Keputusan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Taun 2002 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum
ABSTRAK:
bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, telah ditetapkan Keputusan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pemalang an Keputusan Bupati Pemalang Nomor 50 Tahun 2004 tentang Pedoman Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang, maka pelaksanaan tugas-gas Pendaftaran, Pendataan, Pemungutan, Penerimaan, Penyetoran serta Pembukuan dan Pelaporan terhadap Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Pemalang; bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Keputusan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tep» Jalan Umum perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan perombangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan kembali Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-Undang Nornor 18 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Vomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1980; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1993; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 1993; Keputusan Menteri D&lam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004; Keputusan Bupati Pmalang Nomor 50 Tahun 2004;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2006.
Keputusan Bupati Pemalang Nomor 42 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 19 Tahun 2002 Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dicabut.
9 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Samosir Nomor 40 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan Kabupaten Samosir
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 40 Tahun 2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, dan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014
mengatur tentang ketentuan umum, piutang retribusi yang damat dihapuskan, pelaksanaan panghapusan piutang retribusi, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 40 Tahun 2021
Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
ABSTRAK:
Dasar pertimbangan dalam peraturan ini adalah : bahwa untuk menetapkan biaya pelaksanaan Pelayanan
Tera/Tera Ulang yang dibebankan kepada pemilik UTIP
(Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya), Peraturan
Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Peraturan
Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang perlu
diubah
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 28 Tahun 1959;UU No 2 Tahun 1981;UU No 20 Tahun 2008;UU N o 28 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan UU No 9 Tahun 2015;PP No 33 Tahun2020;PP No 2 Tahun 1985;PP No 58 Tahun 2005;PP No 69 Tahun 2010;Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 09/MDAG/PER/3/2010;Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/MDAG/PERflO/2014;Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/MDAG/PER/I0/2014;Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/MDAG/PERfl 1/2016;Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan
Nomor 61/MPP/Kep/2fl998 ;Keputusan Bupati Nomor 438/KPTS-SETDA/2020;keputusan Bupati Nomor 558/KPTS-SETDA/2020
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Perubahan atas peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tetang peraturan pelaksanaan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2019 tentnag retribusi pelayanan tera / tera ulang
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2021.
Mengubah Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
5 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tangerang Selatan Nomor 40 Tahun 2019
PERWALI Kota Tangerang Selatan No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Pertauran Walikota Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
ABSTRAK:
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Psl 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 51 Th 2008; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Perda Kota Tangerang Selatan No 7 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang Selatan No 3 Th 2017; Perda Kota Tangerang Selatan No 8 Th 2016; Perwal Kota Tangerang Selatan No 16 Th 2012 yg telah diubah dg Perwal Kota Tangerang Selatan No 38 Th 2014.
1. Ketentuan Umum; 2. Pengurangan dan Penghapusan; 3. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2019.
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
Perubahan mekanisme pelaksanaan pemungutan, pemberian keringanan, pembebasan dan/atau penghapusan pajak daerah diatur dalam Perda Kaltim No.1 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Perda Kaltim No.1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu menyesuaikan kembali Pergub Kaltim No.08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah Pergub Kaltim No.24 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pergub Kaltim No.08 Tahun 2011. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Pergub tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011
Dasar Hukum: UU No.25 Tahun 1956; UU No.28 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.23 Tahun 2014; PP No.135 Tahun 2000; Perda Kaltim No.1 Tahun 2011; Pergub Kaltim No.8 Tahun 2011
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Perubahan ketentuan pada: Pasal 1 angka 7 dan angka 8; Pasal 27 angka 3; Pasal 85 ayat (1) dan ayat (4); Pasal 100 ayat(2) dan ayat (4)
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juni 2019.
Peraturan yang Diubah: Pergub No.8 Tahun 2011
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 40 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Muara Enim Nomor 46 Tahun 2014 tentang Jasa Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain Kabupaten Muara Enim
ABSTRAK:
Berdasarkan ketentuan pasar 30 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Menyatakan bahwa setiap Rumah Sakit berhak menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain yang menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah dan berdasarkan pengkajian dan analisis yang dilakukan manajemen, Komite Medik dan Komite Keperawatan Rumah Sakit, serta adanya penambahan layanan spesialis maka perlu dilakukan pembatran penyusunan jasa
pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. H. Mohamad Rabain. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No.28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 29 Tahun 2004; UU No. 40 Tahun 2004; UU No. 44 Tahun 2009; UU No. 24 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 38 Tahun 2014; PP Nomor 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 74 Tahun 2012; PERMENKES No. 31 Tahun 2013; PERMENKES No. 71 Tahun 2013; PERMENKES No. 28 Tahun 2014; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; KEPMENPAN No. KEP/26/MPAN/2/2004; KEMENKES No/ 129/Menkes/SK/II/2008; KEMENKES No. 625/Menkes/SK/V/2010; PERDA No. 6 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan PERDA No. 1 Tahun 2018; PERDA No. 7 Tahun 2011; PERBUP No. 7 Tahun 2013; PERBUP No. 46 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan antara lain ketentuan umum, besaran jasa pelayanan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 September 2019.
Tata cara pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diatur secara tehnis oleh Direktur dengan menggunakan metode peringkat indeks (indexgrading).
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 40 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah dan pelayanan kepada masyarakat untuk mewujudkan kemandirian daerah, diperlukan penguatan administrasi pemungutan pajak daerah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017; Peraturan Bupati Sekadau Nomor 52 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Wewenangan Penetapan Skpd, Stpd, Skpdkb, Skpdkbt, Skpdn Dan Skpdlb; Pendataan Dan Pendaftaran; Data Penyelenggaraan Reklame Dan Skpd; Dasar Penetapan Dan Tarif Pajak; Keberatan,Pengurangan Pajak, Banding; Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Dan Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak; Pemasangan Reklame Yang Diwajibkan Dan Yang Dilarang; Pemerlksaan; P Tata Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan Dan Pengendalian; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2019.
30 halaman peraturan dan 16 halaman lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
