Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Informasi Lowongan Kerja, Penerimaan dan Pelaporan Hasil Penerimaan Tenaga Kerja
ABSTRAK:
Dalam rangka layanan kepada masyarakat khususnya dibidang Penempatan Tenaga Kerja, maka diperlukan adanya informasi lowongan kerja, penerimaan dan tata cara pelaporan hasil penerimaan tenaga kerja secara terbuka.
UU No 2 Th 1993; UU no 13 Th 2003; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; Kepres No 4 Th 1980; Permen Tenaga Kerja No 39 Th 2016; Kepmen Tenaga Kerja No Kep.100/MEN/VI/2004.
1. Ketentuan Umum; 2. Informasi Lowongan Kerja dan Rekruitmen Tenaga Kerja; 3. Pelaporan Hasil Penerimaan Tenaga Kerja; 4. Pembinaan dan Monitoring; 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 November 2019.
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 70, BN.2019/No.1481, jdih.dephub.go.id : 3 hlm.
Peraturan Menteri Perhubungan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 117 Tahun 2016 tentang Peta Jabatan dan Uraian Jenis Kegiatan Jabatan di Lingkungan Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2019.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Padang Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 70, Berita Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 70
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desain Taman Tematik dan Lomba Desain Revitalisasi Tugu Kota Padang Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan Kota Padang sebagai Kota yang nyaman, bersih dan hijau, pemerintah Kota Padang melakukan kegiatan Lomba Desain Taman Tematik dan Lomba Desain Revitalisasi Tugu Kota Padang;
Bahwa agar pelaksanaan kegiatan tersebut efektif, efisien dan transparan perlu diatur pedoman standar biaya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota ten tang Pedoman Standar Kegiatan Lomba Desain Taman Tematik dan Lomba Desain Revitalisasi Tugu Kota Padang Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016
Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2018
PERATURAN WALIKOTA INI MENGATUR TENTANG PEDOMAN STANDAR BIAYA PELAKSANAAN KEGIATAN LOMBA DESAIN TAMAN TEMATIK DAN LOMBA DESAIN REVITALISASI TUGU KOTA PADANG TAHUN 2019, YANG BERBUNYI :
Pasal 1
Standar Biaya Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desain Taman Tematik dan Lomba Desain Revitalisasi Tugu Kota Padang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
Pasal 2
Standar biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah standar biaya anggaran maksimal dalam pendanaan kegiatan Lomba Desain Taman Tematik dan Lomba Desain Revitalisasi Tugu Kota Padang Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2019.
3 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Timur Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan motivasi bagi peningkatan kualitas dan produktivitas kerja perlu dilakukan penilaian kinerja dalam rangka pedoman pemberian penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Maka perlu menetapkan Pergub tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi
Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.25 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.46 Tahun 2011; PP No.18 Tahun 2016; PP No.11 Tahun 2017; PP No.30 Tahun 2019
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pedoman Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil Berprestasi dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan. Diatur tentang: Bentuk, Kategori, dan Persyaratan Pedoman Pemberian Penghargaan; Tata Cara Penilaian; Pendanaan
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
Peraturan yang Akan Diatur: Pasal 5 bahwa Persyaratan umum dan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tangerang Nomor 70 Tahun 2019
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Tangerang No. 75 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMILIHAN ANTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMILIHAN ANTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 118 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pemilihan Kepala Desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam jenis belanja bantuan keuangan biaya Pemilihan Kepala Desa.
Pasal 18 Ayat (6) UU Dasar Negara Ri Th 1945; UU No 14 Th 1950 yang telah diubah UU No 4 Th 1968; UU No 23 Th 2000; UU No 23 Th 2014 yang telah diuabh UU NO 9 Th 2015; PP No 43 Th 2014 yang telah diubah PP No 47 Th 2015; PP No 12 Th 2017; PP No 60 Th 2014; Permendagri No 82 Th 2015 yangh telah diubah Permendagri No 66 Th 2017; Perda Kab Tangerang No 9 Th 2014 yang telah diubah Perda No 9 Th 2019; Perbup Tangerang No 79 Th 2014 yang telah diubah Perbup No 23 Th 2019; Perbup Tangerang 102 Th 2016.
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANGERANG NOMOR 79 TAHUN 2014 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN, PEMILIHAN ANTARA WAKTU DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2019.
4 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PELESTARIAN LEMBAGA ADAT ISTIADAT, TRADISI DAN BUDAYA LOKAL DI KABUPATEN LAMONGAN
ABSTRAK:
a. bahwa lembaga adat di daerah memiliki potensi
besar untuk berperan serta dalam pengembangan
dan pelestarian adat budaya yang merupakan
bagian dari upaya memelihara ketahanan budaya
bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a, serta sebagai pelaksanaan
ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelestarian Lembaga Adat Istiadat, Tradisi dan
Budaya Lokal di Kabupaten Lamongan dalam
Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang
Pemajuan Kebudayaan; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun
2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan
Lembaga Adat Desa; 3. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk
Hukum Daerah.
