PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1985

Menemukan 175 peraturan dalam 0,012 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 68 Tahun 1985
Pengesahan Arrangement Establishing The International Textiles And Clothing Bureau

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 69 Tahun 1985
Perubahan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 70 Tahun 1985
Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Pemilihan Umum Dan Panitia Pemilihan Indonesia

Partai Politik dan Pemilu

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum Dan Penetapan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum
  2. KEPPRES No. 12 Tahun 1988 tentang Pembubaran Panitia Pemilihan Indonesia
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 72 Tahun 1980 tentang Lembaga Pemilihan Umum Dan Panitia Pemilihan Umum
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 71 Tahun 1985
Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara Dan Daerah

Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 33 Tahun 1986 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Dan Pegawai Badan Usaha Milik Negara Dan Daerah
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 52 Tahun 1971 tentang Laporan Para Pejabat Pegawai Negeri Angkatan Bersenjata Repuklik Indonesia Mengenai Membayar Pajak-Pajak Pribadi
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 73 Tahun 1985
Perincian Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1985/1986

APBN

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 75 Tahun 1985
Organisasi Kepaniteraan/Sekretariat Jenderal Mahkamah Agung

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PERPRES No. 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung
  2. PERPRES No. 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 76 Tahun 1985
Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1985

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 4 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 1986
  2. KEPPRES No. 36 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987
  3. KEPPRES No. 30 Tahun 1987 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1987
  4. KEPPRES No. 12 Tahun 1986 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 76 Tahun 1985
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 47 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen
  2. KEPPRES No. 47 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 Tentang Susunan Organisasi Departemen
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 77 Tahun 1985
Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 30 Tahun 1990 tentang Pengenaan, Pemungutan Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 36 Tahun 1989 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 1985 Tentang Pengenaan, Pemungutan, Dan Pembagian Iuran Hasil Hutan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 37 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1974 Tentang Pelaksanaan Pungutan Dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan Dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)
  2. KEPPRES No. 55 Tahun 1974 tentang Pelaksanaan Pungutan dan Perimbangan Pembagian Penerimaan Iuran Hasil Hutan dan Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan