Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten
Sarmi Nomor 10 Tahun 2017 Tentang
Penertiban Hewan Ternak
ABSTRAK:
Bahwa hewan ternak yang dibiarkan berkeliaran bebas, diwilayah permukiman penduduk, perkebunan, lokasi pertanian, sarana prasarana pemerintah dan sarana umum lainnya sehingga menimbulkan dampak negatif bagi usaha pertanian dan perkebunan, lingkungan kesehatan, ketertiban umum dan keselamatan lalu lintas jalan raya sehingga perlu di tertibkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Sarmi tentang Penertiban Hewan Ternak.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang–Undang Nomor 12 Tahun 1969; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002; Undang – undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1977; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 10 Tahun 2017.
Pada Peraturan Bupati ini diatur tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sarmi Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penertiban Hewan Ternak.Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam Mengawasi Penertiban Hewan Ternak di Daerah. di Wilayah Kabupaten Sarmi. Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan Kepastian Hukum terhadap Pengawasan Penertiban Hewan Ternak. Ruang lingkup penertiban hewan ternak adalah semua hewan ternak yang dipelihara oleh masyarakat yang ada disekitar wilayah Kabupaten Sarmi. Ternak yang ditangkap dan disita oleh petugas tersebut dapat diambil oleh pemiliknya setelah dikenakan sanksi administrasi berupa denda untuk ternak besar seperti Sapi, Babi, Kambing dan sejenisnya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per ekor. Pemerintah Daerah menganggarkan biaya operasional penertiban hewan ternak setiap tahunnya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wakatobi Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengawasan Keamanan Pangan di Kabupaten Wakatobi
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat
(6) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019
tentang Keamanan Pangan dan dalam rangka
menigkatkan pola konsumsi yang sehat di tingkat
masyarakat, perlu mengembangkan sistem keamanan
pangan dan sumber daya di daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Pengawasan Keamanan
Pangan di Kabupaten Wakatobi;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5360);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5567),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang
Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
236) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Wakatobi (Lembaran Daerah Kabupaten
Wakatobi Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wakatobi
(Lembaran Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2020
Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan
Pemerintah Daerah Kabupaten Wakatobi (Lembaran
Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2017 Nomor 6);
BAB I
KETENTUAN UMUM
BAB 11
TUGAS DAN WEWENANG
BAB III
SATUAN TUGAS PEMANTAUAN KEMANAN PANGAN
BAB IV
MEKANISME PELAKSANAAN PEMANTAUAN KEAMANAN PANGAN
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 19 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam, bencana non alam dan/atau pasca bencana alam dan bencana non alam, bencana sosial dan/gejolak harga pangan, perlu adanya cadangan pangan yang selalu tersedia dan dapat digunakan setiap saat
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016
Peraturan ini mengatur tentang Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Sasaran; Jenis CPP Daerah; Organisasi Pelaksana; Perencanaan; Mekanisme Pengadaan, Pengelolaan, Dan Penyaluran; Monitoring Dan Evaluasi; Pengendalian Dan Pengawasan; Pembiayaan; Pelaporan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2021.
13 Halaman Peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Utara Nomor 19 Tahun 2021
Perbup Kab. Lampung Utara No. 33 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara Peratuaran Bupati Lampung Utara Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pcngcloluan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
Diubah dengan
Perbup Kab. Lampung Utara No. 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Keija Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA
2021
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 19, Berita Daerah
Peraturan Bupati (Perbup) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyediaan pangan bagi masyarakat yang mengalami kekurangan pangan menghadapi keadaan darurat, bencana alam, bencana sosial dan /atau gejolak harga pangan;
b. bahwa untuk keperluan tersebut pemerintah perlu mengalokasikan cadangan pangan pemerintah dalam jumlah yang cukup dan dapat digunakan setiap saat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara.
UU No 28 Tahun 1959, UU No 18 Tahun 2012, UU No 23 Tahun 2014, PP No 17 Tahun 2015, PP No 12 Tahun 2017, PP No 12 Tahun 2019, Permentan No 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tahun 2010, Permendagri No 80 Tahun 2015, Perda Kab Lampung Utara No 5 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung Utara
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 41 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Lampung
Utara Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Lampung
Utara Tahun 2017 Nomor 41) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.
Halaman : 18
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 18, BD Kabupaten Madiun Tahun 2021 Nomor 18
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a.bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2016 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Madiun terdapat pengaturan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Madiun.
1. Undang–Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota; 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun.
