PEMBERIAN INSENTF - PEMBEBASAN, PENGURANGAN, JATUH TEMPO-SANKSI ADMINISTRASI-PAJAK DAERAH
2020
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD Tahun 2020 No. 32
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Insentif Berupa Pembebasan, Pengurangan, Jatuh Tempo Dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Daerah
ABSTRAK:
Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran
dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Pemerintah Daerah
khususnya yang terkait dengan penanganan dampak ekonomi maka diperlukan upaya untuk mendorong
investasi dan tingkat pertumbuhan ekonomi masyarakat untuk memberikan stimulus berupa pengurangan Pajak Daerah di wilayah Kota Tangerang.
UU No 2 Th 1993; UU No 14 Th 2002; UU No 28 Th 2009; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; PP No 55 Th 2016; Kepres No 12 Th 2020; Instruksi Mendagri No 1 Th 2020; Perda Kota Tangerang No 7 Th 2010 yg telah diubah dg Perda Kota Tangerang No 1 Th2020; Perwal Kota Tangerang No 17 Th 2020.
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:
-bahwa sesuai ketentuan peraturan pemerintah nomor 97 tahun 2012 tentang retribusi pengendalian lalu lintas dan retribusi perpanjangan izin mempekrjakan tenagan kerja asing juncto pasal 150 huruf c undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka menerbitan perpanjngan izin mempekarjakn tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten merupkan urusan pemerintah daerah sepanjang memenuhi kriteria sebagai retribusi perizinan tertentu;
- bahwa retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing merupaka salah satu jenis retribusi yang dapat dikelolah dan menjadi kewenangan daerah
- bahwa berdasarkan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan peraturan daerah tentang retribusi perpanjngan izin mempekrjakan tenaga kerja asing.
1. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981
2. Undang-Undang nomor 28 Tahun 1999
3. Undang-Undang nomor 13 Tahun 2003
4. Undang-Undang nomor 17 Tahun 2003
5. Undang-Undang nomor 29 Tahun 2003
6. Undang-Undang nomor 1Tahun 2004
7. Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004
8. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004
9. Undang-Undang nomor 29 Tahun 2009
10. Undang-Undang nomor 12 Tahun 2011
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009
17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2011
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2012
19. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2011
22. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008
23. Peraturan Daearah Nomor 5 Tahun 2008
24. Peraturan Daearah Nomor 1 Tahun 2010
- BAB 1
KETENTUAN UMUM
- BAB 2
NAMA , OBJEK DAN SUMBER RETRIBUSI
- BAB 3
GOLONGAN RETRIBUSI
-BAB 4
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
-BAB 5
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
-BAB 6
BESARAN TARIF RETRIBUSI
-BAB 7
WILAYAH PEMUNGUTAN
-BAB 8
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
- BAB 9
PEMUMGUTAN RETRIBUSI
- BAB 10
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
-BAB 11
KADALUARSA PENAGIHAN
- BAB 12
PEMERIKSAAN
- BAB 13
INSENTIF PEMUNGUTAN
- BAB 14
PENYIDIKAN
-BAB 15
KETENTUAN PIDANA
- BAB 16
KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
17
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang No. 32 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pemberian Pengurangan Pokok Atas Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Yang Merupakan Pelimpahan Dari Pemerintah Pusat Dan Penghapusan/Pengurangan sanksi administrasi Piutang Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan
ABSTRAK:
a. bahwa pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangungan Perkotaan di Kota Palembangsecara efektif dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Palembang mulai tanggal 1 Januari 2012;
b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan, Walikota dapat memberikan pengurangan ketetapan dan penghapusan sanksi administrasi piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan kepada Wajib Pajak;
c. bahwa untuk mengurangi beban kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan oleh wajib pajak, Walikota memberikan pengurangan pajak bumi dan bangunan perkotaan paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari pokok Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan terhutang yang merupakan pelimpahan dari Pemerintah Pusat;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Pengurangan Pokok Atas Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Yang Merupakan Pelimpahan Dari Pemerintah Pusat dan Penghapusan/ Pengurangan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK: 07/2014 dan Nomor 10 Tahun 2014; PERDA Kota Palembang No. 3 Tahun 2011; PERWALI Palembang No. 74 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang pemberian pengurangan pokok piutang PBB Perkotaan yang merupakan pelimpahan dari pemerintah pusat dan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi piutang PBB Perkotaan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Pada ketentuan umum antara lain menetapkan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB Perkotaan) adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi/ badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan. Piutang Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (Piutang PBB Perkotaan) adalah jumlah Piutang PBB yang tercantum dalam SPPT dan/atau SKPD atau Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan Banding atau Surat Keputusan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, yang masih harus ditagih kepada Wajib Pajak atau Penanggung Pajak. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan adalah pengurangan PBB Perkotaan yang terhutang dalam SPPT atau SKPD atau STPD PBB Perkotaan tahun pajak sebelum dan setelah dikelola oleh Pemerintah Kota Palembang. Diatur tentang besarnya pengurangan pokok dan penghapusan/pengurangan sanksi administrasi piutang PBB Perkotaan, tata cara pemberian penghapusan/pengurangan sanksi administrasi piutang PBB Perkotaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2017.
Mencabut Peraturan Walikota Palembang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pemberian Pengurangan Pokok dan Penghapusan Sanksi Administrasi Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan
8
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Kupang Nomor 32 Tahun 1997
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PAJAK PERTUNJUKAN DAN KERAMAIAN UMUM
ABSTRAK:
Bahwa dengan terbentuknya Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang, maka urusan dibidang pendapatan daerah merupakan salah satu urusan yang diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah; bahwa untuk itu maka pajak pertunjukan dan keramaian umum merupakan salah satu sumber penerimaan perlu dikelola dan karena itu perlu diatur dan menetapkan dengan Peraturan Daerah
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Dasar hukum Perasturan Daerah ini adalah UU No 5 Tahun 1974; UU No 64 Tahun 1958; UU No 5 Tahun 1996; UU No 11 Srt Tahun 1957; UU No 8 Tahun 1981; PP No 27 Tahun 1983; Keputusan Mendagri No 46 Tahun 1983; Keputusan Menteri Penerangan Nomor 2020 Tahun 1983; Surat Deppen RI No 9640/K/1985 TANGGAL 30 jUNI 1985; Surat Mendagri No 973/1707/PUOD Tanggal 14 April 1974; Surat Mendagri 973/9365/PUOD/1988
Peraturan Daerah ini terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Obyek Pajak; BAB III Wajib Pajak; BAB IV Perijinan; BAB V Tanda Masuk; BAB VI Tarif Pajak; BAB VII Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; BAB VIII Keberatan dan Banding; BAB IX Keringanan dan Pembebasan; BAB X Ketentuan Pidana; BAB XI Ketentuan Penyidikan; BAB XII Ketentuan Lain-lain; BAB XIII Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
8 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 32 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pencapaian Target Kinerja atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil danMenengah Kab Cilacap Tahun Anggaran 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) huruf b PP No 69 Tahun 2010 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak daerah dan retribusi Daerah, menyebutkan bahwa Instansi pelaksana Pemungut Retribusi Daerah dapat diberi insentif paling tinggi sebesar 5% (lima persen) apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa yang dimaksud kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan retribusi daerah yang ditetapkan dalam target penerimaan APBD yang dijabarkan secara triwulan dalam Perkada; bahwa Disperindagkop UMKM Kab Cilacap merupakan Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi Pelayanan Pasar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Perbup Cilacap tentang Pencapaian Target Kinerja atas Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar pada Disperindagkop UMKM Kab Cilacap Tahun Anggaran 2019;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PP No 69 Tahun 2010; Perda Kab Cilacap No 9 Tahun 2016; Perda Kab Cilacap No 20 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang pencapaian target kinerja, insentif pemungutan retribusi, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Februari 2019.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 32 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Alat Berat Excavator
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, berpengaruh pada perubahan nama dinasjnomenklatur Organisasi Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, perlu diadakan perubahan dan penyesuaian nomenklatur dimaksud;
dasar Hukum dalam peraturan ini adalah:UU No 37 Tahun 2003;UU No 7 tahun 2004;Uu No 31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No 45 Tahun 2009;Uu No 23 Tahun 2014 sebagaimana
telah beberapa kali diubah dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 18 Tahun 2016;Perda No 12 Tahun 2016;Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Budidaya Nomor KEP 87/DJ-PB/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemanfaatan Alat Berat Excavator;Kepbup No 07/KEP/NAKKAN/2010
Materi pkok dalam peraturan ini antara lain :Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Alat Berat EXCAVATOR,
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
Peraturan yang akan diubah : Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemanfaatan Alat Berat EXCAVATOR,
Peraturan yang akan diatur : Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2017
4 Hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Kalimantan Selatan No. 32 Tahun 2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Penyerahan Kewenangan Pemungutan Terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Darah Untuk Sewa Gedung Sultan Suriansyah Di Banjarmasin
ABSTRAK:
dalam rangka optimalisasi pemanfaatan Gedung Sultan Suriansyah di Banjarmasin dan capaian target realisasi untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah serta upaya lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya pelayanan pemakaian gedung secara cepat, efektif, dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyerahan Kewenangan Pemungutan Terhadap Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Untuk Sewa Gedung Sultan Suriansyah di Banjarmasin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 092 Tahun 2012; Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 072 Tahun 2016.
Dengan Peraturan Gubernur ini kewenangan pemungutan terhadap retribusi pemakaian kekayaan daerah untuk retribusi Gedung Sultan Suriansyah di Banjarmasin dari Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan diserahkan kepada UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan pemeliharaan Gedung Sultan Suriansyah di Banjarmasin yang dilaksanakan oleh Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 13 April 2017.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kapuas No. 32 Tahun 2016
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kapuas dari sektor Retribusi Daerah, serta dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian di Kabupaten Kapuas, maka Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dimaksud perlu ditinjau kembali;
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2008 ; Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011
Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 pada ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 1) diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016.
Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 pada ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2011 Nomor 1) diubah;
5 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 32 Tahun 2017
PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR MUTASI LUAR DAERAH DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
2017
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD Provinsi NTB Tahun 2017 Nomor 32
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Luar Daerah dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
-bahwa Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Luar Daerah dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Luar Daerah dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor cukup efektif meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Kendaraan Bermotor;
-bahwa dalam rangka optimalisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor perlu dilakukan penambahan alokasi waktu pembebasan sanksi administrasi Pajak Kendaraan Bermotor, sehingga Peraturan Gubernur dimaksud perlu dilakukan perubahan
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2015; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 23 TAHUN 2017 TENTANG PEMBEBASAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR MUTASI LUAR DAERAH DAN PEMBEBASAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR; TERDIRI DARI II PASAL
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Oktober 2017.
Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2017 tentang Pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Mutasi Luar Daerah dan Pembebasan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor
tidak ada
3
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
