PERWALI Kota Tegal No. 7 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 16.A Tahun 2010 tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 16.A Tahun 2010 Tentang Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan Dan Honorarium Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa sehubungan perubahan nama kegiatan pada Standarisasi
Indeks Biaya Kegiatan Pemeliharaan Pengadaan dan Honorarium
Tahun 2011 maka perlu mengubah Peraturan Walikota Tegal
Nomor 16.A Tahun 2010 tentang Standarisasi Indeks Biaya
Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2011
(Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2010 Nomor 16.A); bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 16.A Tahun 2010; Peraturan Walikota Tegal Nomor 28 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran BAB I Indeks Biaya Kegiatan huruf H
Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di
Daerah halamat 21 diubah sehingga berbunyi huruf H Rapat Koordinasi Unsur
Muspida.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 16.A Tahun 2010 diubah.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar Nomor 13 Tahun 2011
Satuan Polisi Pamong Praja - Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas
2011
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 13, BD 2011/ No. 102 Seri D
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kata Cimahi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi, maka dipandang perlu penyesuaian terhadap tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tuqas pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Cimahi tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kota Cimahi;
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2001; Undanq-Undanq Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 5 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 10 Tahun 2008;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2011.
Peraturan Walikota Cimahi Nomor 29 Tahun 2008 dicabut.
4 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2011
Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka
tugas pokok dan kewenangan Pejabat/Panitia Penerima Hasil
Pekerjaan dalam proses Pengadaan Barang/Jasa semakin
besar; bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Barang Milik Daerah maka perlu penyederhanaan dalam proses
penatausahaan dan pengelolaan barang milik daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b maka Peraturan Walikota Tegal
Nomor 30 Tahun 2010 tentang Pedoman Penatausahaan
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Tegal Tahun Anggaran 2011 perlu diubah dan disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tegal;
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 ; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 ; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988; Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 35 Tahun 2008; Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009; Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Lampiran Bab VIII huruf D nomor 1 halaman 69, penambahan uraian pada Lampiran Bab VIII huruf D nomor 2 halaman 69, penambahan uraian pada Lampiran Bab VIII huruf G nomor 3 halaman 76, perubahan Lampiran Bab X huruf B nomor 3 halaman 101, perubahan Lampiran Contoh Surat Pesanan Pengadaan Barang halaman 158 sampai dengan halaman 159, penghapusan Lampiran Contoh Berita Acara Serah Terima Hasil Pengadaan halaman
173 sampai dengan halaman 175, penghapusan Lampiran Contoh Berita Acara Serah Terima Pemanfaatan Hasil Pengadaan/Aset halaman 176 sampai dengan halaman 178.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2011.
Peraturan Walikota Tegal Nomor 30 Tahun 2010 diubah.
7 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011
PERWALI Kota Cimahi No. 16 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Cimahi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah dan kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi
TUGAS - POKOK - FUNGSI - DAN - URAIAN - TUGAS - PADA - LEMBAGA - TEKNIS - DAERAH - DAN - KANTOR - PELAYANAN - PERIZINAN - TERPADU - KOTA - CIMAHI
2011
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 12, BD 2011/ No. 101 Seri D
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi
ABSTRAK:
Bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kata Cimahi Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kata Cimahi Nomor 9 Tahun 2008, maka dipandang perlu penyesuaian terhadap tugas pokok, fungsi dan uraian tugas pada Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kata Cimahi, maka dipandang perlu penyesuaian terhadap Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi, berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Walikota.
UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 9 Tahun 2001; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; Perda Kota Cimahi No. 5 Tahun 2008; Perda Kota Cimahi No. 9 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Cimahi No. 3 Tahun 2011
Peraturan ini mengatur tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Pada Lembaga Teknis Daerah dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Cimahi, yang meliputi: Ketentuan Umum; Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas; Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2011.
4 hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cirebon Nomor 11 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Teknis Program Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Kota Magelang Tahun 2011
ABSTRAK:
bahwa untuk efisiensi don efektifitas program Beras
untuk Rumah Tangga Miskin Tahun 2011 maka
diperlukan pelaksanaan program yang tepat
sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu,
tepat administrasi dan tepat kualitas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Petunjuk Teknis Program
Beras untuk Rumah Tangga Miskin Kota Magelang
Tahun 2011;
Undang -Undang Nomor 17 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996; Undang -Undang Nomor 19 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 8 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009; Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007; Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 35 Tahun 2008
Peraturan walikota ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Ruang Lingkup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Maret 2011.
41 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2011
Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) - Pedoman Operasional Pelaksanaan
2011
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 9, BD.2011/No. 9
Peraturan Walikota (Perwali) tentang Pedoman Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
bahwa permasalahan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan
keluarga memiliki kompleksitas yang tinggi dengan cakupan yang
bersifat multidimensi baik menyangkut lingkungan kondisi tempat
tinggal, kualitas manusia maupun ekonominya; bahwa dalam rangka kejelasan arah untuk melaksanakan Program
Akselerasi Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat
(PAPKS-BM), maka dipandang perlu menyusun Pedoman
Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi Pembangunan
Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKS-BM) Tahun
Anggaran 2011; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b , maka perlu menetapkan Peraturan Walikota
tentang Pedoman Operasional Pelaksanaan Program Akselerasi
Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (PAPKSBM) Tahun Anggaran 2011;
Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1992; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan Nomor 5 Tahun 1992; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 5 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 12 Tahun 2010;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang visi, misi, strategi dan tujuan, dana kegiatan, organisasi pelaksana, ketentuan khusus.
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2011.
97 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
