Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETA BATAS DESA ANTARA DESA KARTIASA KECAMATAN SAMBAS DENGAN DESA KUBANGGA KECAMATAN TELUK KERAMAT
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa antara Desa Kartiasa Kecamatan Sambas dengan Desa Kubangga Kecamatan Teluk Keramat;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 27 Tahun 1959, UU No 4 Tahun 2011, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 43 Tahun 2014, PP No 79 Tahun 2005, PP No 17 Tahun 2018, Peraturan Mendagri No 45 Tahun 2016, Peraturan Mendagri No 137 Tahun 2017, Peraturan Mendagri No 141 Tahun 2017, Perda Kab Sambas No 1 Tahun 2015, Perda Kab Sambas No 4 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 2018.
5 halaman dan Penjelasan sebanyak 2 (dua) halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan penjabarannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 13 September 2018.
6 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, BERITA DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 61023
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Nomor Identitas Pajak Daerah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka tertib administrasi terhadap Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan objek pajak selain Wajib Pajak untuk jenis pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak penerangan jalan dan pajak parkir kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan Nomor Objek Pajak Daerah, dan bahwa untuk efisiensi guna meningkatkan pendapatan daerah, perlu mengatur Nomor Identitas Pajak Daerah yang terdiri atas Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah dan Nomor Objek Pajak Daerah.
UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 2014 ; PP No. 55 Tahun 2016; Perda No. 6 Tahun 2010;
Peraturan Gubernur ini mengatur mengenai Nomor Identitas Pajak Daerah yang terdiri dari NPWPD dan NOPD, Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak dan Objek Pajak; Tata Cara Penerbitan NPWPD dan NOPD; Tata Cara Penghapusan NPWPD dan NOPD; dan perubahan data pada Nomor Identitas Pajak Daerah.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
1. Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Wajib Pajak Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2003 Nomor 45);
2. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Wajib Pajak Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 3);
3. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 117);
4. Ketentuan Pasal 6 Peraturan Gubernur Nomor 144 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2005 Nomor 135);
5. Peraturan Gubernur Nomor 66 Tahun 2006 tentang Pemasangan Pengumuman Pemungutan Pajak Parkir, Pajak Hiburan, Pajak Hotel dan Pajak Restoran (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2006 Nomor 66);
6. Ketentuan Pasal 2 Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 24);
7. Ketentuan Pasal 11 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 165);
8. Peraturan Gubernur Nomor 202 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pelaporan Serta Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 193);
9. Ketentuan Pasal 12 sampai dengan Pasal 16 Peraturan Gubernur Nomor 193 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Polak Hotel (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 61045);
10. Ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Gubernur Nomor 185 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 61029);
11. Ketentuan Pasal 13 sampai dengan Pasal 19 dan Pasal 39 Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pemungutan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 61016); dan
12. Ketentuan mengenai Bentuk Formulir Sarana Pemungutan Pajak Daerah berupa SPOPD dalam Keputusan Gubernur Nomor 1095 Tahun 2009 tentang Bentuk Formulir Sarana Pemungutan Pajak Daerah,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
1. Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Online System Pengisian SPOPD atau SPOP dalam rangka pendaftaran Wajib Pajak atau Obyek Pajak.
2. Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Nomor Identitas Pajak Daerah Secara Jabatan.
3. Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Format Pengumuman Pemungutan Pajak.
4. Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang ketentuan penerbitan dan pemberian NOPD untuk jenis Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
5. Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang format peneng yang diberikan kepada Wajib Pajak Reklame yang telah memperoleh NOPD.
6. Keputusan Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Data Wajib Pajak dan/atau objek Pajak.
59 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kaur Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, Berita Daerah Kab. Kaur Nomor. 630 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penetapan Dan Penegasan Batas Desa Tanjung Besar Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur
ABSTRAK:
a. untuk memberikan kepastian hukum terdapat batas wilayah yurisdiksi pemisah wilayah penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan suatu desa dengan desa lainnya;
b. berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat (3) Permendagri Nomor 45 tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
1. UU No. 9 Tahun 1967
2. UU No. 28 Tahun 1999
3. UU No. 3 Tahun 2003
4. UU No. 6 Tahun 2014
5. UU No. 23 Tahun 2014
6. Perpres No. 9 Tahun 2016
7. Perpres No. 45 Tahun 2016
Penetapan dan penegasan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, yang memberikan kejelasan dan kepatian hukum terhadap batas wilayah suatu desa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiaran Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
JABATAN ADMINISTRATOR DAN JABATAN PENGAWAS - PENGISIAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD Tahun 2018/ No. 65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2017 Tentang Pengisian Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas Melalui Penyiaran Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa guna efektifitas pelaksanaan penyiapan kader potensial
dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kualitas
Sumber Daya Manusia Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Brebes, maka Peraturan Bupati Brebes
Nomor 128 Tahun 2018 tentang Pengisian Jabatan
Administrator dan Jabatan Pengawas melalui Penyiapan
Kader Potensial di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 7 ayat (2) huruf b mengenai Penasehat dan pengarah penyiapan kader potensial, tim pelaksana, Pelaksana penilaian potensi dan kompetensi manajerial, dan penilai eksternal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 November 2018.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 128 Tahun 2017 diubah.
4 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati Ogan Komering Ulu Timur kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, telah terbentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; bahwa untuk kelancaran dan ketertiban administrasi serta dalam rangka mempercepat pelayanan kepada masyarakat dan memberikan kepastian hukum di bidang perizinan maka perlu untuk mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; bahwa untuk melaksanakan pertimbangan tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur.
