkah laku Hakim Konstitusi

Abstrak

Standar/Pedoman Kode Etik

Download file:

PMK Nomor 2 Tahun 2003.pdf

kode etik - pedoman perilaku - hakim konstitusi

2003

Peraturan Mahkamah Konstitusi NO. 02/PMK/2003, mkri.id; 5 hlm

Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah laku Hakim Konstitusi

ABSTRAK:

Untuk menjaga kehormatan dan martabat Hakim Konstitusi dalam menjalankan tugasnya perlu ditetapkan kode etik dan pedoman tingkah laku.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24C ayat (5) dan UU Nomor 24 Tahun 2003 Pasal 15, Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), ayat (3), ayat (5), dan Pasal 24.
Kode Etik Hakim Konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Konstitusi. Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi adalah penjabaran dari Kode Etik Hakim Konstitusi yang menjadi pedoman bagi Hakim Konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya, maupun dalam pergaulannya di masyarakat.

CATATAN:

Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2003.
Lampiran file: 5 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 5)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 4 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Tata Cara Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan_Komisi_Yudisial_Nomor_4_Tahun_2024.pdf

TATA CARA - KERJA SAMA - HUBUNGAN - ANTAR LEMBAGA - KOMISI YUDISIAL

2024

Peraturan Komisi Yudisial NO. 4, BN 2024 (189); 10 hlm

Peraturan Komisi Yudisial tentang Tata Cara Kerja Sama dan Hubungan Antar Lembaga di Komisi Yudisial

ABSTRAK:

untuk menciptakan perspektif kerja sama yang fokus pada substansi kolaborasi, Komisi Yudisial perlu mengikuti perkembangan transformasi manajemen sektor publik agar mampu merespon kebutuhan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya
Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011; Perpres Nomor 68 Tahun 2012; Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur mengenai Kerja Sama dan Hubungan antar Lembaga terdiri atas: a. pelaksanaan wewenang dan tugas Komisi Yudisial; b. pertukaran data dan/atau informasi; c. pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia; d. pemanfaatan sarana, prasarana dan Sumber Daya Manusia; e. sosialisasi pelaksanaan wewenang dan tugas; dan/atau f. kegiatan lain yang disepakati oleh Komisi Yudisial dengan Mitra.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2024.
10 hlm

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 8 bulan yang lalu

Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia

Abstrak

Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mencabut

Peraturan KY No. 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia

Download file:

Peraturan_Komisi_Yudisial_Nomor_2_Tahun_2024.pdf

PENCABUTAN - PEDOMAN - TATA CARA - KERJA SAMA - ANTAR LEMBAGA - KOMISI YUDISIAL

2024

Peraturan Komisi Yudisial NO. 2, https://jdih.komisiyudisial.go.id/

Peraturan Komisi Yudisial tentang Pencabutan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sama Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia

ABSTRAK:

bahwa Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sarna Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah tidak relevan dan tidak dapat mengakomodir kebutuhan organisasi mengenai tata cara kerja sarna antar Lernbaga di Komisi Yudisial sehingga perlu dicabut;
Dasar Hukum peraturan ini adalah Pasal 24B UUD 1945; UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan dengan UU Nomor 18 Tahun 2011
Peraturan ini mencabut Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sarna Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2024.
Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011 ten tang Pedoman dan Tata Cara Kerja Sarna Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2 hlm

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 2 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial

Abstrak

Standar/Pedoman Kode Etik

Download file:

Peraturan KY Nomor 2 Tahun 2018.pdf

kode etik - pedoman perilaku - komisi yudisial

2018

Peraturan Komisi Yudisial NO. 2, BN 2018 (530): 11 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial

ABSTRAK:

Untuk menjaga kehormatan dan martabat Angggota Komisi Yudisial dalam menjalankan wewenang dan tugas, perlu disusun kode etik dan pedoman perilaku Anggota Komisi Yudisial.
Dasar hukum peraturan ini adalah Nomor 22 Tahun 2004 dan UU Nomor 28 Tahun 1999.
Kode Etik dan Pedoman Perilaku Anggota Komisi Yudisial dimaksudkan sebagai acuan bagi Anggota Komisi Yudisial dalam bersikap dan bertindak dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan serta martabat Anggota Komisi Yudisial.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2018.
Pada saat Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku, Peraturan Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2005 tentang Kode Etik dan Pedoman Tingkah Laku Anggota Komisi Yudisial, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 11 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 11)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2013

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan KY Nomor 6 Tahun 2013.pdf

Lampiran Peraturan KY Nomor 6 Tahun 2013.pdf

pedoman - kelayakan calon hakim agung - komisi yudisial

2013

Peraturan Komisi Yudisial NO. 6, BN 2013 (1191): 3 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Komisi Yudisial tentang Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, maka perlu menyusun Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung.
Dasar hukum peraturan ini adalah UUD RI Tahun 1945 Pasal 24B; UU Nomor 14 Tahun 1985; UU Nomor 22 Tahun 2004; dan Peraturan Komisi Yudisial Nomor 7 Tahun 2011.
Pedoman Penentuan Kelayakan Calon Hakim Agung ini merupakan panduan bagi Komisi Yudisial dalam menentukan kelayakan Calon Hakim Agung.

CATATAN:

Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2013.
Lampiran file: 3 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 3; lampiran hlm 4 sd 28)

Peraturan Komisi Yudisial Nomor 6 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Pedoman dan Tata Cara Kerjasama Antar Lembaga Komisi Yudisial Republik Indonesia

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Peraturan_KY_No__6_Tahun_2011.pdf

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2024

• Berlaku mulai 3 bulan yang lalu

Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

Abstrak

Standar/Pedoman

Download file:

Permenko 2 2024 Pedoman Komite Sektoral.pdf.pdf

Pedoman - Pembentukan - Kelompok Kerja - Komite Sektoral Revitalisasi - Pendidikan Vokasi - Pelatihan Vokasi

2024

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan NO. 2, BN 2024 (487); 6 hlm

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Komite Sektoral Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

ABSTRAK:

bahwa untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan koordinasi revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, perlu dibentuk kelompok kerja komite sektoral revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi oleh kementerian/lembaga pada masing-masing sektor
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 35 Tahun 2020; Perpres Nomor 68 Tahun 2022; Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Permenko PMK Nomor 3 Tahun 2021; Permenko PMK Nomor 5 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2023
Peraturan ini merupakan pedoman dalam membentuk kelompok kerja komite sektoral revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi

CATATAN:

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2024.
6 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 25 Februari 2014.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Mahkamah Konstitusi ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2012.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Komisi Yudisial ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2011.