Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Percepatan Penurunan Stunting
ABSTRAK:
Bahwa Percepatan Penurunan Stunting Dilaksanakan Secara Komprehensif, Holistik, Integratif, Dan Berkualitas Melalui Koordinasi, Sinergi, Dan Sinkronisasi Antar Unsur
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan Serta Pemangku Kepentingan Lainnya.
Dasar Hukum Pergub Ini Adalah; Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Gubernur Nomor… Tahun 2024;
Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (enam) bab dan 9 (Sembilan) Pasal sebagai berikut: Ketentuan Umum; Pelaksanaan; Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan; Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Juli 2024.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 25 Tahun 2024
Ekonomi Karbon - Nilai - Penyelenggaraan - pedoman
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 25, BD.2024/25
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon
ABSTRAK:
Dalam rangka mendukung pelaksanaan dan pencapaian target nasional Indonesia 2030 dalam penyelenggaraan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Kalimantan Timur. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun 2022 tentang Tata Laksana Nilai Ekonomi Karbon, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan nilai ekonomi karbon. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon.
Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 32 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 16 Tahun 2016; UU No. 10 Tahun 2022; UU No. 7 Tahun 2023; Permen LHK No. 21 Tahun 2022; Permen LHK No. 7 Tahun 2023; Perda Prov. Kaltim No. 7 Tahun 2019.
1. Ketentuan Umum; 2. Maksud, Tujuan, dan, Ruang Lingkup; 3. Prinsip Penyelenggaraan NEK; 4. Arah Kebijakan Penyelenggaraan NEK; 5. Penyelenggaraan NEK; 6. Pemantauan dan Evaluasi; 7. Penyediaan Informasi Publik dan Mekanisme Penyampaian Keluhan; 8. Pembinaan dan Pengawasan; 9. Pendanaan; 10. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juni 2024.
18 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 25, BD Provinsi NTB Tahun 2024 (25): 6 hlm.
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025
ABSTRAK:
Menimbang:
a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025;
Dasar Hukum:
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017;
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2014;
Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2023.
RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/ KOTA
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VIII PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2024.
6 Halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Gorontalo Nomor 25 Tahun 2024
Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dilingkungan Pemerintah Daerah
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 25, BD 2024 (25)
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dilingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:
Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan memberikan pemenuhan nilai manfaat yang sebesar-besarnya (value for money) dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui penyedia, serta untuk mencegah terjadinya potensi kerugian negara, memitigasi risiko dalam pengadaan barang/jasa di Pemerintah Daerah terhadap kewajaran harga penawaran penyedia serta kelalaian PPK dalam melakukan pengendalian kontrak, dan untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum pada pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, perlu adanya pengaturan terhadap pemilihan penyedia pengadaan barang/jasa dan pengelolaan kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Dasar hukum Peraturan Gubernur ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 38 Tahun 2000, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2023, Perpres No 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres No 12 Tahun 2021, Permendagri No 77 Tahun 2020, Peraturan LKPP No 11 Tahun 2021, Peraturan LKPP No 12 Tahun 2021.
Dalam peraturan ini diatur tentang Pengendalian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia Dilingkungan Pemerintah Daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, pengendalian kontrak, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2024.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 25, Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 025
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Kurikulum Muatan Lokal pada Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Nusa Tenggara Timur
ABSTRAK:
a. bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki budaya
daerah yang harus dikenalkan, dilestarikan dan
dikembangkan oleh generasi muda sebagai bentuk
kecintaan dan kebanggaan terhadap keunikan dan
keunggulan budaya daerahnya;
b. bahwa untuk meningkatkan kecintaan dan kebanggaan
terhadap keunikan dan keunggulan budaya daerah
sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menjadikan
budaya daerah sebagai Kurikulum Muatan Lokal;
c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya,
Pemerintah Daerah Provinsi berwenang menetapkan
kurikulum muatan lokal pendidikan menengah dan
muatan lokal pendidikan khusus;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kurikulum
Muatan Lokal Pada Pendidikan Menengah Dan
Pendidikan Khusus Di Nusa Tenggara Timur.
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 2 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 11 Tahun 2019
Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Bentuk Muatan Lokal; Bab 3. Kurikulum Muatan Lokal; Bab 4. Penyelenggaraan Kurikulum Muatan Lokal; Bab 5. Peran Serta Masyarakat; Bab 6. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Bab 7. Monitoring dan Evaluasi; Bab 8. Pendanaan; Bab 9. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juni 2024.
9 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Timur Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 25, BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 25 SERI E
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Penataan Dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak setiap orang sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa penanganan permukiman kumuh menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta masyarakat, oleh karena itu dalam pelaksanaannya diperlukan upaya kolaboratif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; c. bahwa untuk memberikan arah dan landasan hukum terhadap pelaksanaan penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh dengan luas 10 (sepuluh) hektar sampai dengan di bawah 15 (lima belas) hektar yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan ketentuan huruf D angka 2 Sub Urusan Kawasan Permukiman dalam Lampiran Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu adanya regulasi yang mengatur mengenai penataan dan peningkatan kualitas kawasan Permukiman Kumuh.
Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018.
Materi pokok: Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi: kriteria dan tipologi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh; peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Kawasan Permukiman Kumuh; pelaksana; kerja sama; sistem informasi; dan partisipasi masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Agustus 2024.
Jumlah 17 halaman
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Barat Nomor 25 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB II Huruf D, angka 5 huruf d, dan angka 6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan.
Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur pedoman dalam penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Bantuan Keuangan yang bersumber dari APBD, bertujuan agar pemberian bantuan keuangan dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2024.
Lamp 6 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Klasifikasi Arsip
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tertib arsip, dan
menunjang kelancaran pengelolaan arsip serta
mewujudkan Kode Klasifikasi Arsip sebagai upaya
sinkronisasi informasi kearsipan, perlu menetapkan
Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah; bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang
Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam
Negeri Dan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah
berwenang dalam menyusun Klasifikasi Arsip sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Gubernur tentang Klasifikasi Arsip;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 1 Tahun
2015; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 39 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Ketentuan Umum, Tujuan dan Ruang Lingkup, Klasifikasi Arsip, Kode Klasifikasi Arsip, Pendanaan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2024.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 53 Tahun 2012 dicabut.
103 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 24, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62010
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Standar Harga Satuan Tahun 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022, perlu menetapkan PERGUB
Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 29 Th. 2007; UU No. 23 Th. 2014 std terakhir dengan UU No. 6 Th. 2023; PP No. 12 Th 2019; Perpres No. 16 Th. 2018 stdd Perpres No. 12 Th. 2021; Perpres No. 33 Th. 2020 stdd Perpres No. 53 Th. 2023; Permendagri No. 77 Th. 2020; Perda No. 7 Th. 2022
PERGUB ini mengatur mengenai standar harga satuan; penyusunan standar harga satuan; pembinaan dan pengawasan; serta standar harga satuan dalam keadaan darurat
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2024.
5 hal. (tanpa Lampiran)
Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Maluku Nomor 24 Tahun 2024
Peraturan Gubernur (Pergub) tentang PEMBERIAN INSENTIF FISKAL PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR
ABSTRAK:
Bahwa berdasarakan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah ditetapkan tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dalam rangka mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional melalui pengendalian inflasi, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengamanatkan antara lain, dalam rangka mendukung kemudahan kebijakan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, yang antara lain berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak daerah untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud maka perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian
Insentif Fiskal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 2 Tahun 2024.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pemberian Insentif Fiskal Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
CATATAN:
Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Agustus 2024.
Penjelasan 1 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
