Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan pegawai kontrak atau yang profesional, berkualitas dan bertanggung jawab, diperlukan personel yang kompeten melalui sistem pengelolaan yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; bahwa Perwal No 58 Tahun 2017 tentang Pengelolaan pegawai Kontrak di lingkungan Pemko Semarang perlu ditinjau kembali; bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, perlu membentuk Perwal tentang perubahan atas Perwal semarang No 58 Tahun 2017 tentang pengelolaan pegawai kontrak di lingkungan Pemko Semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 13 Tahun 2003; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 Tahun 1992; PP No 53 Tahun 2010; PP No 18 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2016; Perwal Semarang No 58 Tahun 2016; Perwal Semarang No 87 tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 6 ayat (2), Pasla 10 huruf (d).
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 diubah.
3 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 66 Tahun 2017
PERWALI Kota Bekasi No. 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 66, BD 2017/Nomor 66 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Oktober 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
a.bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran sebagai dasar pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2018, diperlukan acuan yang diimplementasikan secara menyeluruh bagi organisasi perangkat daerah dan pejabat pengelola keuangan daerah dalam pengelolaan keuangan berdasarkan asas asas pengelolaan keuangan daerah ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapakan peraturan wali kota tentang pedoman pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah kota cilegon tahun anggaran 2018
1.UU No.15 tahun 1999;2.UU No.21 tahun 1997;3.UU No.15 tahun 1999;4.UU No.17 tahun 2003;5.UU No.1 tahun 2004;6.UU No.15 tahun 2004;7.UU No.25 tahun 2004;8.UU No.33 tahun 2004;9.UU No.33 tahun 2004;10.UU No.23 tahun 2014;11.PP No.109 tahun 2000;12.PP No.24 tahun 2004;13.PP No.23 tahun 2005;14.PP No.55 tahun 2005;15.PP No.56 tahun 2005;16.PP No.57 tahun 2005;17.PP No.58 tahun 2005;18.PP No.65 tahun 2005;19.PP No.79 tahun 2005;20.PP No.8 tahun 2006;21.PP No.5 tahun 2009;22.PP No.69 tahun 2010;23.PP No.30 tahun 2011;24.PP No.2 tahun 2012;25.PMDN No.13 tahun 2006;26.PMDN No.21 tahun 2007;27.PMDN No. 55 tahun 2008;28.PMDN No.39 tahun 2012;29.PMDN No.52 tahun 2015;30.Perda Kota Cilegon No. 5 tahun 2010;31.Perda Kota Cilegon No.9 tahun 2017;32.Perwal Kota Cilegon No.70 tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Konfirmasi Status Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dan Jaminan Sosial Kesehatan Dalam Pemberian Pelayanan Publik Tertentu Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
ABSTRAK:
bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) PP No 86 Tahun 2013 tentang tata cara pengenaan sanksi administrasi kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam oenyelenggaraan jaminan sosial, Pemko Semarang dapat menerapkan saksi administratif berupa tidak mendapatkan layanan publik tertentu atas permintaan BPJS; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Perwal Semarang tentang konfirmasi status kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan dalam pemberian pelayanan publik tertentu di lingkungan pemko semarang;
UU No 16 Tahun 1950; UU No 13 Tahun 2003; UU No 40 Tahun 2004; UU No 25 Tahun 2009; UU No 12 Tahun 2011; UU No 24 Tahun 2011; UU No 23 Tahun 2014; PP No 16 Tahun 1976; PP No 50 tahun 1992; PP No 50 Tahun 2007; PP No 85 Tahun 2013; PP No 86 Tahun 2013; Perda Kota Semarang No 8 Tahun 2014; Perda Kota Semarang No 11 Tahun 2016; Perda Kota Semarang No 14 Tahun 2016; Perwal Semarang No 78 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang ruang lingkup, konfirmasi status kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan dan jaminan sosial kesehatan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2017.
5 hal
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 45 TAHUN 2017 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Lhokseumawe Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Daerah Pada Akhir Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/JAsa Pemerintah dan Ketentuan Pasal 22 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Penerimaan, dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran, perlu menetapkan Peraturan Walikota Lhokseumawe tentang Pedoman Pelaksanaan Pengeluaran Daerah PAda AKhir Tahun Anggaran 2017.
UU No. 2 Tahun 2001, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 11 Tahun 2006, UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 30 tahun 2014, PP No. 60 tahun 2002, PP No. 58 tahun 2005, PP No. 8 tahun 2006, Perpres No. 4 tahun 2015, Permendagri No. 21 Tahun 2011, Permendagri No. 55 tahun 2008, Permenkeu No. 163/PMK.05/2013, Qanun No. 1 tahun 2017, Perwali No. 32 Tahun 2017.
