Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Besaran Belanja Aparatur dan Non Aparatur Gampong Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81, Pasal 82, dan Pasal 100 PP No.43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa perlu mengatur sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015 perlu mengatur besaran belanja aparatur dan non aparatur gampong tahun anggaran 2019.
Dasar Hukum Peraturan ini adalah: Undang-Undang No. 8 (Drt) Tahun 1956; Undang-Undang No. 11 Tahun 2006; Undang-Undang No. 6 Tahun 2014; Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 110 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2017 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 225/PMK.07/2017; Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No.16 Tahun 2018; Qanun Kota Banda Aceh No.3 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh No.5 Tahun 2018;.
Peraturan ini mengatur tentang: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penghasilan Tetap; Tunjangan; Honorarium; Upah; Tambahan Tunjangan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya; Belanja Non Aparatur; Sistem Penganggaran; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 November 2018.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
bahwa untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat dan sehubungan dengan adanya perubahan perangkat daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Sanggau perlu diganti
UU no.27 Tahun 1959, UU No.19 Tahun 1997, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.135 Tahun 2000, PP No.25 Tahun 2002, PP No.69 Tahun 2010, Perda no.3 Tahun 2010, Perda No.5 Tahun 2010, Perda No.8 Tahun 2016, Perbup No.59 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pendelegasian Wewenang; Dasar pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Cara Menghitung Pajak; Tata cara Pemungutan PBB-P2, tata cara pemeriksaan pajak; ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
pencabutan Perbup No.34 Tahun 2013
20 halaman dan 17 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 71 Tahun 2018
PERBUP Kab. Banyumas No. 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD Tahun 2018 No. 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan Susunan Oraganisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4
Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas, telah
dibentuk Peraturan Bupati Banyumas Nomor 57
Tahun 2016tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan
dan Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas.Dengan adanya evaluasi kelembagaan atas
analisis beban kerja pada Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Banyumas maka
Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf
a perlu diubah.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16
Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati inid diatur tentang : Dinperkim merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang
perumahan dan kawasan permukiman, bidang pekerjaan umum dan
penataan ruang sub urusan penataan ruang, Air Minum, Air Limbah, Permukiman dan bidang pertanahan. Dinperkim dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Banyumas
Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016
Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
73 hlm beserta Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 71 Tahun 2018
PERBUP Kab. Sukoharjo No. 99 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 tentang Tata Cara dan Persayaratan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan
BANGUNAN GEDUNG - TATA CARA PENYELENGGARAAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN GEDUNG DAN SERTIFIKAT LAIK FUNGSI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD.2018/No. 72
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung Dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
ABSTRAK:
bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik maka perlu mengatur Tata Cara
Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung dan
Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung melalui
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik; bahwa untuk terwujudnya tertib penyelenggaraan
Bangunan Gedung dan menjamin keandalan teknis
Bangunan Gedung, setiap pendirian Bangunan Gedung
harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan Gedung,
serta setiap Bangunan Gedung harus memiliki Sertifikat
Laik Fungsi Bangunan Gedung sebagai syarat untuk
Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Izin
Mendirikan Bangunan Gedung dan Sertifikat laik Fungsi
Bangunan Gedung melalui Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 19 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang jenis izin mendirikan bangunan, tata cara pelayanan permohonan IMB, pemenuhan komitmen, penerbitan sertifikat laik fungsi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2018.
Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2017 dicabut.
