PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS PELAYANAN KESEHATAN
2023
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 33, Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun 2023 Nomor 33
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM JENIS PELAYANAN KESEHATAN
ABSTRAK:
Menimbang: a. bahwa retribusi daerah berupa pelayanan kesehatan merupakan bagian dari pelaksanaan otonomi daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mewujudkan kemandirian daerah; b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat serta untuk melaksanakan program pembangunan nasional dibidang kesehatan maka perlu upaya peningkatan dan pemerataan akses pelayanan kesehatan dengan membangun unit organisasi bersifat khusus Rumah Sakit Umum Daerah Ar Rozy; c. bahwa dengan ditetapkannya beberapa regulasi yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan dan memperhatikan indeks harga serta perkembangan perekonomian, maka tarif retribusi jasa umum pelayanan kesehatan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan perlu dilakukan penyesuaian; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Probolinggo tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Jasa Umum Pelayanan Kesehatan.
Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856); 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4); 3. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2011 Nomor 3) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2).
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan dalam Lampiran I Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa, dilakukan penyesuaian terhadap besaran tarif Retribusi Jasa Umum jenis Pelayanan Kesehatan, Besaran penyesuaian tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini, Lampiran.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Mei 2023.
40 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boalemo Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyelenggaraan Pajak Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 33 ayat (5), Pasal 105, Pasal 106 ayat (5), dan Pasal 107 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 50 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 10 Tahun 2000, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No 6 Tahun 2023, UU No 1 Tahun 2022, PP No 35 Tahun 2023, PERDA Kab Boalemo No 6 Tahun 2022.
Dalam peraturan ini diatur tentang penyelenggaraan pajak daerah termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, pajak daerah, masa pajak dan tahun pajak, tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara penilaian objek pajak, penetapan, tata cara penyampaian surat ketetapan pajak daerah, tata cara penyampaian surat pemberitahuan pajak terutang, tata cara pemungutan pajak, tata cara pembayaran dan penyetoran, pelaporan dan pengawasan, tata cara penagihan pajak, tata cara pengajuan keberatan, pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, tata cara pengembalian kelebihan pembayaran, tata cara mutasi objek dan subjek pajak, tata cara penerbitan salinan SPPT dan SKPD, tata cara penghapusan piutang pajak yang kedaluwarsa, pemberian insentif fiskal, ketentuan lain-lain, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2023.
Terdiri dari 287 halaman dengan lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 33 Tahun 2009
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD Kab Cianjur Tahun 2009 No 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2006 tentang Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2009.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 33 Tahun 2019
Pajak dan Retribusi DaerahPerizinan, Pelayanan Publik
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERBUP Kab. Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2023 tentang Pencabutan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemungutan retribusi Parkir
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan pasal 160 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- UU No. 10 Tahun 2003;
- UU No. 33 Tahun 2004;
- UU No. 22 Tahun 2009;
- UU No. 28 Tahun 2009;
- UU No. 12 Tahun 2011;
- UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015;
- PP No. 58 Tahun 2005;
- PP No. 6 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008;
- PP No. 54 Tahun 2017;
- PP No. 37 Tahun 2011;
- PP No. 79 Tahun 2013;
- Permendagri No. 120 Tahun 2018;
- Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 4 Tahun 2012;
- Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 5 Tahun 2012;
- Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. Tahun 2016;
- Perda Kabupaten Minahasa Selatan No. 21 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang maksud dan tujuan, pengelolaan parkir, retribusi parkir, serta pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Agustus 2019.
8 halaman terdiri dari 6 halaman batang tubuh (9 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Besar Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903/1592/2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Besar tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2023 halaman 51, poin 4 Belanja Transfer, sub poin a. Belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Pemerintah Desa setelah perubahan Rp.11.538.333.800 atau 8,62% dari total pajak daerah dan retribusi daerah, belum sesuai sebagaimana diamanatkan pasal 72 ayat (1) huruf c dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang mengamanatkan bahwa besarannya paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten Aceh Besar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Gampong Dalarn Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU Nomor 7 (Drt) Tahun 1956; UU Nomor 44 Tahun 1999; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 23 Tahun 2014; UU Nomor 1 Tahun 2022; UU Nomor 6 Tahun 2023; PP Nomor 43 Tahun 2014; Permendagri Nomor 20 Tahun 2018; PMK Nomor 201/PMK.07/2022; Qanun Kab. Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016; Qanun Kab. Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2020; Perbup Aceh Besar Nomor 1 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 2 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Gampong Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023.
4 Hlm, Lampiran : 18 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 33 Tahun 2011
Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
2011
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, BD.2011/NO.33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah perlu diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah dengan mempertimbangkan asas kepatutan,
kewajaran, dan rasionalitas sesuai dengan peran dan tanggung jawab
pejabat dan pegawai yang terkait dalam pelaksanaan pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69
Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka perlu mengatur
mengenai Petunjuk Teknis Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Demak;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah di Kabupaten Demak;
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2008;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah yang meliputi Asas, Maksud, Insentif, Penganggaran Dan Pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2011.
6 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pangandaran Nomor 33 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Kota Depok Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 33 Tahun 2022
Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 33, Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 33
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai TA 2022
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencapai perhitungan yang merata dan proporsional terhadap bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022,
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Desa Dalam Wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai
Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022,
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022 Nomor 77)
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022.
Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2021 tentang Penetapan Besaran Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun Anggaran 2022
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mamuju Nomor 33 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Rertribusi Daerah digunakan dalam rangka pelaksanaan fungsi
Pemerintahan Desa diperlukan penambahan jenis kegiatan yang dianggap perlu untuk menunjang kegiatan
administrasi dan pelayanan terhadap masyarakat di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa
UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.29 Tahun 1959; UU No.12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No.13 Tahun 2022; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.1 Tahun 2022; Permendagri No.80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.120 Tahun 2018; Permendagri No.77 Tahun 2020
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan dalam Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Tahun 2023 Nomor 2) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
Peraturan Bupati Mamuju Nomor 2 Tahun 2023
5 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
