Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.391/2018, TLD 2018, LL SETDA KAB. MALUKU TENGAH : 41 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Hiburan
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (7), Pasal 11, Pasal 12 ayat (3), Pasal 13, Pasal 19, Pasal 24 ayat (3), Pasal 25 ayat (7), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 30 ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pajak Hiburan.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 13 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 55 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 80 Tahun 2015; PERDAKABMALTENG No. 16 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini diatur tentang : Pendataan, Pendaftaran dan Pelaporan Objek Pajak, Tata Cara Penetapan dan Pembayaran Pajak, Penagihan, Pembukuan, Pemeriksaan, Pengawasan dan Penertiban, Keberatan dan Banding, Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Penguranagan, Keringanan dan Pembebasan Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Mei 2018.
41 Hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tulang Bawang Nomor 31 Tahun 2014
desa - ANA BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD. 2017/No. 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penggunaan Bagian dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 72 ayat (1)
huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, dan Pasal 97 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, perlu
menetapkan Tata Cara Penggunaan Bagian Dari Hasil
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa; bahwa dalam Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun
2017 Bab V Pasal 5 belum mengatur secara rinci Tata
Cara Penyaluran Dana Bagian dari Bagi Hasil Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah sehingga perlu
disempurnakan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penggunaan bagian
dari Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah Kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penentuan besaran bagian desa dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, pengelolaan dana bagi hasil pajak daerah danretribusi daerah, mekanisme pencairan dan penyaluran, penggunaan bagian desa dari dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah, penganggaran dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, pembinaan dan pengawasan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
Peraturan Bupati Batang Nomor 9 Tahun 2017 dicabut.
12 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lingga Nomor 31 Tahun 2023
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2018 Tentang Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
melalui kegiatan sertifikasi massal program strategis nasional - pemberian ketetapan nihil bagi kepengurusan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPhtb) untuk sertifikat tanah bagi masyarakat
2023
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN LINGGA TAHUN 2023 NOMOR 258
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pemberian Ketetapan Nihil Bagi Kepengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Untuk Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Melalui Kegiatan Sertifikasi Massal Program Strategis Nasional
ABSTRAK:
Dalam rangka percepatan pelaksanaan
pendaftaran tanah oleh pemerintah dan untuk mensukseskan Program Strategis Nasional, perlu dilakukan penyiapan dokumen penguasaan/pemilikan
tanah serta sarana dan prasarana yang diperlukan bagi masyarakat agar tanah yang dimiliki dapat didaftarkan. Program Strategis Nasional mencakup kegiatan
Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi tanah dan Konsolidasi Tanah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Lingga tentang Pemberian Ketetapan Nihil Bagi Kepengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) Untuk Sertifikat Hak Atas Tanah
Kegiatan Sertipikasi Massal Program Strategis Nasional.
UU No.31 Tahun 2003; UU No.5 Tahun 1960; UU No.28 Tahun 1999; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.30 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.1 Tahun 2022; UU No.6 Tahun 2023; PP No.24 Tahun 1997; PP No.18 Tahun 2021; Perpres No.86 Tahun 2018; Inpres No.2 Tahun 2018; PermenATR/BPN No.6 Tahun 2018; Permen ATR/BPN No.12 Tahun 2019; Keputusan Bersama Mentru ATR/BPN, Mendagri, dan Mendesa PDTT No.25/SKB/V/2017, No.590-3167A Tahun 2017, dan No.34 Tahun 2017; Perda Kab.Lingga No.1 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati Lingga ini diatur tentang Pemberian Ketetapan Nihil Bagi Kepengurusan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB) Untuk Sertifikat Tanah Bagi Masyarakat Melalui
Kegiatan Sertipikasi Massal Program Strategis Nasional, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juni 2023.
