PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN BENGKULU UTARA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, Berita Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018 Nomor 40
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA
KABUPATEN BENGKULU UTARA
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 75 ayat (1) dan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.
1. UU No.5 Tahun 2014
2. UU No.23 Tahun 2014
3. UU No.30 Tahun 2014
4. PP No.18 Tahun 2016
5. Perpres No.16 Tahun 2018
6. Permendagri No.13 Tahun 2006
7. Permendagri No.80 Tahun 2015
8. Peraturan LKPBJ Pemerintah No.14 Tahun 2018
9. Perda Bengkulu Utara No.14 Tahun 2016
10. Perbup Bengkulu Utara No.38 Tahun 2016
1. Ketentuan Umum Perbup.
2. Ringkasan mengenai kedudukan,susunan organisasi, serta tugas pokok dan fungsi UKPBJ.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
1. Perbup Bengkulu Utara No.2 tahun 2011
2. Perbup Bengkulu Utara No.16 Tahun 2013
3. Kepbup Bengkulu Utara No.309 Tahun 2013
4. Kepbup Bengkulu Utara No:800/19/B.8/2018
5. Kepbup Bengkulu Utara No:800/106/B.8/2018
16 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Kabupaten Madiun Th 2018 No 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
“TIRTA DHARMA PURABAYA” KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa Pengadaan Barang/Jasa merupakan salah
satu kegiatan yang menentukan kelancaran
operasional dan pencapaian kinerja Perusahaan serta
berdampak pada peningkatan pelayanan;
b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 93 ayat
(2) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017
tentang Badan Usaha Milik Daerah perlu menyusun
pedoman mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa
yang sederhana, jelas dan komprehensif sesuai
dengan tata kelola yang baik, sehingga dapat menjadi
pengaturan yang efektif bagi para pihak yang terkait
dengan Pengadaan Barang/Jasa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu
menetapkan Peraturan Bupati Madiun Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pada
Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA
PURABAYA” Kabupaten Madiun;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa
Konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang
Usaha Peran Serta Masyarakat Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang
Badan Usaha Milik Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun
1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan
Daerah Air Minum;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 Tahun
2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
yang Dipisahkan;
10. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8
Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan
Daerah Air Minum;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Madiun Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pendirian
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah
Tingkat II Madiun;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 11
Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Perusahaan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun
2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi
Kewenangan Kabupaten Madiun;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun
2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA
DHARMA PURABAYA” Kabupaten Madiun
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Madiun Nomor 12 Tahun 2016;
peraturan ini mengatur mengenai pedoman umu pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada perusahaan daerah air minum "tirta dharma purabaya" kabupaten madiun. Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, prinsip pengadaan, tujuan kebijakan, ruang lingkup, pelaku pengadaan, metode, HPS, sanggahan, kontrak, jaminan,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Madiun
Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa di Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Madiun dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku lagi
Untuk melaksanakan peraturan ini, Direktur Utama PDAM wajib menyusun
Standar Operasional Prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di
Lingkungan Perusahaan Daerah Air Minum “TIRTA DHARMA PURABAYA”
Kabupaten Madiun
jumlah 12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 39, Berita Daerah Tahun 2018/ No. 39
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Pegawai dan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Aceh Barat Daya
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai dan kelompok kerja unit layanan pengadaan Kabupaten Aceh Barat Daya secara professional dan akuntabel diperlukan tenaga pegawai dan kelompok kerja unit layanan pengadaan Kabupaten Aceh Barat Daya yang memiliki integritas, kompetensi, objektifitas dan independensi dalam menjalankan tugasnya, untuk itu dipandang perlu diatur kode etik bagi pegawai dan kelompok kerja.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 5 Tahun 1999; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 5 Tahun 2014; PP Nomor 18 Tahun 2016; PERPRES Nomor 157 Tahun 2014; PERPRES Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 5 Tahun 2015; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Nomor 12 Tahun 2018; Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 33 Tahun 2014.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 12 Pasal yang terdiri BAB I Ketentuan Umum; BAB II Pelaksanaan Tugas Pegawai dan POKJA ULP; BAB III Kode Etik Pwgawai dan POKJA ULP; BAB IV Tata Kerja; BAB V Penegakan Kode Etik Pegawai dan POKJA ULP; BAB VI Pengaduan; BAB VII Sanksi; BAB VIII Pembinaan; BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Juli 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 39 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang ANALISIS STANDAR BELANJA KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
