Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR PELAYANAN MINIMAL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 22 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Badan Layanan Umum Daerah Kesehatan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung, maka perlu mengatur Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019; 13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 5 Tahun 2015; 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016;
Materi pokok: mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati; memuat antara lain: ketentuan umum; maksud dan tujuan; ruang lingkup; pelaksanaan; pembinaan dan pengawasan; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Maret 2020.
jumlah 24 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Katingan Nomor 21 Tahun 2020
PERBUP Kab. Katingan No. 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan
PERBUP Kab. Katingan No. 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati katingan Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Tarif Layanan Umum ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesahatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan, Peraturan Bupati Katingan Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesahatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan dan Peraturan Bupati Katingan Nomor 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesahatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan, sudah tidak sesuai dengan keadaan perkembangan Rumah Sakit saat ini, sehingga perlu untuk dilakukan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Katingan;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Katingan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pola Tarif Badan Layanan Umum Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
a. Golongan Tarif;
b. Cara mengukur tingkat penggunaan jasa;
c. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif;
d. Struktur tarif;
e. Wewenang direktur BLUD RSUD;
f. Pelayanan bagi masyarakat tidak mampu;
g. Jenis pelayanan kesehatan dan kelas perawatan;
h. Jenis pelayanan kesehatan yang dikenakan tarif;
i. Pelayanan kesehatan bagi peserta BPJS, Jampersal dan Lembaga lainnya;
j. Pengelolaan penerimaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Maret 2020.
Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan;
Peraturan Bupati Katingan 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan Tahun 2017;
Peraturan Bupati Katingan 56 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Katingan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Mas Amsyar Kabupaten Katingan Tahun 2018.
43
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 21 Tahun 2020
Badan Layanan UmumPengadaan Barang/JasaStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mengubah
PERBUP Kab. Bogor No. 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Bogor sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bogor Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Tarif Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD 2020/ No. 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78
Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Boyolali yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka terwujudnya Kabupaten Boyolali
yang semakin sejahtera dan gun a memberikan pelayanan
dan kesejahteraan sosial khususnya perlindungan
kesehatan, Pemerintah Kabupaten Boyolali membebaskan
tarif pemeriksaan umum rawat jalan pada pusat
kesehatan masyarakat Kabupaten Boyolali;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78
Tahun 2019 tentang Tarif Pelayanan Unit Pelaksana
Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas
Kesehatan Kabupaten Boyolali yang Menerapkan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun
2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 25 Tahun 2018; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 26 Tahun 2018; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 30 Tahun 2018; Peraturan Bupati Boyolali Nomor 78 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Boyolali Nomor 78 Tahun 2019
tentang Tarif Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat
Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Boyolali yang Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 April 2020.
Peraturan Bupati Boyolali Nomor 78 Tahun 2019 diubah.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan di Fasilitas Kesehatan Tingkat
Pertama, Pemerintah telah mengalokasikan dana
Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dalam
bentuk Dana Kapitasi dan Dana Non Kapitasi;
b. bahwa dalam rangka tertib administrasi
pengelolaan keuangan daerah terkait dengan
pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi dan
non kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di
Kabupaten Konawe Kepulauan dan untuk
melaksanaan ketentuan Peraturan Menteri
Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
Nasional, perlu mengatur pedoman Pedoman
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan
Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Yang Belum Menerapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi dan
Dana Non Kapitasi Program Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama
Yang Belum Menetapkan Pola Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang
Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di
Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5415);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan dan Pemanfaatan dana Kapitasi
Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas
Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara
Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 81);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun
2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program
Jaminan Kesehatan Nasional; Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011, tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5256);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun
2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan
Kesehatan Dan Dukungan Biaya Operasional Pada
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe
Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Mekanisme Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana
Bab IV Pertanggungjawaban
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2020.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 20 Tahun 2020
TATA KELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SISTIM INFORMASI LAYANAN ADUAN PENYAMBUNG ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BONE
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SISTIM INFORMASI LAYANAN ADUAN PENYAMBUNG ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BONE
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan pasal 3 peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pasal 3 dan pasal 1 ayat (2) peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dipandang perlu mengadakan sarana pelayanan pengaduan masyarakat melalui sistim informasi layanan aduan penyambung aspirasi masyarakat (silampa);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata kelola pelayanan pengaduan masyarakat melalui Sistim Informasi Layanan Aduan Penyambung Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822); {ti
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038) ;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);.
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
292, Tambahan Lembaran Negara Republi
Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta
Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara
(Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara
Republi Indonesia Nomor 3866);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten.tang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 25
Tahun 2007 tentang pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 ten.tang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan masyarakat bagi Instansi Pemerintahan;
13. Peraturan menteri Pedayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8
Tahun 2016 ten.tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah kabupaten Bone Tahun
2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Nomor 6).
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SILAMPA
BAB IV MEDIA SILAMPA BABV
TIM PENGELOLA SILAMPA KABUPATEN
BAB IV
TIM PENGELOLA SILAMPA PERANGKAT DAERAH BADAN PUBLIK LAINNYA
BABV
TATA KELOLA SILAMPA
BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL PENANGANAN SISTEM INFORMASI
LAYANAN ADUAN PENYAMBUNG ASPIRASI
MASYARAKAT (SILAMPA)
BAB VII PENINGKATAN SUMBER DAYA
BAB VIII KEUANGAN BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 20 TAHUN 2020
TENTANG
TATA KELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SISTIM INFORMASI LAYANAN ADUAN PENYAMBUNG ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BONE
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pangandaran Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Jaminan Pelayanan Kesehatan Untuk Penduduk Kabupaten Pangandaran Yang Merupakan Peserta BPJS Dan Penduduk Miskin Yang Belum Menjadi Peserta BPJS Di RSUD Pandega Kabupaten Pangandaran
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Maret 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 20 Tahun 2020
Badan Layanan UmumKesehatanPengelolaan Keuangan Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
Perbup Kab. Bogor No. 45 Tahun 2023 tentang Tata Cara Kerja Sama Rumah Sakit Umum Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kerjasama Untuk Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bogor Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2020
Badan Layanan UmumKepegawaian, Aparatur NegaraStandar/Pedoman
Status Peraturan
Dicabut dengan
PERBUP Kab. Bogor No. 43 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sumber Daya Manusia Pegawai Badan Layanan Umum Daerah Non Aparatur Sipil Negara pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bogor yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Bogor Sebagai Penyelenggara Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Secara Penuh
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kutai Timur Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 26 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan adalah hak warga masyarakat dan merupakan kewajiban pemerintah untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui upaya
peningkatan pelayanan kesehatan dengan pengelolaan tarif layanan rumah sakit; bahwa dalam Perbup No. 26 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga perlu penambahan dan penyesuaian dengan perkembangan pelayanan kesehatan dan kondisi yang ada di daerah bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hurub b, dipandang perlu menetapkan Perbup tentang Perubahan Atas Perbup Kutim No. 26 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kudung
UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah UU No.9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005; Permendagri No. 79 Tahun 2018; Permenkes No. 85 Tahun 2015
Perubahan atas peraturan bupati kutai timur nomor 26 tahun 2018 tentang tarif layanan badan layanan umum daerah rumah sakit umum daerah kudungga.Beberapa ketentuan dalam Perubahan Atas Perbup Kutim No. 26 Tahun 2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah Kudungga diubah, yakni: Ketentuan Pasal 1 diubah; ketentuan pasal 7 diubah; ketentuan pasal 8 diubah; ketentuan pasal 19
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Mei 2020.
Peraturan yang diubah: Perbup No. 26 Tahun 2018
36 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