Mengatur tentang tata cara pembentukan Lembaga Adat Desa (LAD) beserta kedudukan, sifat dan masa bakti
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 November 2019.
20 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 70 Tahun 2019
PERBUP Kab. Pekalongan No. 49 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Daerah Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Retribusi Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, Berita Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2019 Nomor 70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penerapan Kartu Uji dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor dan Perubahan Besaran Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor serta Izin Trayek di Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : HK.209/1/I/DRJD/2019 tentang Perubahan Penggunaan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor Buku Uji, Tanda Uji, dan Tanda Samping Kendaraan Bermotor Menjadi Kartu Uji dan Tanda Uji, sebagai pelaksanaan teknis atas ketentuan Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2922/AJ.402/DRJD/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 2874/AJ.402/DRJD/2017 tentang Pedoman Teknis Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor, ada perubahan penggunaan buku uji, tanda uji dan tanda samping kendaraan bermotor menjadi kartu uji dan tanda uji, maka guna pedoman penyelenggaraan pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan izin trayek beserta pengawasannya, perlu menyusun Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi Daerah ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian serta ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, maka perlu penyesuaian besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan Retribusi Izin Trayek; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Kartu Uji Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor Dan Perubahan Besaran Tarif Pengujian Kendaraan Bermotor Serta Izin Trayek Di Kabupaten Pekalongan.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang bukti lulus uji yang diberikan dalam bentuk Kartu Uji dan Tanda Uji, serta tarif retribusi yang rinciannya tercantum dalam Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 16 Tahun 2017 dan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 49 Tahun 2018
12 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 70 Tahun 2019
pendidikan - karakter antikorupsi - satuan pendidikan dasar
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 70, BD.2019/NO.70
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa implementasi pendidikan antikorupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral antikorupsi; bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral antikorupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, diperlukan implementasi pendidikan antikorupsi di ruang kelas, sekolah, rumah dan lingkungan; bahwa guna memberikan arah kebijakan dan landasan hukum dalam implementasi pendidikan karakter antikorupsi, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Antikorupsi pada Satuan Pendidikan Dasar di Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, ruang lingkup, implementasi pendidikan karakter antikorupsi, pelaksana implementasi pendidikan karakter antikorupsi, kerja sama, monitoring, evaluasi dan pelaporan, pembiayaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal
ABSTRAK:
bahwa pemanfaatan teknologi dalam tata kelola naskah dinas diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Instansi Pemerintah; bahwa tata kelola naskah sebagai alat komunikasi kedinasan perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman dan tuntutan penerapan pemerintahan berbasis elektronik (e-government) dalam tata naskah dinas elektronik; bahwa dengan menerapkan e-government dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kerja guna mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang tata Naskah Dinas Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 43 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; Perpres No 95 Tahun 2018; PermenPAN RB No 6 Tahun 2011; Perbup Tegal No 35 Tahun 2012; Perbup Tegal No 76 Tahun 2017; Perbup Tegal No 77 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang manfaat dan sasaran, penerapan aplikasi TNDE, organisasi, pengelolaan aplikasi TNDE, monitoring dan evaluasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 70 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kinerja pelayanan
Perizinan dan Non Perizinan dengan terbentuknya
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Semarang, maka perlu adanya
pendelegasian kewenangan penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang; bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik beserta
beberapa Peraturan Perundang-Undangan sektoral
terkait dengan penyelenggaraan perizinan di daerah
maka Peraturan Walikota Semarang Nomor 137 Tahun
2016 tentang Pelimpahan Kewenangan
Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Semarang sudah tidak
sesuai lagi sehingga perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu
menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang
Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan
Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kota Semarang;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2009; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/1/2010; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 54 Tahun 2012; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 32 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 55 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2013; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 81 Tahun 2013; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/MDAG/PER/9/2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 96/MDAG/PER/12/2014; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/MIND/PER/12/2014; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 42 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 05/PRT/M/2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 20 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2016; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 39 Tahun 2016; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11 Tahun 2018; Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 19/Prt/M/2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 29 Tahun 2018; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2018; Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018; Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 67 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 88 Tahun 2018; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 2 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 05 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 8/PRT/M/2019; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2019; Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 45 Tahun 2019;
Di dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pendelegasian Kewenangan
Bab III Pembentukan Tim Teknis
Bab IV Pelaporan, Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
20 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