ketentuan Pasal 39 ayat 2 PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Penyusunan anggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan berdasarkan capaian kinerja, indikator kerja, analisis standar Belanja, standar Satuan Harga dan Standar Pelayanan Minimal, efisiensi dan efektivitas penyusunan anggaran tahunan perlu adanya penyetaraan kewajaran alokasi anggaran secara proporsional setiap kegiatan pada instansi melalui penyusunan analisis standar belanja, pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Analisi Standar Belanja Kabupaten Bulungan.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP No. 56 tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, PERMENDAGRI No. 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, PERDA No. 1 Tahun 2011 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah Kabupaten Bulungan, Peraturan Bupati No.9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bulungan, PERDA Kabupaten Bulungan No. 4 Tahun 2017 tentang Anggatan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, Peraturan Bupati Bulugan No. 30 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
Peraturan ini mengenai Analisis Standar Belanja Kabupaten Bulungan, yang mencakup standar belanja, klasifikasi belanja pengukuran dan evaluasi, penetapan anggaran, kepatuhan dan pengawasan, serta dokumentasi dan pelaporan. Peraturan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta memastikan bahwa belanja yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 08 November 2018.
46 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Malinau Nomor 39 Tahun 2018
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINAU
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 39, BD 2018/NO. 39
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 18 TAHUN 2011 TENTANG JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MALINAU
ABSTRAK:
adanya perkembangan keadaan terutama dengan besaran anggaran Badan Layanan Umum Daerah yang dikelola dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malinau sudah tidak sesuai, oleh karena itu perlu ditinjau kembali dan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2011 Tentang Jenjang Nilai Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Malinau.
Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 28 Tahun 2004 tentang Akuntabilitas Pelayanan Publik; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Malinau Peraturan Daerah tentang Nomor 4 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan
peraturan ini mengenai perubahan atas peraturan bupati nomor 18 tahun2011 tentang jenjang nilai pengadaan barang/jasa pada bdan layanan umum daerah rumah sakit daerah Kabupaten Malianau. perturan ini mencakup perubahan ketentuan BAB I pasal 1; ketentuan BAB II pasal, pasal 3 dan pasal 5
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2018.
6 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Konawe Nomor 37 Tahun 2018
STANDAR PELAYANAN BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 37, Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2018 Nomor 286
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Konawe
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Optimalisasi Layanan Pengadaan
Barang/Jasa, Dipandang Perlu Menetapkan Standar Pelayanan
Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten
Konawe;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud
huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Standar
Pelayanan Bagian Pengadaan Barang/Jasa.
1. Undang -Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1822 );
2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1999 Tentang Jasa
Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 1999);
3. Undang -Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi,
Kolusi Dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 75 Tahun 1999 );
4. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Nomor
4335);
5. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan
Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun
2004 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi
Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 103);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016 Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2016
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah Sebagaimana Telah Di Ubah Dua Kali
Terakhir Dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor
70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan
Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 155);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan
Barang Dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan
Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit Layanan
Pengadaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 501);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016
Tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Nomor 174);
Peraturan Bupati Konawe Nomor 33 Tahun 2017 Tentang
15. pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Daerah (APBD) Kabupaten Konawe Tahun 2018 (Berita Daerah
Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 248);
16. Peraturan Bupati Konawe Nomor 34 Tahun 2017 Tentang
Standar Satuan Harga Tahun 2018, (Berita Daerah Kabupaten
Konawe Tahun 2017 Nomor 249).