Dasar hukum; UU No.37 Tahun 2003; UU No.28 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.38 Tahun 2007; PP No.18 Tahun 2016; Permendagri No. 24 Tahun 2006; Permendagri No.20 Tahun 2009; Permendag No. 16/M-DAG/PER/3/2016; Perda No.15 Tahun 2005; Perda No.19 Tahun 2005; Perda No.27 Tahun 2006; Perda No.6 Tahun 2007; Perda No.15 Tahun 2008; Perda No.3 Tahun 2011; Perda No.6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 1 Tahun 2017; Perbup No.33 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perbub No.8 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, maksud dan tujuan, ruang lingkup, pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan di bidang perizinan, verifikasi dan rekomendasi izin, penandatanganan izin, penandatangan SKRD, prosedur pencatatan penerimaan pendapatan retribusi perizinan, pembinaan teknis dan pengawasan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Oktober 2018.
Mencabut Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Timur Nomor 31 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelanggaraan Pelayanan Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 65 Tahun 2018
DesaPemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala DaerahStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan :
PERBUP Kab. Pohuwato No. 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Di Kabupaten Pohuwato
perubahan atas peraturan bupati no. 53 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan pemilihan kepala desa di kabupaten pohuwato
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 65, BD.2018/No.65
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 111 Peraturan Bupati Pohuwato No. 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato, hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam peraturan ini, selanjutnya diatur oleh Bupati.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 6 Tahun 2003; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; Permendikbud No. 29 Tahun 2014; Permendagri No. 112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 65 Tahun 2017; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perbup Pohuwato No. 53 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas Peraturan Bupati No. 53 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pohuwato.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Agustus 2018.
Terdiri dari 7 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkayang Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN ALAT KELENGKAPAN DAN PENGELOLAAN LEMBAGA LOKAL PENYIARAN PUBLIK BUMI SEBALO BENGKAYANG TELEVISI
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten Bengkayang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pebentukan lembaga Penyiaran Publik Bumi Sebalo bengkayang Televisi, dan dalam rangka kelancaran penyelenggaraan penyiaran Bumi Sebalo bengkayang Televisi perlu dibentuk Alat kelengkapan dan pengelolaan lembaga penyiaran publik bumi seabalo Bengkayang Televisi
pasal 18 ayat(6) UUD Ri Tahun 1945; UU no. 10 tahun 1999; UU no.40 tahun 1999; UU no.32 tahun 2003; UU no.14 tahun 2008; UU no.12 Tahun 2011; UU no.5 Tahun 2014; UU no.23 tahun 2014; PP no.11 tahun 2005;
peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Pembentukan Alat kelengkapan LPPL Bumi Sebalo Bengkayang televisi; Pembiayaan pembentukan alat kelengkapan LPPL Bumi Sebalo Bengkayang Televisi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2018.
14 halaman peraturan dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan indeks harga dan perkembangan perekonomian, besarnya tarif retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Kab Batang No 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sudah tidak mencukupi ebutuhan penyediaan jasa layanan; bahwa berdasarkan Pasal 68 ayat (3) Perda Kab Batang No 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, penetapan tarif retribus jasa usaha ditetapkan dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
UU No 9 tahun 1965; UU No 31 Tahun 2004; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 Tahun 1988; PP No 54 Tahun 2002; Perda Kab Batang No 21 Tahun 2011; Perda Kab Batang No 5 Tahun 2013;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang struktur dan tarif retribusi Tempat Pelelangan Ikan sebesar 2,85% dari harga jual ikan, dengan rincian 1,5% dibebankan kepada nelayan dari harga jual ikan dan 1,35% dibebankan kepada Bakul Ikan dari harga jual ikan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
3 hal
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 65 Tahun 2018
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 65, Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2018 Nomor 65
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Standar Biaya Eksploitasi Kendaraan, Tunjangan Fungsional Auditor/P2UPD, Tenaga Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat
ABSTRAK:
a. dalam rangka pengendalian pengelolaan keuangan daerah dan pelaksanaan APBD Provinsi Papua Barat secara cermat, hemat, efektif dan efisien, transparan dan akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan, dipandang perlu mengatur standar biaya eksploitasi kendaraan, tenaga honorer, sewa mobilitas darat dan konsumsi;
b. bahwa komponen standar biaya disusun berdasarkan perhitungan atas kebutuhan dan harga riil komponen tersebut serta disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan kemampuan daerah;
c. berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Biaya Eksploitasi Kendaraan, Tunjangan Fungsional Auditor/P2upd, Tenaga Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat
1. UU No. 28 Tahun 1999;
2. UU No 45 Tahun 1999 jo UU No. 5 Tahun 2000;
3. UU No. 21 Tahun 2001 jo UU No. 35 Tahun 2008;
4. UU No. 17 Tahun 2003;
5. UU No. 1 Tahun 2004;
6. UU No. 23 Tahun 2014 jo UU No. 9 Tahun 2015;
7. PP No. 58 Tahun 2005;
8. PP No. 12 Tahun 2017;
9. Permendagri No. 13 Tahun 2006 jo Permendagri No. 21 Tahun 2011;
10. Perda Provinsi Papua Barat No. 4 Tahun 2007;
11. Perda Provinsi Papua Barat No. 7 Tahun 2016.
PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR BIAYA EKSPLOITASI KENDARAAN, TUNJANGAN FUNGSIONAL AUDITOR/P2UPD, TENAGA HONORER, SEWA MOBILITAS DARAT DAN KONSUMSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 2019.
Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 32 Tahun 2016 tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas, Eksploitasi Kendaraan, Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil, Honorer, Sewa Mobilitas Darat dan Konsumsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, beserta lampirannya
-
9 hlmn
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat