Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG / JASA PADA UNIT KERJA PENGADAAN BARANG / JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANA TIDUNG
ABSTRAK:
Layanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu diwujudkan dengan mengutamakan etika pengadaan yang profesional, penuh integritas, menjaga citra, martabat dan kehormatan institusi. Untuk mencapai pengadaan yang efeketif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, diperlukan kose etik dalam proses pengelolaan barang dan jasa.
Dasar Hukum : UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN; UU Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur; UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN; PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode etik PNS; PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS; Pepres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Permendagri Nomor 99 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa
Perbup ini terdiri dari : Bab I Ketentuan Umum; Bab II Prinsip Pengadaan barang/jasa; Bab III Tujuan Kode Etik; Bab IV Kode Etik; Bab V Majelis Kode Etik; Bab VI Pemeriksaan dan Keputusan; Bab VII Sanksi; Bab VIII Alamat Pengaduan; Bab IX Pembiayaan; Bab X Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2019.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standarisasi Harga Barang Kab, Solok TA 2020
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 ayat (1) PP No. 28 Tahun 2012, pengelolaan arsip statis wajib dilakukan oleh ANRI sebagai lembaga Kearsipan Nasional, lembaga Kearsipan Provinsi, lembaga Kearsipan Kabupaten/Kota dan Lembaga Kearsipan PTN
UU No. 12 Tahun 1956, UU No. 11 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 25 Tahun 2009, UU No. 43 Tahun 2009, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 39 Tahun 2004, PP No. 28 Tahun 2012, Perka Arsip Nasional No. 19 Tahun 2011, Perka Arsip Nasional No. 23 Tahun 2011, Perka Arsip Nasional No. 27 Tahun 2011, Perka Arsip Nasional No. 28 Tahun 2011, Perka Arsip Nasional No. 31 Tahun 2011, Perda Kab. Solok No. 7 Tahun 2014
Sistematika Perbup ini adalah sebagai berikut:
1. Ketentuan Umum
2. Pengelolaan Arsip Statis
3. ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 2019.
20 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 46 Tahun 2019
TATA CARA PENILAIAN DAN PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 46, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019 Nomor 46
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, guna tertib administrasi pelaksanaan Barang Milik Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, dipandang perlu mengatur tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana diamaksud perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah
PP No. 27 Tahun 2014; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri no. 19 Tahun 2016; Perda Kabupaten Pulau Morotai No. 8 Tahun 2014.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Tata Cara Penilaian dan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Pendapatan dan Belanja Desa Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2020 dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Penilaian c.Pemindahtanganan d.Penjualan e.Tukar Menukar f.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah g.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
25 Halaman; Lampiran: 48 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 46 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kodefikasi dan Masa Manfaat Barang Milik Negara
ABSTRAK:
Bahwa dalam Rangka Melaksanakan Ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Maka Perlu Menetapkan Kodefikasi Barang Milik Pemerintah Kabupaten Balangan;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a, Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019.
Peraturan Bupati ini Mengatur Tentang Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Balangan, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Ruang Lingkup;
Kode Barang;
Masa Manfaat;
Kode Lokasi;
Kode Register;
Ketentuan Lain-lain; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 September 2019.
9 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulau Morotai Nomor 45 Tahun 2019
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN PULAU MOROTAI
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 45, Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
ABSTRAK:
berdasarkan ketentuan Pasal 576 Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pengguna Barang melakukan Inventarisasi Barang Milik Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun; dalam rangka tertib administrasi pengelolaan barang Milik Daerah dan untuk memperoleh data Barang Milik Daerah yang benar, akurat, serta bisa dipertanggungjawabkan melalui inventarisasi setiap 5 (lima) tahun sekali, perlu disusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.
PP No. 27 tahun 2014; Permendagri 19 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang etunjuk Teknis Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai dengan sistematika sebagai berikut: a.Ketentuan Umum b.Maksud dan Tujuan c.Petunjuk Teknis Inventarisasi BMD d.Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2019.
6 Halaman; Lampiran: 12 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 44 Tahun 2019
Pengelolaan Barang Milik Negara/DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERBUP Kab. Demak No. 25 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 44 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa yang Desanya Berubah Status menjadi Kelurahan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan guna pelaksanaan lelang tanah Pemerintah Daerah berupa Tanah Desa yang Desanya berubah status menjadi Kelurahan, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan; bahwa sesuai dengan perkembangan, kondisi di lapangan dan upaya pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, Peraturan Bupati Demak Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Lelang Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Demak Berupa Tanah Desa Yang Desanya Berubah Status Menjadi Kelurahan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2018; Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2008;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud dan tujuan, harga limit lelang dan tempat pelaksanaan lelang, panitia lelang, peserta lelang, pengumuman dan pendaftaran peserta lelang, pelaksanaan lelang, penetuan pemenang lelang.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juni 2019.
Peraturan Bupati demak Nomor 29 Tahun 2016 dicabut.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sampang Nomor 44 Tahun 2019
KODE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 44, Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2019 Nomor 44
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KODE ETIK PELAKU PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Pasal 7 setiap pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah wajib mematuhi etika pengadaan; b. bahwa untuk menjunjung etika pengadaan perlu disusun kode etik pengadaan barang dan jasa pemerintah; c. bahwa berdarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
Mengingat : 25. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 762); 26. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2018 tentang
Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); 31. Peraturan Bupati Sampang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang Dan/Atau Jasa Di
Desa (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 16);
Materi Pokok pada Peraturan ini memuat tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Kode Etik, Komisi Etik, Pengaduan Pelanggaran Kode Etik, Tata Cara Pemanggilan dan Pemeriksaan, Penegakkan Kode Etik, Penutup, Lampiran
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.
22 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muara Enim Nomor 43 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Perda No. 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah perlu disusun pedoman dalam rangka tertib administrasi Penatausahaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 27 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016; PERDA No. 6 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, pejaabat pengelola barang milik daerah, perencanaan kebtuhan barang milik daerah, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, pengelolaan BMD pada SKPD yang menggunaan pola ppengelolaan keuangan BLUD, BMD berupa rumah negara, ganti rugi dan sanksi, ketentuan lain-lain, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2019.
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan barang milik daerah diatur dengan Keputusan Bupati yang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
182 hlm, Lampiran : 103 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumba Tengah Nomor 42 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas dan Penetapan Harga Limit Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah
ABSTRAK:
Bahwa agar terciptanya kepastian hukum dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 60 PP No. 27 Tahun 2014, perlu menetapkan Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas dan Penetapan Harga Limit Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas dan Penetapan Harga Limit Penjualan Kendaraan Dinas Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Tengah
Dasar Hukum: UU No. 3 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab. Sumba Tengah No. 4 Tahun 2016; Perda Kab. Sumba Tengah No. 10 Tahun 2017
Materi Pokok terdiri dari: I. Ketentuan Umum: II. Maksud dan Tujuan; III. Metode Penjualan; IV. Objek Penjualan; V. Prosedur Penjualan; VI. Jenis Kendaraan Dinas; VII. Persyaratan Penjualan Kendaraan Dinas; VIII. Tata Cara Penjualan Kendaraan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional; IX. Tata Cara Penetapan Harga Limit Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Operasional; X. Tata Cara Pembayaran; XI. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2019.
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