Pada saat Peraturan Bupati
ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 49 tahun 2018 Tentang Pemberian Pengurangan dan Pembebasan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 31 Tahun 2012
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat ( 1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu; bahwa yang dimaksud kinerja tertentu adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan dalam Peraturan Kepala Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Yang Dikelola Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2012;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 13 Tahun 2010;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Insentif Pemungutan Pajak-Pajak Daerah
Bab III Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban
Bab IV Ketentuan Peralihan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2012.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bangli Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN BANGLI TAHUN 2022 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 86 TAHUN 2021 TENTANG PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KEPADA DESA
ABSTRAK:
a. bahwa dalam pembagian Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa dilaksanakan berdasarkan prinsip keterbukaan, akuntabel dan berkeadilan demi terwujudnya pemerataan pembangunan di Desa;
b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu diubah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Bagian Hasil Pajak dan
Retribusi Kepada Desa;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2021
Pasal I Ketentuan Lampiran I diubah ,Ketentuan Lampiran II diubah
Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2022.
-
-
7 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten Nomor 31 Tahun 2001
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2001/Seri A No.31
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:
bahwa untuk menjamin keselamatan penumpang, barang dan kendaraan bermotor yang melalui jalan, perlu meningkatkan penertiban lalu lintas dan angkutan jalan; bahwa dengan adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerint:ab Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah otonom penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor selanjutnya menjadi wewenang Pemerintah Kota/Kabupaten; bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengujian Kendaraan Bermotor.
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-uodang Nomor 18 Tahun 1997; PeraturanDaerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 1987;
Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal terkait pengujian kendaraan bermotor, yang meliputi maksud dan tujuan pengujian, pelaksanaan pengujian, nama, obyek dan subyek retribusi, golongan retribusi dan cara mengukur tingkat penggunaan jasa uji berkala kendaraan bermotor, prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, tata cara pemungutan, wilayah pemungutan retribusi, sanksi administrasi, tata cara penagihan retribusi, tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan, atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan, pengembalian kelebihan pembayaran retribusi, serta kedaluarsa penagihan piutang retribusi karena kedaluarsa penagihan. Uraian lebih panjut terdapat dalam Penjelasan atas peraturan ini.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Agustus 2001.
13 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 31 Tahun 2023
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 66 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak Dan Dana Bagi Hasil Retribusi Daerah Setiap Pekon Kabupaten Pesisir Barat Tahun Anggaran 2022
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Juli 2023.
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 31 Tahun 2021
PERGUB Prov. Sumatera Selatan No. 34 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Laboratorium Lingkungan
ABSTRAK:
Berdasarkan PERGUB No. 30 Tahun 2017 telah ditetapkan tarif layanan pada UPTD Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan penyesuaian dan penambahan beberapa objek layanan sesuai dengan objek layanan yang ada saat ini. Sehingga perlu perubahan dengan ditetapkannya peraturan ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 25 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 23 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 74 Tahun 2012; PP No. 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No. 79 Tahun 2018; PMK No. 129/PMK.05/2020; PERMENLHK No. P.23/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020; PERDA No. 17 Tahun 2016; PERGUB No. 9 Tahun 2014; PERGUB No. 30 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PERGUB No. 53 Tahun 2018.
Dalam peraturan ini yang diatur mengenai ketentuan dalam lampiran huruf A dan C mengenai analisa air dan limbah cair, analisa limbah bahan berbahaya beracun (B3) TCLP, udara ambient, emisi bergerak dan analisa tanah serta pemakaian peralatan.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
PERGUB SUMSEL No. 30 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Laboratorium Lingkungan, diubah.
3 hlm, 1 lampiran 5 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 31 Tahun 2011
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk menunjang penyelenggaraan Otonomi Daerah.
Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 10 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; PP No. 27 Tahun 1983; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 69 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006.
Dalam peraturan ini diatur tentang Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah termasuk di dalamnya mengatur tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan retribusi, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, prinsip dan sasaran penetapan struktur dan besarnya tarif, struktur dan besarnya tarif retribusi, wilayah pemungutan, masa retribusi, tata cara pemungutan, penentuan pembayaran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran, sanksi administrasi, penagihan retribusi yang terutang, keberatan, pengembalian kelebihan pembayaran, pengukuran, keringanan dan pembebasan retribusi, kadaluwarsa penagihan, insentif pemungutan, penyidikan, ketentuan pidana.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Juli 2011.
Terdiri dari 17 halaman dengan lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
