Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 20 Tahun 2020

TATA KELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SISTIM INFORMASI LAYANAN ADUAN PENYAMBUNG ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BONE

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SILAMPA BAB IV MEDIA SILAMPA BABV TIM PENGELOLA SILAMPA KABUPATEN BAB IV TIM PENGELOLA SILAMPA PERANGKAT DAERAH BADAN PUBLIK LAINNYA BABV TATA KELOLA SILAMPA BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL PENANGANAN SISTEM INFORMASI LAYANAN ADUAN PENYAMBUNG ASPIRASI MASYARAKAT (SILAMPA) BAB VII PENINGKATAN SUMBER DAYA BAB VIII KEUANGAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 20 Tahun 2020 tentang TATA KELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SISTIM INFORMASI LAYANAN ADUAN PENYAMBUNG ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BONE

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bone

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (PERBUP)

Bentuk Singkat

PERBUP

Tahun

2020

Tempat Penetapan

Watampone

Tanggal Penetapan

26 Maret 2020

Tanggal Pengundangan

26 Maret 2020

Tanggal Berlaku

26 Maret 2020

Sumber

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020

Subjek

BADAN LAYANAN UMUM

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bone

Bidang

Halaman ini telah diakses 37 kali

FILE-FILE PERATURAN

PERATURAN BUPATI NO. 20 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SISTEM INFORMASI LAYANAN ADUAN PENYAMBUNG ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BONE.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

Belum Tersedia

TATA KELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SISTIM INFORMASI LAYANAN ADUAN PENYAMBUNG ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BONE

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2020

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA KELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SISTIM INFORMASI LAYANAN ADUAN PENYAMBUNG ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BONE

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan pasal 3 peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pasal 3 dan pasal 1 ayat (2) peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional dipandang perlu mengadakan sarana pelayanan pengaduan masyarakat melalui sistim informasi layanan aduan penyambung aspirasi masyarakat (silampa); b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata kelola pelayanan pengaduan masyarakat melalui Sistim Informasi Layanan Aduan Penyambung Aspirasi Masyarakat Kabupaten Bone;
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); {ti 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952); 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);. 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tetang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 5601); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republi Indonesia Nomor 3866); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembarang Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaiana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ten.tang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah; 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 ten.tang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan masyarakat bagi Instansi Pemerintahan; 13. Peraturan menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan; 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 ten.tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bone (Lembaran Daerah kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6).
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP PENGELOLAAN SILAMPA BAB IV MEDIA SILAMPA BABV TIM PENGELOLA SILAMPA KABUPATEN BAB IV TIM PENGELOLA SILAMPA PERANGKAT DAERAH BADAN PUBLIK LAINNYA BABV TATA KELOLA SILAMPA BAB VI PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN HASIL PENANGANAN SISTEM INFORMASI LAYANAN ADUAN PENYAMBUNG ASPIRASI MASYARAKAT (SILAMPA) BAB VII PENINGKATAN SUMBER DAYA BAB VIII KEUANGAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Maret 2020.
PERATURAN BUPATI BONE NOMOR 20 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SISTIM INFORMASI LAYANAN ADUAN PENYAMBUNG ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BONE
26

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bone Nomor 20 Tahun 2020

TATA KELOLA PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT MELALUI SISTIM INFORMASI LAYANAN ADUAN PENYAMBUNG ASPIRASI MASYARAKAT KABUPATEN BONE

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT