Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa guna penyelenggaraan Rumah Sakit dapat berjalan efektif, efisien dan berkualitas maka perlu menyusun peraturan internal Rumah Sakit; bahwa sesuai dengan kebutuhan managemen organisasi pada Rumah Sakit Daerah Kajen maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 64 Tahun 2019 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan perlu dicabut dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Umum Daerah Kajen Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 2 Tahun 2021; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 63 Tahun 2019;
Peraturan bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, materi peraturan internal rumah sakit, peraturan internal organisasi, tata kerja dan rapat-rapat, pengelolaan sumber daya manusia, remunerasi, standar pelayanan minimal, maklumat pelayanan, pengelolaan keuangan, pengelolaan lingkungan dan sumber daya lainnya, hak dan kewajiban tentang informasi medis, peraturan internal staf medis (medical staff by laws), peraturan internal staf keperawatan (nursing staff by laws), peraturan internal staf tenaga kesehatan lainnya, review dan perubahan, tata urutan peraturan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2022.
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 64 Tahun 2019
61 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Deli Serdang Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tarif Angkutan Penumpang Angkutan Pedesaan Dengan Mobil Penumpang Umum Di Kabupaten Deli Serdang
ABSTRAK:
Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 218.K/MG.01/MEM.M/2022 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan serta Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penumpang Angkutan Pedesaan dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Deli Serdang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan saat ini, maka perlu dilakukan peninjauan kembali pengaturan tarif, berdasarkan hasil rapat koordinasi membahas Evaluasi Tarif Angkutan Penumpang Angkutan Pedesaan dengan Mobil
Penumpang Umum yang dilaksanakan pada hari Selasa, 04 Oktober 2022 di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Deli Serdang bersama instansi terkait, DPC. Organda dan Pengusaha Angkutan Pedesaan Kabupaten Deli Serdang maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Deli Serdang tentang Tarif Angkutan
Penumpang Angkutan Pedesaan dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Deli Serdang;
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang Ort Nomor 7 Tahun 1956; Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang - Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 ; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016; Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 92 Tahun 2021
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum, Besaran Tarif Angkutan Pedesaan, Pengawasan dan Pengendalian, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 November 2022.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka, Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 1405 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Penumpang Angkutan Pedesaan Dengan Mobil Penumpang Umum di Kabupaten Deli Serdang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
4 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Berbasis Komuditas Unggulan
ABSTRAK:
Bahwa wilayah perairan Kota Tual memiliki sumber daya perairan yang potensial untuk pengembangan perikanan budidaya yang dapat dijadikan sebagai komuditas unggulan guna meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk mendorong percepatan pembangunan kelautan dan perikanan melalui budidaya perikanan berbasis komuditas unggulan, perlu menetapkan kawasan budidaya perikanan berbasis komuditas unggulan. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2017; dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengatur mengenai Penetapan Kawasan Budidaya Perikanan Berbasis Komuditas Unggulan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2022.
Lampiran 3 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 70 Tahun 2022
Pertahanan dan Keamanan, Militer - Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Madiun Tahun 2022 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DI KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat;
b. bahwa perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, memiliki peran strategis dalam membantu penanggulangan bencana, keamanan, ketenteraman dan ketertiban, kegiatan sosial kemasyarakatan serta upaya pertahanan negara;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Madiun tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat di Kabupaten Madiun.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2016;
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2022.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pengorganisasian;
b. tugas, hak dan kewajiban;
c. pemberdayaan;
d. pembinaan;
e. pelaporan; dan
f. pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
25 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Jombang Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Jombang Tahun 2022 Nomor 70/E
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 65 TAHUN 2018 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS KABUPATEN JOMBANG
ABSTRAK:
a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang, sehingga perlu dilakukan perubahan;
b. bahwa untuk melaksanakan konsideran sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kabupaten Jombang dalam Peraturan Bupati.
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018;
Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah 3 Tahun 2021;
Peraturan Bupati Jombang Nomor 65 Tahun 2018.
UPT Kabupaten Jombang sebagaimana terdapat dalam Peraturan Bupati ini;
UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 angka 11 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak di bidang pemberian layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus dan masalah lainnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Oktober 2022.
17 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Grobogan Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf a
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan
Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Kelas Jabatan di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Grobogan;
Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022; Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 15 Tahun
2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 10 Tahun 2012; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2016; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 47 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 60 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 62 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 63 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 68 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 69 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 70 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 71 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 73 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 74 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 75 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 76 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 77 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 79 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 80 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 81 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 82 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 83 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 85 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 90 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 91 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 92 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 93 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 94 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 95 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 96 Tahun 2021; Peraturan Bupati Grobogan Nomor 97 Tahun 2021;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Nilai dan Kelas Jabatan yang digunakan sebagai dasar penyusunan/penyempurnaan peta Jabatan, penyusunan/penyempurnaan struktur organisasi, pengangkatan pegawai dalam Jabatan, analisis Jabatan, analisis beban kerja, penyusunan formasi, perumusan pengembangan pegawai, mutasi dan redistribusi pegawai serta pemberian tunjangan kinerja. Nilai dan Kelas Jabatan di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Groboogan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2022.
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 41 Tahun 2019 dicabut.
59 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klaten Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring serta Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Klaten
ABSTRAK:
bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika,
perkembangan daerah dan Peraturan perundang-undangan,
maka Peraturan Bupati Klaten Nomor 7
Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban,
Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial Kabupaten Klaten perlu diubah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten
Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran,
Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban,
Pelaporan dan Monitoring Serta Evaluasi Hibah dan
Bantuan Sosial Kabupaten Klaten;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun
2016; Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 3 Tahun 2022;
Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Pasal 1 angka 5, perubahan Pasal 2, perubahan Pasal 5 ayat (4) dan ayat (5), penambahan ayat (7) Pasal 5, perubahan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3), perubahan Pasal 17 ayat (5), ayat (6) dan ayat (7), penyisipan ayat (3a), ayat (5a), ayat (6a) Pasal 17, penambahan ayat (8), ayat (9) dan ayat (10) Pasal 17, perubahan Pasal 18 ayat (3), penambahan ayat (4) Pasal 20, penambahan ayat (4) Pasal 23, perubahan Pasal 27.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2022.
Peraturan Bupati Klaten Nomor 7 Tahun 2021 diubah.
18 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Timur Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 70, Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2020 Nomor 70 Seri E
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa peningkatan perekonomian masyarakat perlu dilakukan secara kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan yang melibatkan pemangku kepentingan, sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam mewujudkan masyarakat yang mandiri dan sejahtera;
b. bahwa dalam rangka percepatan penanganan kemiskinan di Jawa Timur, perlu dilakukan upaya pengentasan kemiskinan melalui strategi peningkatan pendapatan masyarakat miskin berbasis pemberdayaan masyarakat melalui usaha ekonomi produktif;
c. bahwa untuk menunjang keberhasilan pemberdayaan ekonomi masyarakat, diperlukan pedoman mengenai pelaksanaan program pemberdayaan ekonomi masyarakat secara kolaboratif, inklusif, dan berkelanjutan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera;
Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
6. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021;
10. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial;
mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pemberdayaan Ekonomi Kolaboratif, Inklusif, Berkelanjutan, Mandiri dan Sejahtera yang selanjutnya disebut Peti Koin Bermantra dan memuat pelaksana dan para pihak yang bertingkat, standar operasional prosedur dan pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 70 Tahun 2022
PENJABARAN-PERUBAHAN-ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2022/NO.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan ini adalah sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No 28 Tahun 1959; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah No 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 16 Tahun 2007; Peraturan Presiden No 104 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 98 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 99 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 36 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 27 Tahun 2021; Peraturan Kementerian Keuangan No 118/PMK.07 /2022; Peraturan Daerah No 11 Tahun 2021; Peraturan Daerah No 16 Tahun 2021; dan Peraturan Bupati No 241 Tahun 2021.
Dalam Peraturan ini diatur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo Nomor 70 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan
Daerah, maka perlu adanya pengaturan
mengenai tata cara penggunaan dan
pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga:
b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah
Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2021
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, agar
pelaksanaan penggunaan dana Belanja Tidak
Terduga lebih tertib, dan dapat
dipertanggungjawabkan, maka perlu mengatur
tata cara penggunaan dan
pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga;
Dasar Hukum: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 ;2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2020 ; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007; 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2022 ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77
Tahun 2020 ; 12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Penganggaran, Tata Cara Penggunaan BTT, Mekanisme Pengajuan BTT, Pertanggungjawaban Dan Laporan, Pencatatan Aset Yang Diperoleh Dari Penggunaan BTT, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2022.
Halaman: 17 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