CPP Kabupaten bertujuan untuk:
a. meningkatkan penyediaan pangan untuk menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah;
b. memenuhi kebutuhan pangan masyarakat yang mengalami keadaan darurat dan paceklik berkepanjangan serta antisipasi kerawanan pangan pasca bencana;
c. instrumen stabilitasi harga pangan khususnya mengantisipasi goncangan dari pasar domestik maupun internasional; dan/atau
d. meningkatkan akses pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien terutama pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana dan paceklik berkepanjangan maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2021.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kolaka Utara Nomor 17 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pangan di Kabupaten Kolaka Utara, dipandang
perlu mengatur pengelolaan cadangan pangan
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan,
perlu adanya penyediaan cadangan pangan
Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari
sub sistem cadangan pangan nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabuoaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah tcrakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 ), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Prubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6398);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah (Lembarab Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tarnbahan Lembaran Negara Nornor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002
Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nornor 142 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4254);
10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang
Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan
Masyarakat Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun
2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang
jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
481);
14. Kepetusan bersama Menteri Koordinasi Bidang
Perekonomian dan Menteri Koordinasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP46 / M.EKON / MEN KO/ KESRA/VIII/2005 ten tang
Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan
Beras Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor
3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun
2016 Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II SASARAN,
BAB III PENDANAAN,
BAB IV ORGANISASI PENGELOLA CADANGAN PANGAN,
BAB VI MEKANISME PENYALURAN,
BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN,
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pulang Pisau Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Koordinasi Bersama dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau
ABSTRAK:
1. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan nasional dan mendukung Program Strategis Nasional dalam tahun 2020-2024 di bidang ketahanan pangan;
2. bahwa untuk Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate dan pengembangan pangan dilakukan secara terintegrasi mencakup pertanian, perkebunan bahkan petemakan di suatu kawasan dengan melibatkan lintas sektor; dan
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Koordinasi Bersama dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate di Kabupaten Pulang Pisau.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian;
Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 18/PERMENTAN/RC.040/4/2018 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian Ber basis Korporasi Petani;
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republlik Indonesia Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan Untuk Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate;
Peraturan Daerah Pulang Pisau Nomor 1 Tahun 2019 ten tang Rencana Tata Ruang Wilayah Ka bu paten Pulang Pisau Tahun 2019 - 2039.
1. kompilasi data dan program kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat;
2. sinkronisasi dan/ atau penyelarasaan antara data dan program kegiatan Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional Food Estate yang terintegrasi; dan
3. penyusunan Action Plan yaitu rencana aksi, rekomendasi, permasalahan dan metode penyelesaian, termasuk penyediaan alokasi anggaran dan jangka waktu pelaksanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2021.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Tengah Nomor 15 Tahun 2021
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PERTANIAN, TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KABUPATEN LAMPUNG TENGAH
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bupati
Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 34 Tahun
2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dipandang
perlu menyusun Rincian Tugas dan Fungsi Jabatan
Struktural Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Lampung Tengah
UU No.28 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No. 18 Tahun 2016, PP No.11 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2017, PP No.12 Tahun 2019, Permendagri No.70 Tahun 2011, Permendagri No.35 Tahun 2012, Permendagri No.80 Tahun 2015, PERDA No.9 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Rincian Tugas Dan
Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pertanian,
Tanaman Pangan Dan Hortikultura
Kabupaten Lampung Tengah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2021.
Halaman 33
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi
ABSTRAK:
bahwa sebagian besar usaha di bidang pertanian
merupakan usaha pertanian berskala kecil yang tidak
mampu melakukan perlindungan usahanya sendiri; bahwa dalam perkembangan usaha di bidang pertanian
berskala kecil dihadapkan pada resiko yang disebabkan
antara lain oleh bencana banjir, kekeringan, dan serangan
organisme pengganggu tumbuhan; bahwa mendasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan
Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah sesuai dengan
kewenangannya memfasilitasi setiap Petani menjadi
peserta Asuransi Pertanian; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman
Pemberian Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi;
Undang–Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016; Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015; Keputusan Menteri Pertanian Nomor 01/Kpts/SR.230/B/01/2021; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Pelaksanaan
Bab III Persyaratan
Bab IV Tata Cara Pendaftaran, Besaran, Jangka Waktu Asuransi dan klaim
Bab V Tim Teknis Asuransi Usaha Tani Padi
Bab VI Pembinaan dan Pelaporan
Bab IX Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2021.
7 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Balangan Nomor 15 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Ternak pada Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan dibidang peternakan, perlu dilakukan pengembangan peternakan yang terintegrasi dalam satu kawasan; bahwa dalam rangka kelancaran pengembangan peternakan agar tepat sasaran, berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, perlu diatur terkaitn pengelolaan ternak pada sentra kawasan pembibitan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Ternak Pada Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan;
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014; Peraturan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2010
Peraturan Bupati Tentang Pengelolaan Ternak Pada Sentra Kawasan Perbibitan Peternakan, Berisi Tentang:
1. Ketentuan Umum
2. Persyaratan Lokasi Dan Lahan
3. Kriteria Dan Penilaian Ternak
4. Penjualan Ternak
5. Pengelolaan Dan Penggunaan Hasil Penjualan Ternak
6. Tenaga Kerja
7. Penganggaran
8. Monitoring
9. Pengawasan Dan Pelaporan
10. Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 2021.
9 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
