Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan Pasal 61 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Pasal 77 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanah Bumbu;
Dasar hukum: Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 9 Tahun 2020; Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 2 Tahun 2022;
PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM LINGKUNGAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANAH BUMBU dengan sistematika: KETENTUAN UMUM; RUANG LINGKUP; PELAKU PENGADAAN; PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA; PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG/JASA; PERSIAPAN PEMILIHAN BARANG/JASA BLUD; PELAKSANAAN PEMILIHAN BARANG/JASA BLUD; PELAKSANAAN KONTRAK BARANG/JASA BLUD; PENGADAAN BARANG/JASA SECARA SWAKELOLA; SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN; PENGAWASAN PENGADAAN BARANG/JASA; SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN; KETENTUAN LAIN-LAIN; KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2023.
20 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat Nomor 96 Tahun 2015
PERGUB Prov. Jawa Barat No. 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jabar Nomor 96 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Daerah Kabupaten/Kota Dan Desa
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, maka
Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Hotel;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pelaporan dan pembayaran, tata cara penagihan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa, pendelegasian kewenangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2013 dicabut.
16 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 96 Tahun 2022
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Menyatakan Bahwa Pengadaan Pegawai Negeri Sipil di Lakukan Berdasarkan pada Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil;
Bahwa dalam Rangka Memenuhi Jumlah Kekurangan Atau Kebutuhan Oragnisasi, di Harapkan dapat Memperoleh Calon Aparatur Sipil Negara yang Memiliki Karakteristik Pribadi dan Perilaku yang Baik Juga Memiliki Intelegensia, Keterampilan Serta Keahlian yang Tinggi yang dalam Pelaksanaannya Berjalan dengan Baik Sesuai dengan Prinsip-prinsip Kompetitif, Adil, Objektif, Transparan, Bersih dari Praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Serta tidak di Pungut Biaya Maka Perlu Mengatur Tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana dimaksud dalam Huruf a dan Huruf b, Perlu Menetapkan Peraturan Walikota Tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum; Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2021; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokmasi Nomor 20 Tahun 2022; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018; Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Walikota ini Mengatur Tentang Pelaksanaan Seleksi Penerimaan/Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin, dengan sistematika;
Ketentuan Umum;
Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup;
Tahapan Pelaksanaan Penerimaan/Pengadaan Asn;
Perencanaan;
Pengumuman Lowongan;
Pelamaran;
Seleksi dan Pengumuman Hasil Seleksi;
Pengangkatan Menjadi Calon PNS dan Masa Pencobaan Calon PNS;
Pengangkatan Menjadi Pegawai Negara Sipil;
Pengangkatan Menjadi PPPK;
Pengawasan dan Pengendalian;
Pembiayaan; dan
Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2022.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 96 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah
ABSTRAK:
bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi Nomor 26 Tahun 2020; Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021; Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaaraan Keuangan Daerah Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009
ABSTRAK:
bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Provinsi Jawa Tengah, dipandang perlu untuk menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009; bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetap kan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomer 98 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003; Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007; Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Dari Pelamar Umum Pemerintah Kabupaten Karanganyar Formasi Tahun 2009 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2009.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 96 Tahun 2018
PEDOMAN - PENYUSUTAN ARSIP - DI LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN MUSI BANYUASIN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 96, BD.2018/NO.96
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusutan Arsip Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka penyusutan dan penyelamatan arsip
yang dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
selaku pencipta dan pengelola arsip maka perlu adanya
pedoman penyusutan arsip;
Dasar Hukum : UU No 28 Tahun 1959;UU No 43 Tahun 2009;UU No 23 Tahun 2014 , sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan UU
No 9 Tahun 2015 ;PP No 34 Tahun 1979 ;PP No 28 Tahun 2012;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
Nomor 19 Tahun 2011;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI):
No 17 Tahun 2012 ; Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)
No 25 Tahun 2012;Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
No 22 Tahun 2015;. Kepres No 105 Tahun 2004;PP No 18 Tahun 2016;Perda No 9
Tahun 2016;Perda No 20
Tahun 2016
Maksud dan Tujuan ,Ruang Lingkup,Penilaian Arsip,Pemindaha Arsip Inaktif,Pemusnahan Arsip,penyerahan Arsip Statis,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2018.
20 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarmasin Nomor 96 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (1)
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar
Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara, perlu
menetapkan Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
ten tang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016.
Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Standar Kompetensi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan sistematika: Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Ruang Lingkup; Kualifikasi Jabatan; Kompetensi; Penggunaan dan Pemanfaatan Standar Kompetensi; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2021.
16 Halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