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, Belanja Daerah; Pengeluaran Daerah; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2017.
10 Hlm.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran
ABSTRAK:
Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian Daerah serta untuk
mengoptimalkan pungutan Pendapatan Asli Daerah
Kota Banjarbaru sesuai ketentuan yang berlaku dan
agar pelaksanaan pemungutan dapat lebih optimal
dilaksanakan maka perlu merubab Peraturan Walikota
dimaksud.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983; Undang-Undang Nomor 17 tahun 1997; Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 12 Tahun
2007; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 10 Tahun
2016.
. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (4) dalam Peraturan Walikota Banjarbaru Nomor 77 Tahun 2016
tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran diubah: Tidak termasuk objek pajak restoran )adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran
yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp.10.000.000,00 (sepuluh
juta rupiah) setiap bulan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2017.
5 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Batu No. 65 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 65, BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2017 NOMOR 65/E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS
LENGKAP YANG DIBEBANKAN KEPADA MASYARAKAT
ABSTRAK:
bahwa untuk menindaklanjuti Diktum KESEMBILAN
Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam
Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal
dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 5903167A
Tahun 2017, dan Nomor: 34 Tahun 2017, perlu
menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pembiayaan
Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang
Dibebankan kepada Masyarakat
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);
2. Undang-Undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960
tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin yang
Berhak atau Kuasanya;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang
Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria/Kepala
Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 351
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5804);
14. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2001 tentang
Pelaksanaan Otonomi Daerah di Bidang Pertanahan;
15. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang
Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan;
16. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3
Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016
tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah
Sistematis Lengkap sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 39 Tahun 2016
tentang Penetapan Hasil Pemetaan dan Pedoman
Organisasi Perangkat Daerah Bidang Pertanahan;
20. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7
Tahun 2007 tentang Pemeriksaan Tanah;
21. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2
Tahun 2013 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pemberian Hak atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran
Tanah;
22. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor
2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme
Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang
Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah
Kabupaten/Kota;
23. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri
Dalam Negeri, dan Menteri Desa, Pembangunan
Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor:
25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, dan
Nomor: 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan
Pendaftaran Tanah Sistematis;
24. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 2 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan;
25. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 7 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batu
Tahun 2010–2030;
26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2017;
28. Peraturan Walikota Batu Nomor 95 Tahun 2016
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Walikota Batu Nomor 58 Tahun 2017 tentang
Perubahan Ketiga atas Peraturan Walikota Batu Nomor
95 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2017
Peraturan ini mengatur tentang Pembiayaan
Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang
Dibebankan kepada Masyarakat.
Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis
Lengkap yang Dibebankan kepada Masyarakat adalah
sebesar Rp150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah)
yang digunakan untuk pembiayaan:
a. kegiatan penyiapan dokumen;
b. kegiatan pengadaan Patok dan Materai; dan
c. kegiatan operasional petugas kelurahan/desa.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
5
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Gunungsitoli Nomor 65 Tahun 2017
Peraturan Walikota (Perwali) tentang TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat serta untuk mewadahi berbagai kegiatan usaha ekonomi yang ada di desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa
Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 , Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 , Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 , Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 , Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 , Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 , Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 , Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 , Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri N omor 21 Tahun 2011 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 ,Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 , Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun 2016 , Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 17 Tahun 2015 , Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 20 Tahun 2015 , Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 22 Tahun 2015 .
Peratruran ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, RUANG LINGKUP, TATA CARA PENDIRIAN BUMDES DAN BUMDES BERSAMA, BUMDes (BUMDes Bersama, Kedudukan dan Wilayah Kerja BUMDes dan/ a tau BUMDes Bersama), PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUMDES (Bentuk Organisasi BUMDes, Organisasi Pengelola BUMDes, Syarat Umum Menjadi Pelaksana Operasional BUMDes, Syarat Umum Menjadi Pengawas BUMDes), KEWAJIBAN, HAK DAN WEWENANG (Penasehat, Pelaksana Operasional, Pengawas), PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN PELAKSANA OPERASIONAL BUMDES (Pendaftaran Calon Pelaksana Operasional BUMDes, Pemilihan Pelaksana Operasional BUMDes, Pemilihan Pengawas BUMDes, Pemberhentian Pelaksana Operasional dan Pengawas BUMDes), JENIS USAHA, PERMODALAN DAN ALOKASI HASIL USAHA (Jenis Usaha, Permodalan, Pengelolaan Keuangan BUMDes, Alokasi Hasil Usaha BUMDes, Kepailitan dan Tuntutan Ganti Rugi BUMDes), KERJASAMA BUMDES ANTAR DESA DAN PIHAK KETIGA (Ruang Lingkup, Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama), MEKANISME PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN, PEMBUBARAN BUMDES, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2017.
54 HLM
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