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI
BAB IV MONITORING DAN EVALUASI
BAB V KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
15
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 37 Tahun 2018
Peraturan Bupati (Perbup) tentang KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa daerah yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, perlu mengatur kode etik pejabat, pejabat pelaksana dan pejabat fungsional pengelola pengadaan barang/jasa daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kode Etik Pengelolaan Barang/Jasa Daerah.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, UU No. 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara, UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, PERPRES No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, PERDA Kabupaten Bulungan No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, PERDA Kabupaten Bulungan No. 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bulungan.
Peraturan ini mengenai kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah mengatur mengenai prinsip, standar, dan tata kelola yang harus dipatuhi oleh pengelola pengadaan barang dan jasa di daerah. Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa proses pengadaan berjalan dengan transparan, adil, dan akuntabel, serta mencegah praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Oktober 2018.
15 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bulungan Nomor 36 Tahun 2018
PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
2018
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 36, BD 2018/NO 39
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEDOMAN UMUM PENGADAAN BARANG/JASA BADAN USAHA MILIK DAERAH KABUPATEN BULUNGAN
ABSTRAK:
BUMD sebagai badan usaha perlu melakukan pengadaan barang/jasa secara cepat, fleksibel, efisien, dan efektif agar tidak kehilangan momentum bisnis yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga siperlukan pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan pengadaan barang/jasa yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil, akuntabel serta mengikuti etika pengadaan barang/jasa yang telah ditetapkan, pengadaan barang/jasa untuk BUMD yang modalnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan tidak diatur oleh Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, berdasarkan Pasal 93 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah dinyatakan bahwa (1) pengadaan barang dan jasa BUMD dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. (2) ketentuan mengenai pengadaan barang jasa BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa di Lingkungan Kabupaten Bulungan.
UU No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan UU Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan, UU No. 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP No. 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum, PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PP No. 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum, PP No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Milik Daerah, PERPRES No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa, PERMENDAGRI No. 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerja Sama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga, Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 153 tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah yang Dipisahkan, PERMENDAGRI No. 2 Tahun 2007 tentang Organ dan kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum, PERMENDAGRI No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, PERMENDAGRI No. 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, PERDA Kabupaten Bulungan Tingkat II Bulungan No. 7 Tahun 1983 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bulungan, PERDA Kabupaten Bulungan No. 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, PERDA Kabupaten Bulungan No. 5 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Bulungan, PERDA Kabupaten Bulngan No. 1 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, PERBUP Bulungan No. 21 Tahun 2014 Tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Bulungan.
Peraturan ini mengenai tata cara, prosedur, dan mekanisme pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Bulungan. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan pengadaan barang dan jasa oleh BUMD di Kabupaten Bulungan dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Oktober 2018.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ketapang Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah kabupaten ketapang TA 2019, maka perlu menetapkan standar biaya masukan tahun anggaran 2019
UU No.27 Tahun 1959, UU No.1 Tahun 2004, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Perpres No.16 Tahun 2018, permendagri No.13 Tahun 2006, Perda no.2 Tahun 2009,
STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2019 dalam 3 pasal
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2018.
3 halaman dan 28 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK PELAKSANA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH MELALUI UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
ABSTRAK:
Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan layanan pengadaan barang/jasa pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kab. Mempawah, perlu menyusun petunjuk pelaksana pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan barang/jasa.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959, UU No. 28 Tahun 1999, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2014, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 58 Tahun 2014, Perpres No. 16 Tahun 2008, PermenPAN No. Per/21/M.PAN/11/2008, Permendagri No. 52 Tahun 2011, PerkaLKPP No. 14 Tahun 2018, Perda Kab. Mempawah No. 5 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab. Mempawah No. 6 Tahun 2017, Perbup Kab. Mempawah No. 37 Tahun 2016, Perbup Kab. Mempawah No. 77 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Azas, Perencanaan, Hubungan Kerja, Mekanisme Proses Pengadaan Barang/Jasa dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2018.
7 Halaman, Lampiran : 2 Halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