10 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM
ABSTRAK:
bahwa untuk tetap menjaga kelangsungan dan kesinambungan penyediaan air minum serta peningkatan pelayanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kepada masyarakat dan konsumen, maka perlu dilakukan penyesuaian tarif air minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu;
bahwa tarif pemakaian air yang berlaku saat ini sudah tidak dapat menutupi biaya operasional.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 1959, UU No. 5 Tahun 1962, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 122 Tahun 2015, PP No. 54 tahun 2017, Permendagri No. 71 Tahun 2016, Perda Tk.II Kab.Kapuas Hulu No. 1 Tahun 1991.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, dasar penetapan tarif, kelompok pelanggan, struktur tarif air minum, denda dan sanksi, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:
a. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 27 Tahun 2007 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu; dan
b. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 14 Tahun 2011 tentang Tarif Air Minum Unit Pelayanan Grafitasi Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kapuas Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
Peraturan ini terdiri dari 9 Hlm dan 2 Hlm lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Dewan Kesenian Kabupaten Semarang
ABSTRAK:
a. bahwa untuk mendukung meningkatkan kegiatan masyarakat dan pembangunan dalam bidang kebudayaan di Kabupaten Semarang, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memberikan hibah Kepada Dewan Kesenian Kabupaten Semarang; b. bahwa agar pemberian hibah sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, efektif, efisien berdaya guna dan berhasil guna, serta dapat dipertanggungjawabkan perlu disusun petunjuk pelaksanaannya; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Hibah Kepada Dewan Kesenian Kabupaten Semarang;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, petunjuk teknis pemberian hibah dan ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sragen Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Srgaen Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen Berupa Sarana Prasarana Jaringan Distribusi Air Minum
ABSTRAK:
a. bahu/a untuk menindaklanjuti hibah sarana prasana pengembangan sistem penyediaan air minum berupa jariagan distribusi air minum dari Direktur .lenderal Cipta Karya Kementrial pekedaan Umum Dan Perumahan Rakjrat kepada pemerintah Kabupaten Sragen, sesuai Naskah Hibah Barang Milik Negara antara Direktur Jenderal Cipta Karya dengan
Pemerintah Kabupaten Sragen dengan menggunakan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2014 dan 2015, pertu diikuti dengan penyerahan bararg dimaksud kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen dalam bentuk Penyertaan modal; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sragen Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen Berupa Sarana Prasarana Jaringan Distribusi Air Minum;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; PP No. 54 Tahun 2017; Perda No. 9 Tahun 2012;
Dalam peraturan ini diatur mengenai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kabupaten Srgaen pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirto Negoro Kabupaten Sragen Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 71 Tahun 2018
PERBUP Kab. Banjarnegara No. 46 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran iuran Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa Untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Melalui Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Kabupaten Banjarnegara
ABSTRAK:
bahwa untuk mempermudah dalam Pengelolaan Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa
untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten
Banjarnegara, perlu mengubah Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pedoman
Pengelolaan Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Kepada
Pemerintah Desa untuk Pembayaran Iuran Jaminan
Kesehatan Nasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
Kabupaten Banjarnegara; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85
Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan
Keuangan Bersifat Khusus Kepada Pemerintah Desa
untuk Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Bagi
Kepala Desa dan Perangkat Desa Kabupaten
Banjarnegara;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2017; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2015; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2015; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 50 Tahun 2016; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penghapusan Pasal 4 ayat (3), Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf c dan perubahan ayat (5) dan ayat (6) , penambahan ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) pada Pasal 8, penghapusan Pasal 9.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 85 Tahun 2017 diubah.
9 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 71 Tahun 2018
lembaga komunikasi sosial - pedoman pengembangan dan pemberdayaan
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 71, BD No. 71/ 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengembangan dan Pembedayaan Lembaga Komunikasi Sosial Di Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif dalam proses penyebaran informasi melalui lembaga komunikasi sosial, perlu pengaturan mengenai pedoman penyelenggaraan, pengembangan dan pemberdayaan lembaga komunikasi sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial di Kabupaten Pati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 08/PER/M.KOMINFO/6/2010; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 22/PER/M.KOMINFO/12/2010; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang prinsip, tujuan dan arah, lembaga komunikasi sosial, Pemgembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial, Pembiayaan, Evaluasi dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2018.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 71 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 51 Tahun 2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
ABSTRAK:
bahwa dengan adanya perubahan jangka waktu penyampaian pelaporan gratifikasi ke KPK melalui UPG dan mekanisme prosedur penanganan pelaporan gratifikasi, maka Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 51 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah perlu dilakukan penyesuaian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor: 51 Tahun
2017 Tentang Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu
Sungai Tengah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor
51 Tahun 2017;
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR: 51 TAHUN 2017 TENTANG PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, berisi tentang : Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor: 51 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 51 Tahun 2017);
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2018.
15
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
