Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat yang Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya Peraturan Bupati Kendal Nomor 5
Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan
Kabupaten Kendal dan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun
2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan Fungsi serta Tata Hubungan Kerja Pusat Kesehatan
Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal,
Pusat Kesehatan Masyarakat berubah menjadi unit
organisasi bersifat fungsional, maka Peraturan Bupati
Nomor 72 Tahun 2018 tentang Pola Tata Kelola Unit
Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang
Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah sudah tidak
sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu dicabut dan
diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Pola Tata Kelola Pusat Kesehatan Masyarakat yang
Menerapkan Badan Layanan Umum Daerah di Kabupaten
Kendal;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kendal Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Bupati Kendal Nomor 15 Tahun 2021;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan Pola Tata Kelola, Prinsip Pola Tata Kelola, Kelembagaan, Prosedur Kerja, Pengelompokan Fungsi, Pengelolaan Sumber Daya Manusia dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Januari 2022.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 72 Tahun 2018 dicabut.
12 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penghitungan Selisih Biaya Perawatan yang Lebih Tinggi dari Hak Pasien Peserta Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan
penyelenggaraan program jaminan kesehatan khususnya
untuk pelayanan pasien peserta Badan Penyelenggaraan
Jaminan Sosial Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Semarang yang naik ke kelas di atas kelas
perawatan dari hak kelasnya, telah ditetapkan Peraturan
Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pembayaran Tambahan Biaya Untuk Kenaikan Kelas
Pelayanan Pasien Rawat Inap Ke Kelas Very Important Person
Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan di
Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Semarang; bahwa Peraturan Bupati Semarang sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan yang ada sehingga perlu untuk diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Penghitungan Selisih Biaya
Perawatan Yang Lebih Tinggi Dari Hak Pasien Peserta
Jaminan Kesehatan Nasional di Rumah Sakit Umum Daerah;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023; Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perhitungan dan ketentuan pembayaran selisih biaya yang harus dibayar oleh Peserta Jaminan Kesehatan Nasional yang menginginkan kelas perawatan yang lebih tinggi dari pada haknya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Januari 2023.
Peraturan Bupati Semarang Nomor 87 Tahun 2017 dicabut.
6 hlm
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018
Peraturan BPJS Kesehatan No. 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Peraturan BPJS Kesehatan No. 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan
Mencabut :
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang mengatur mengenai administrasi kepesertaan
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peubahan Atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pembayaran Iuran bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Status Kepesertaan Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Dalam Penylenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, BD Kab. Indramayu Tahun 2017 No 6
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Mekanisme dan Penggunaan Dana Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar Kuota Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional dan Jaminan Persalinan Daerah di Kabupaten Indramayu
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Januari 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Blora Nomor 6 Tahun 2024
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten Blora
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya
manusia yang sehat, cerdas, dan produktif, serta
pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan
dilakukan percepatan penurunan stunting; bahwa prevalensi stunting di Kabupaten Blora masih
cukup tinggi sehingga diperlukan percepatan
penurunan stunting secara holistik, integratif, dan
berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan
sinkronisasi antara Perangkat Daerah, pemerintah
desa dan pemangku kepentingan; bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022
tentang Percepatan Penurunan Stunting di Kabupaten
Blora belum cukup mengatur mengenai pelaksanaan
percepatan penurunan stunting, khususnya terkait
pelaksanaan di kecamatan dan target indikator
percepatan penurunan stunting di Kabupaten Blora
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan
dan kepastian hukum dalam pelaksanaan Percepatan
Penurunan Stunting di Kabupaten Blora, maka
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor
13 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan
Stunting di Kabupaten Blora perlu diubah dan
disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun
2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting di
Kabupaten Blora;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nomor 12 Tahun 2021; Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 17, penyisipan Pasal 18A, penghapusan Pasal 24, dan perubahan Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Februari 2024.
Peraturan Bupati Blora Nomor 13 Tahun 2022 diubah.
25 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2002
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Pada Puskesmas Di Kabupaten Kudus Tahun 2012
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka menurunkan angka kematian
ibu dan anak serta mempercepat pencapaian
Millenium Development Goals (MDG’S), Pemerintah
menetapkan program Jaminan Persalinan;
bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan
program Jaminan Persalinan tersebut, perlu
mengatur Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan
pada Puskesmas di Kabupaten Kudus Tahun 2012;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2562/MENKES/PER/XII/2011;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Pada Puskesmas Di Kabupaten Kudus Tahun 2012 yang meliputi Maksud Dan Tujuan, Ruang Lingkup Dan Sasaran, Pemanfaatan Dana Jampersal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2012.
8 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2020
PERBUP Kab. Lampung Utara No. 5 Tahun 2023 tentang Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Lampung Utara
TARIF PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSKESMAS KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 6, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka memcnuhi kaedah-kaedah pcngclolaan keuangan daerah, perlu Pedoman Perjalanan Dinas;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan maksud huruf a diatas, perlu mcnetapkan Peraturan Bupati Lampung Ulara tentang Pedoman Pclaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pcmerintah Kabupaten Lampung Utara
UU No 28 Tahun 1959,, UU No 1 Tahun 2004, UU No 36 Tahun 2009, UU No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2014, PP No 23 Tahun 2005, PP No 12 Tahun 2019, PerMendagri No 61 Tahun 2007, PerMenKes No 75 Tahun 2014, PerMendagri No 80 Tahun 2015, PerMendagri No 77 tahun 2020, Perda Kab Lampung Utara No 5 Tahun 2016, Perbup Lampung Utara No 76 Tahun 2020, Perbup Lampung Utara No 4 Tahun 2022
Peraturan Bupati Tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Puskesmas Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Januari 2022.
STANDAR TEKNIS - PEMENUHAN - STANDAR PELAYANAN MINIMAL - KESEHATAN
2024
Peraturan Menteri Kesehatan NO. 6, BN 2024 (204); 130 hlm
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019
tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan
perlu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan
saat ini;
Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; UU Nomor 17 Tahun 2023; PP Nomor 2 Tahun 2018; Perpres Nomor 18 Tahun 2021; Permenkes Nomor 5 Tahun 2022
Peraturan ini mengatur mengenai Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (SPM Kesehatan) yang merupakan ketentuan
mengenai jenis dan Mutu Pelayanan Dasar bidang kesehatan yang merupakan urusan pemerintahan wajib
yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal yang wajib diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota
CATATAN:
Peraturan Menteri Kesehatan ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2024.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar
Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku.
Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah
provinsi harus menyesuaikan pemenuhan Mutu Pelayanan
Dasar pada SPM Kesehatan dalam Peraturan Menteri ini paling
lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Menteri
ini diundangkan.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
