Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

Menemukan 17.217 peraturan dalam 0,071 detik

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Penataan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Permenpanrb Nomor 5 Tahun 2023.pdf

Penataan - Aparatur Sipil Negara - Pemerintah Provinsi - Papua Selatan - Papua Tengah - Papua Pegunungan - Papua Barat Daya

2023

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 5, BN 2023 (268): 8 hlm.; peraturan.go.id

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penataan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Penataan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya.
Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; UU Nomor 14 Tahun 2022; UU Nomor 15 Tahun 2022; UU Nomor 16 Tahun 2022; UU Nomor 29 Tahun 2022; Perpres Nomor 47 Tahun 2021; dan Permen PANRB Nomor 60 Tahun 2021.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mengatur tentang Penataan Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penataan ASN pada Pemerintah Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya untuk pertama kali dilaksanakan melalui tahapan: 1) pengisian jabatan oleh Penjabat Gubernur dibantu oleh panitia seleksi; dan 2) pengisian Pegawai ASN.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2023.
Lampiran file: 8 hlm.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Abstrak

Perizinan, Pelayanan Publik Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mengubah

Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Download file:

2023permenpanrb004.pdf

PERUBAHAN - PEMANTAUAN - EVALUASI - KINERJA PENYELENGGARAAN - PELAYANAN PUBLIK

2023

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 4, BN 2023 (234): 4 halaman, jdih. menpan.go.id

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

ABSTRAK:

Untuk menyempurnakan pengaturan mengenai penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik, perlu mengubah ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 47 Tahun 2021; dan Peraturan PANRB No. 60 Tahun 2021.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Salah satu ketentuan yang diubah dalam peraturan menteri ini antara lain ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: (3) Pejabat pimpinan tinggi madya yang membidangi Pelayanan Publik dalam melakukan PEKPPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan Pihak Lain. Selain itu, ketentuan Pasal 5 yang mengatur mengenai mekanisme PEKPPP diubah menjadi: 1) persiapan; 2) pelaksanaan; 3) penyampaian hasil dan tindak lanjut; 4) pemeringkatan kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan pemberian penghargaan; dan 5) pemantauan atas tindak lanjut yang dilakukan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
Peraturan Menteri ini mengubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022
Lampiran File: 4 hlmn.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mengubah

Permen PAN & RB No. 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024

Download file:

2023permenpanrb003.pdf

PERUBAHAN - ROAD MAP - REFORMASI BIROKRASI 2020-2024

2023

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 3, BN 2023 (233): 4 halaman, jdih. menpan.go.id

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 - 2024

ABSTRAK:

Dampak reformasi birokrasi dalam mendukung capaian sasaran pembangunan nasional dan daya saing Indonesia dalam kancah internasional belum optimal sehingga diperlukan penajaman hubungan sebab akibat dan penyelarasan kondisi yang akan dicapai pada level dampak dengan level fokus pelaksanaan reformasi birokrasi.
Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini adalah: Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 47 Tahun 2021; Dan Peraturan PANRB No. 60 Tahun 2021.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mengatur tentang perubahan beberapa pasal dalam Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2020. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, kementerian/lembaga dan pemerintah daerah yang telah menyusun Road Map Reformasi Birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 menyesuaikan dengan Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024 dalam Peraturan Menteri ini paling lambat tanggal 30 April 2023.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 13 Maret 2023.
Peraturan ini mengubah Peraturan Menteri Pendayagunaan Apartur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020
Lampiran File: 77 hlmn.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian

Abstrak

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut

Permen PAN & RB No. PER/18/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementrian dan Lembaga Pemerintah Nonkementrian

Download file:

2023permenpanrb002.pdf

ORGANISASI - UNIT PELAKSANA TEKNIS - KEMENTeRIAN - LEMBAGA PEMERINTAH NON KEMENTeRIAN

2023

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 2, BN 2023 (136): 15 halaman, jdih. menpan.go.id

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian

ABSTRAK:

Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran organisasi unit pelaksana teknis kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian harus dilakukan secara tepat fungsi, proses, dan ukuran serta mengedepankan profesionalisme penanganan tugas teknis operasional dan/atau teknis penunjang.
Dasar Hukum Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ini adalah Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 68 Tahun 2019; Perpres No. 47 Tahun 2021; Dan Peraturan PANRB No. 60 Tahun 2021.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mengatur tentang organisasi Unit Pelaksana Teknis (UPT) kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UPT merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri dan diberikan kewenangan mengelola kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan sendiri dan tempat kedudukannya terpisah dari Organisasi Induk. UPT berada di bawah Unsur Pelaksana dan Unsur Pendukung. Penetapan kedudukan UPT ditentukan berdasarkan: 1) kesesuaian ruang lingkup tugas dan fungsi UPT dalam melaksanakan tugas unit Organisasi Induk; 2) hubungan pertanggungjawaban antara UPT yang bersangkutan dengan Organisasi Induk; dan 3) efektivitas, kebutuhan koordinasi, dan hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UPT.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 06 Februari 2023.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran File: 23 hlmn.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Jabatan Fungsional

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil

Mencabut sebagian

Permen PAN & RB No. 56 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perpustakaan
Permen PAN & RB No. 55 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan
Permen PAN & RB No. 54 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Manggala Agni
Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Petugas Lapangan Keluarga Berencana
Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
Permen PAN & RB No. 51 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penanaman Modal
Permen PAN & RB No. 50 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Tafsir Al-Qur’an
Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2022 tentang Peralihan Instansi Pembina Jabatan Fungsional ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional, Perubahan Tim Penilai Angka Kredit, Pejabat Pengusul Angka Kredit, Pejabat Penetap Angka Kredit, Penilaian Karya Tulis Ilmiah, dan Organisasi Profesi
Permen PAN & RB No. 48 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor
Permen PAN & RB No. 47 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
Permen PAN & RB No. 46 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan
Permen PAN & RB No. 44 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan
Permen PAN & RB No. 43 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kewirausahaan
Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum
Permen PAN & RB No. 40 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi
Permen PAN & RB No. 38 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Prasarana Perkeretaapian
Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Sarana Perkeretaapian
Permen PAN & RB No. 36 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Auditor Perkeretaapian
Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Prasarana Perkeretaapian
Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Sarana Perkeretaapian
Permen PAN & RB No. 33 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Prasarana Perkeretaapian
Permen PAN & RB No. 32 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penguji Sarana Perkeretaapian
Permen PAN & RB No. 31 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Manggala Informatika
Permen PAN & RB No. 28 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perlindungan Varietas Tanaman
Permen PAN & RB No. 22 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penata Perizinan
Permen PAN & RB No. 21 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Kekayaan Intelektual
Permen PAN & RB No. 2 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Widyabasa
Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Perikanan
Permen PAN & RB No. 18 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan
Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Kelautan
Permen PAN & RB No. 16 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kelautan
Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan
Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan
Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Asisten Statistisi
Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Statistisi
Permen PAN & RB No. 11 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Analis Legislatif
Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengantar Kerja
Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Agama
Permen PAN & RB No. 87 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perumahan
Permen PAN & RB No. 86 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Penyehatan Lingkungan
Permen PAN & RB No. 85 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Penyehatan Lingkungan
Permen PAN & RB No. 84 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Permen PAN & RB No. 83 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman
Permen PAN & RB No. 82 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Jalan dan Jembatan
Permen PAN & RB No. 81 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Jalan dan Jembatan
Permen PAN & RB No. 80 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Laksana Sumber Daya Air
Permen PAN & RB No. 79 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Sumber Daya Air
Permen PAN & RB No. 71 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Tenaga Sanitasi Lingkungan
Permen PAN & RB No. 70 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
Permen PAN & RB No. 69 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Epidemiolog Kesehatan
Permen PAN & RB No. 68 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Entomolog Kesehatan
Permen PAN & RB No. 67 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Pajak
Permen PAN & RB No. 66 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak
Permen PAN & RB No. 65 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perancang Peraturan Perundang-undangan
Permen PAN & RB No. 64 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pemeriksa Bea dan Cukai
Permen PAN & RB No. 63 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Bea dan Cukai
Permen PAN & RB No. 62 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Perlindungan Saksi dan Korban
Permen PAN & RB No. 61 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Panas Bumi
Permen PAN & RB No. 56 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyidik Tindak Pidana Korupsi
Permen PAN & RB No. 55 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Tindak Pidana Korupsi
Permen PAN & RB No. 54 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pranata Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Permen PAN & RB No. 51 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Jasa Konstruksi
Permen PAN & RB No. 42 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Widyaiswara
Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Ekosistem Laut dan Pesisir
Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
Permen PAN & RB No. 38 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah
Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara
Permen PAN & RB No. 36 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Industri
Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengaman Pemasyarakatan
Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Keamanan Pemasyarakatan
Permen PAN & RB No. 33 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pranata Pencarian dan Pertolongan
Permen PAN & RB No. 32 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pencarian dan Pertolongan
Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penelitian dan Perekayasaan
Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan
Permen PAN & RB No. 24 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Profesi Keuangan
Permen PAN & RB No. 23 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pembina Profesi Keuangan
Permen PAN & RB No. 2 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pranata Nuklir
Permen PAN & RB No. 16 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Hasil Pertanian
Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Analis Prasarana dan Sarana Pertanian
Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Perekayasa
Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Apoteker
Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia
Permen PAN & RB No. 11 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif
Permen PAN & RB No. 94 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Auditor Manajemen Aparatur Sipil Negara
Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Agen Intelijen
Permen PAN & RB No. 88 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penanggulangan Bencana
Permen PAN & RB No. 87 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebencanaan
Permen PAN & RB No. 85 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah
Permen PAN & RB No. 84 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kehakiman
Permen PAN & RB No. 83 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Mediator Hubungan Industrial
Permen PAN & RB No. 82 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Instruktur
Permen PAN & RB No. 81 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana
Permen PAN & RB No. 80 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati
Permen PAN & RB No. 8 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Agen Intelijen
Permen PAN & RB No. 79 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
Permen PAN & RB No. 78 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Ruang
Permen PAN & RB No. 77 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Pertanahan
Permen PAN & RB No. 76 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Perusahaan Negara
Permen PAN & RB No. 75 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Nuklir
Permen PAN & RB No. 74 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan
Permen PAN & RB No. 73 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Kehutanan
Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pamong Budaya
Permen PAN & RB No. 69 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penjamin Mutu Produk
Permen PAN & RB No. 68 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Perdagangan
Permen PAN & RB No. 67 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan
Permen PAN & RB No. 64 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Laboratorium Narkotika
Permen PAN & RB No. 63 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Laboratorium Narkotika
Permen PAN & RB No. 61 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
Permen PAN & RB No. 6 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Manggala Informatika
Permen PAN & RB No. 58 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Penilaian Pendidikan
Permen PAN & RB No. 57 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Kurikulum
Permen PAN & RB No. 56 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Perdagangan Berjangka Komoditi
Permen PAN & RB No. 55 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Perikanan
Permen PAN & RB No. 54 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Mutu Barang
Permen PAN & RB No. 51 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Hukum
Permen PAN & RB No. 50 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penyuluh Pajak
Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pajak
Permen PAN & RB No. 45 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perdagangan
Permen PAN & RB No. 44 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Negosiator Perdagangan
Permen PAN & RB No. 43 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Metrolog
Permen PAN & RB No. 42 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Pemantauan Peraturan Perundang-undangan Legislatif
Permen PAN & RB No. 4 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Perencana
Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asesor Sumber Daya Manusia Aparatur
Permen PAN & RB No. 38 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur
Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Sumber Daya Manusia Aparatur
Permen PAN & RB No. 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah
Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup
Permen PAN & RB No. 33 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pekerja Sosial
Permen PAN & RB No. 32 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pranata Komputer
Permen PAN & RB No. 31 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penguji Keselamatan dan Kesehatan Kerja
Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Ketenagakerjaan
Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
Permen PAN & RB No. 28 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Standardisasi
Permen PAN & RB No. 27 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Surveyor Pemetaan
Permen PAN & RB No. 23 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kadastral
Permen PAN & RB No. 22 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kadastral
Permen PAN & RB No. 21 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara
Permen PAN & RB No. 20 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Pengoperasian Pesawat Udara
Permen PAN & RB No. 2 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Farmasi dan Makanan
Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara
Permen PAN & RB No. 18 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Kelaikudaraan Pesawat Udara
Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Navigasi Penerbangan
Permen PAN & RB No. 16 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Navigasi Penerbangan
Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Kurator Keperdataan
Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Analis Intelijen
Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Sistem Intelijen
Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Intelijen
Permen PAN & RB No. 11 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Kelola Intelijen
Permen PAN & RB No. 10 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Intelijen
Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Penghulu
Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Pendidikan
Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Terapis Gigi dan Mulut
Permen PAN & RB No. 36 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Bidan
Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Perawat
Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Kesehatan Ikan
Permen PAN & RB No. 33 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan
Permen PAN & RB No. 32 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Akuakultur
Permen PAN & RB No. 31 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Akuakultur
Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan
Permen PAN & RB No. 3 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Widyaprada
Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Ketahanan Pangan
Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pranata Peradilan
Permen PAN & RB No. 22 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Lingkungan Hidup
Permen PAN & RB No. 21 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Polisi Kehutanan
Permen PAN & RB No. 20 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2018 Tentang Jabatan Fungsional Peneliti
Permen PAN & RB No. 19 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pentashih Mushaf Al-Quran
Permen PAN & RB No. 18 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Sandiman
Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebakaran
Permen PAN & RB No. 16 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Pemadam Kebakaran
Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Permen PAN & RB No. 8 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan
Permen PAN & RB No. 7 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Mutu Hasil Kelautan Dan Perikanan
Permen PAN & RB No. 60 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Angkutan Udara
Permen PAN & RB No. 59 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Angkutan Udara
Permen PAN & RB No. 58 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektru Bandar Udara
Permen PAN & RB No. 57 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Bandar Udara
Permen PAN & RB No. 56 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Keamanan Penerbangan
Permen PAN & RB No. 55 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Keamanan Penerbangan
Permen PAN & RB No. 54 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Prantara Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Permen PAN & RB No. 53 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pengelolaan Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Permen PAN & RB No. 51 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara
Permen PAN & RB No. 50 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Pembiayaan Dan Resiko Keuangan
Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa
Permen PAN & RB No. 48 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian
Permen PAN & RB No. 47 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Keimigrasian
Permen PAN & RB No. 46 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Alat Dan Mesin Pertanian
Permen PAN & RB No. 45 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Konselor Adiksi
Permen PAN & RB No. 44 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Konselor Adiksi
Permen PAN & RB No. 43 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Koperasi
Permen PAN & RB No. 4 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Diplomat
Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneliti
Permen PAN & RB No. 32 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan
Permen PAN & RB No. 31 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan
Permen PAN & RB No. 28 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penggerak Swadya Masyarakat
Permen PAN & RB No. 27 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kelola Pemilihan Umum
Permen PAN & RB No. 23 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Peneta Laksana Barang
Permen PAN & RB No. 2 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Transaksi Keuangan
Permen PAN & RB No. 18 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Paramedik Karantina Hewan
Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Dokter Hewan Karantina
Permen PAN & RB No. 16 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Karantina Tumbuhan
Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Analis Perkarantinaan Tumbuhan
Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Pranata Informasi Diplomatik
Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penata Kanselerai
Permen PAN & RB No. 12 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Peniilai Pajak
Permen PAN & RB No. 11 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penilai Pajak
Permen PAN & RB No. 10 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Asisten Inspektur Mutu Hasil Perikanan
Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2018 tentang Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional
Permen PAN & RB No. 8 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
Permen PAN & RB No. 6 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Produksi Perikanan Tangkap
Permen PAN & RB No. 4 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penguji Perangkat Telekomunikasi
Permen PAN & RB No. 37 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Ketenagalistrikan
Permen PAN & RB No. 36 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang
Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Administrator Database Kependudukan
Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan
Permen PAN & RB No. 32 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pranata Siaran
Permen PAN & RB No. 31 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Teknisi Siaran
Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pranata Siaran
Permen PAN & RB No. 3 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penguji Perangkat Telekomunikasi
Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Siaran
Permen PAN & RB No. 28 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran
Permen PAN & RB No. 27 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Perisalah Legislatif
Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Perisalah Legislatif
Permen PAN & RB No. 11 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Penata Anestesi
Permen PAN & RB No. 10 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Asisten Penata Anestesi
Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Iklan
Permen PAN & RB No. 23 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pembimbing Kemasyarakataan
Permen PAN & RB No. 22 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kemaysarakatan
Permen PAN & RB No. 21 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran
Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah Dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis
Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah
Permen PAN & RB No. 6 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Prantara Hubungan Masyarakat dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 49 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penerjemah
Permen PAN & RB No. 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis
Permen PAN & RB No. 46 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Narkoba
Permen PAN & RB No. 45 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri
Permen PAN & RB No. 43 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelelang
Permen PAN & RB No. 42 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Keuangan Pusat dan Daerah
Permen PAN & RB No. 41 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Asisten Pelatih Olahraga
Permen PAN & RB No. 40 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga
Permen PAN & RB No. 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 39 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Analis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Permen PAN & RB No. 35 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Kemetrologian dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kemetrologian dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 33 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Tera dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 32 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penera dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 3 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 47 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. 45 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Analis Kebijakan dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 36 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Desain Industri dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 34 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 30 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Perekam Medis dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 29 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Radiografer dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 28 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Elektromedis dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. 26 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pemeriksa Paten dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 22 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Mutu Pakan dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 13 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Pembimbing Kesehatan Kerja dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 1 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Penyelidik Bumi dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. 6 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Analis Pasar Hasil Pertanian dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 52 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Medik Veteriner dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. 46 Tahun 2012 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Radiasi dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. 2 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Bibit Ternak dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. 9 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya
Permen PAN & RB No. 15 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pamong Belajar dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. 14 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Penilik dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. PER/12/M.PAN/5/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. PER/11/M.PAN/5/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Psikolog Klinis dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. PER/08/M.PAN/4/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Asisten Apoteker dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. PER/06/M.PAN/4/2008 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Sosial dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. PER/07/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Kataloger dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. PER/06/M.PAN/4/2007 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Gigi dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. PER/05/M.PAN/4/2007 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. PER/05/M.PAN/4/2007 Tahun 2007 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Transfusi Darah dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. PER/27/M.PAN/5/2006 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Frekuensi Radio dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. PER/12/M.PAN/3/2006 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2004 tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. PER/08/M.PAN/3/2006 Tahun 2006 tentang Jabatan Fungsional Pranata Laboratorium Kesehatan dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. PER/48/M.PAN/4/2005 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Terapis Wicara dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. PER/47/M.PAN/4/2005 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Refraksionis Optisien dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. PER/123/M.PAN/12/2005 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Okupasi Terapis dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Permen PAN & RB No. PER/122/M.PAN/12/2005 Tahun 2005 tentang Jabatan Fungsional Ortotis Prostetis dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/MENPAN/2/1989 tentang Angka Kredit bagi Jabatan Jaksa sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 41/1990
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 42/KEP/M.PAN/12/2000 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Minyak dan Gas Bumi dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 23/KEP/M.PAN/4/2001 tentang Jabatan Fungsional Nutrisionis dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/04/M.PAN/1/2005 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 129/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 136/KEP/M.PAN/12/2002 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Gunung Api dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 139/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 141/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Dokter Gigi dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 150/KEP/M.PAN/11/2003 tentang Jabatan Fungsional Penguji Kendaraan Bermotor dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/18/M.PAN/2/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengamat Meteorologi dan Geofisika dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/192/M.PAN/11/2004 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Penerbangan dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/195/M.PAN/12/2004 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Keselamatan Pelayaran dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/10/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya
Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Jabatan Fungsional Analis Pertahanan Negara dan Angka Kreditnya

Download file:

Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023.pdf

Jabatan Fungsional

2023

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi NO. 1, BN.2023/No.54, jdih.menpan.go.id: 80 hlm.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (3), Pasal 86 ayat (2), Pasal 97, Pasal 99 ayat (7), dan Pasal 101 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Jabatan Fungsional.
Dasar hukum Permen PANRB ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 5 Tahun 2014; PP Nomor 11 Tahun 2017; Perpres Nomor 47 Tahun 2021; dan Permen PANRB Nomor 60 Tahun 2021.
Permen PANRB ini mengatur mengenai: 1) kedudukan dan tanggung jawab, tugas, dan klasifikasi Jabatan Fungsional/JF; 2) kategori dan jenjang JF; 3) pengusulan dan penetapan JF; 4) pengangkatan dalam JF; 5) pengelolaan kinerja pejabat fungsional; 6) kenaikan pangkat; 7) penghentian dari JF; 8) kompetensi; 9) instansi pembina dan tugas instansi pembina; dan 10) organisasi profesi. JF memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dengan memperhatikan ruang lingkup kegiatan. Kategori JF terdiri atas JF keahlian dan JF keterampilan. JF keahlian tersebut ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan ranah kognitif, yaitu pengetahuan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan. Sedangkan JF keterampilan ditetapkan berdasarkan dominasi karakteristik pekerjaan pada ranah psikomotor, yaitu keterampilan dan perilaku sesuai dengan jenjang pendidikan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2023.
Permen PANRB ini mencabut Permen PANRB Nomor 13 Tahun 2019 dan mencabut Ketentuan mengenai unsur dan sub unsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, hasil kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam JF, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang JF dalam 293 Keputusan/Peraturan Menteri PANRB sebagaimana tercantum dalam Pasal 62 Permen PANRB ini.
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, penilaian Angka Kredit JF berdasarkan konversi predikat Evaluasi Kinerja Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 Permen PANRB ini dilaksanakan untuk evaluasi kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155) yang ditetapkan untuk periode kinerja mulai 1 Januari 2023.
Lampiran file: 83 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 80, lampiran hlm 81 sd 83)

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2024

Abstrak

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan

Mencabut

Permen PPPA No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak Tahun Anggaran 2023

Download file:

Permen-PPPA-Nomor-8-Tahun-2023.pdf

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 7 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Sistem Kerja di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Abstrak

Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Status Peraturan

Mencabut

Permen PPPA No. 12 Tahun 2020 tentang Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Tugas Koordinator Jabatan Fungsional Di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Download file:

Permen-PPPA-Nomor-7-Tahun-2023.pdf

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 6 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Parameter Kesetaraan Gender dalam Peraturan Perundang-undangan dan Instrumen Hukum Lainnya

Abstrak

Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan/Wanita

Download file:

Permen-PPPA-Nomor-6-Tahun-2023.pdf

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementeriaan Pemberdayaan Peremnpuan Dan Perlindungan Anak.

Abstrak

Sistem Pengendalian Intern

Status Peraturan

Mengubah

Permen PPPA No. 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Download file:

Permen-PPPA-No-5-Tahun-20...020-ttg-OTK_sign.pdf

ORGANISASI DAN TATA KERJA - KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2023

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 5, BN 2023 (536): 11 Halaman, jdih.kemenpppa.go.id

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementeriaan Pemberdayaan Peremnpuan Dan Perlindungan Anak.

ABSTRAK:

Bahwa untuk mengoptimalkan organisasi yang responsif, efektif, efisien, dan menyesuaikan kebutuhan serta perkembangan organisasi dan tata kerja di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dibutuhkan penataan organisasi di Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Dasar Hukum Peraturan Kemenpppa Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 65 Tahun 2020; Dan Peraturan Kemenpppa No. 4 Tahun 2020
Pasal 19 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Biro Sumber Daya Manusia dan Umum menyelenggarakan fungsi: a. pengelolaan sumber daya manusia; b. pengelolaan urusan rumah tangga, perlengkapan, barang milik/kekayaan negara, dan layanan pengadaan barang/jasa; c. penataan organisasi dan tata laksana; d. pelaksanaan urusan protokol; e. pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan fasilitasi rapat; dan f. pengelolaan persuratan, kearsipan, dan perpustakaan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juli 2023.
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020
Lampiran File; 18 Halaman

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Satu Data Gender Dan Anak

Abstrak

Satu Data Indonesia

Download file:

Permen-PPPA-No-4-Thn-2023...er-dan-Anak_sign.pdf

SATU DATA - GENDER DAN ANAK

2023

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak NO. 4, BN 2023 (281): 13 Halaman, jdih.kemenpppa.go.id

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak tentang Satu Data Gender Dan Anak

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan untuk mewujudkan tata kelola serta ketersediaan data gender dan data anak, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Satu Data Gender dan Anak.
Dasar Hukum Peraturan Kemenpppa Adalah; Pasal 17 Ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; Perpres No. 39 Tahun 2019; Perpres No. 65 Tahun 2020; Dan Peraturan Kemenpppa No. 4 Tahun 2020
Pasal 4 Penyelenggaraan Satu Data Gender dan Anak dalam kelembagaan Data di tingkat nasional dan daerah dilakukan penyelarasan terhadap penyelenggaraan Satu Data Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak ini mulai berlaku pada tanggal 28 Maret 2023.
Lampiran File; 13 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2023

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT