tunjuk Teknis Pembibitan Kerbau Sumbawa Pada Unit Pelaksana Teknis Pebibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 21, LD Kabupaten Subawa tahun 2020 Nomor 21
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pembibitan Kerbau Sumbawa pada Unit Pelaksana Teknis Pebibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi
ABSTRAK:
-bahwa petunjuk teknis pembibitan kerbau sumbawa ini disusun sebagai pedoman atas kebutuhan pengaturan mengenai pembibitan kerbau sumbawa pada Unit Pelaksana Teknis Pembibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi di Kabupaten Sumbawa, sehingga perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang• Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang• Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang• Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Perbibitan Temak; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 56 / Permentan / OT.140 / 10/ 2006 tentang Pedoman Pembibitan Kerbau yang baik (Good Breeding Practice); Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2910 I Kpts / OT.140/ 6 / 2011 tentang Penetapan Rumpun Kerbau Sumbawa; Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Daerah dan Badan Daerah Kabupaten Sumbawa; Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 29 Tahun 2015 tentang Pembibitan Kerbau Sumbawa di Kabupaten Sumbawa; Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Petemakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa.
Peraturan ini mengatur tentang Petunjuk Teknis Pembibitan Kerbau Sumbawa Pada Unit Pelaksana Teknis Pebibitan Kerbau Sumbawa Bersinergi, yang terdiri dari 3 Pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 April 2020.
Tidak ada
Tidak ada
26
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 21 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
a. bahwa guna pengelolaan cadangan pangan yang lebih baik di Kabupaten Pekalongan, perlu pengaturan yang lebih rinci tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan perlu ditinjau kembali dan diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Pekalongan tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008,Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 57 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan yaitu tentang ketentuan umum, Mekanisme penyediaan cadangan pangan Kabupaten Pekalongan, pendataan, Sumber dana pengisiam cadangan pangan, pengelolaan cadangan pangan, proses penggilingan dan Mekanisme penyaluran Cadangan Pangan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 20 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD TAHUN 2020 NOMOR 20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang LUMBUNG PANGAN
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan yang kuat, perlu adanya penyediaan cadangan pangan daerah yang merupakan bagian dari subsistem cadangan pangan nasional;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan cadangan pangan masyarakat, persediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan, stabilisasi harga gabah terutama saat musim panen, dan mengatasi masalah pada masa paceklik, perlu adanya peran aktif kelembagaan lumbung pangan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Lumbung Pangan;
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 tahun 2019 ;
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019;
12. Peraturan Bupati Madiun Nomor 68 Tahun 2019.
Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk: a. meningkatkan cadangan pangan masyarakat; b. meningkatkan fungsi kelembagaan cadangan pangan masyarakat dalam penyediaan pangan secara optimal dan berkelanjutan; dan c. menstabilkan harga gabah terutama saat musim panen.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. kepengurusan; b. klasifikasi; c. permodalan; d. penguatan permodalan; dan e. pemberdayaan masyarakat miskin.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ngada Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Sistem Pertanian Lahan Kering Pengembangan Tanaman Bidara Super/Commulus
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan sistem ketahanan pangan di Kabupaten Ngada maka dilakukan pengembangan dan pemanfaatan potensi sumber daya untuk pengembangan sistem pertanian lahan kering Pengembangan tanaman Bidara Super yang telah dilakukan sejak tahun 2018; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Sistem Pertanian Lahan Kering Pengembangan Tanaman Bidara Super/Commulus.
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 53 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 105 Tahun 2019.
Peraturan tersebut berisi 3 pasal tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Pengembangan Sistem Pertanian Lahan Kering Pengembangan Tanaman Bidara Super/Commulus
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Februari 2020.
3 halaman; 34 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 19 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PEMBINAAN KELEMBAGAAN PETANI DAN NELAYAN
ABSTRAK:
organisasi kelompok tani dan nelayan di Kabupaten
Mahakam Ulu masih bersifat tradisional, oleh karena itu guna
meningkatkan pemberdayaan kelembagaan petani dan nelayan
agar sesuai dengan perkembangan keadaan saat ini
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU NO.2 Tahun 2013; UU NO.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU NO.9 Tahun 2015; UU NO.19 Tahun 2013; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Nomor 11 Tahun 2019; Permentan No.67 /Permentan/SM.050/ 12/2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Kelembagaaan, Pembinaan, Penilaian Kelompok Tani/Nelayan, Hak Dan Kewajiban, Pelaporan, Pembekuan Kelembagaan, Monitoring Dan Evaluasi, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2020.
19 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaPajak dan Retribusi DaerahPangan, Pertanian dan Peternakan
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Purbalingga No. 96 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah yang Dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemetintah Nomof 69 Tahun 2010 tentang Tata Cata Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi
Insentif apabila mencapai kinerja tertentu;
b. bahwa untuk kelancaran dan tertib dalam pemberian insentif pemungutan retribusi daerah yang dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga, maka perlu mengatur Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanf'aatan Insentif Pemungutan Retribusi Daerah Yang Dikelola Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2020.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 03 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.
Peraturan ini mengatur tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan ambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi/badan pada Dinas Pertanian Kabupaten Purbalingga.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2020.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Rawas Nomor 16 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjualan Produksi Benih Padi Pada Unit Pelaksana Teknis
Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura
Dan Agro Techno Park Dinas Pertanian Dan Perternakan
Kabupaten Musi Rawas
ABSTRAK:
Bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah bukan dari pajak dan retribusi adalah penjualan
produksi benih padi pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan
Agro Techno Park Dinas Pertanian dan Peternakan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2008; Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 93 Tahun 2019.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai penjualan penjualan benih padi Dengart nama hasil penjualan produksi Benih padi produksi daerah adalah PAD yang dipungut atas penjualan benih
padi pada Unit Pelaksana Teknis Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan Agro Techno Park, Dalam Peraturan Daerah ini juga dijelaskan tentang Nama, objek dan subjek PAD, Golongan PAD dan Tata kelola penyetoran hasil penjualan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Mei 2020.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sekadau Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Sekadau
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mewujudkan Sistem Ketahanan Pangan di Kabupaten Sekadau, diperlukan adanya cadangan pangan Pemerintah Daerah
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 201'; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ; Peraturan Pemerin tah N omor 1 7 Tah un 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Pera tu ran Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Sasaran; Organisasi Pelaksana; Anggaran; Mekanisme Pengadaan; Mekanisme Penyaluran; Monitoring Dan Evaluasi; Pelaporan; Ketentu An Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Februari 2020.
12 halaman peraturan dan 6 halaman lamiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemkab. Solok
ABSTRAK:
Dalam rangka menstabilkan produksi pangan pokok tertentu, memenuhi kebutuhan pangan untuk penanggulangan keadaan darurat dan mencegah kerawanan pangan di Kab. Solok perlu dilakukan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan di daerah.
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 18 Tahun 2012, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 17 Tahun 2015, Perpres No. 83 Tahun 2006, Permentan No. 65/Permentan/OT.140/12/2010, Permenindustri&Dag No. 04/M-DAG/PER/1/2012, Perda Kab. Solok No. 2 Tahun 2017
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pengadaan Cadangan Pangan
3. Pengelolaan Cadangan Pangan
4. Penyaluran Cadangan Pangan
5. Pengawasan, Evaluasi dan Pelaporan
6. Pembiayaan
7. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 April 2020.
14 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mukomuko Nomor 15 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kab. Mukomuko Tahun 2020 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penghargaan Peran Aktif Masyarakat Dalam upaya Penertiban Hewan Ternak
ABSTRAK:
Melaksanakan ketentuan Pasal 14a ayat (3) Perda Kab. Mukomuko No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda Kab. Mukomuko No. 26 Tahun 2011 tentang Penertiban Hewan Ternak dalam Wilayah Kab. Mukomuko, perlu menetapkan Penghargaan Peran Aktif Masyarakat dalam upaya Penertiban Hewan Ternak
1. UU No. 3 Tahun 2003
2. UU No. 23 Tahun 2014
3. Perda Kab. Mukomuko No. 26 Tahun 2011
4. Perda Kab. Mukomuko No. 10 Tahun 2016
5. Perda Kab. Mukomuko No. 20 Tahun 2019
6. Perbup Mukomuko No. 26 Tahun 2019
Perda ini mengatur mengenai Peran Aktif Masyarakat dalam Penertiban Hewan Ternak
Masyarakat dapat berperan aktif dalam melaporkan hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi kepada Petugas dan/atau Tim Penertiban dengan menyertakan bukti pendukung, berupa foto identitas pelapor dan foto hewan ternak.
Bagi masyarakat yang melaporkan hewan ternak berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi, dapat diberikan penghargaan.
Penghargaan tersebut diberikan kepada masyarakat yang secara aktif, konsisten, dan berkelanjutan membantu penertiban hewan ternak yang berkeliaran dan mengganggu fasilitas umum atau pribadi, atau pelapor. Dengan penghargaan berupa piagam dan/atau bagi hasil upah tangkap.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2020.
6
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
