Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA TAHUN 2021 NOMOR : 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara
ABSTRAK:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 32
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan, dalam rangka pemenuhan kebutuhan
pangan di Kabupaten Kolaka Utara, dipandang
perlu mengatur pengelolaan cadangan pangan
Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
b. bahwa untuk mewujudkan ketahanan pangan,
perlu adanya penyediaan cadangan pangan
Pemerintah Daerah yang merupakan bagian dari
sub sistem cadangan pangan nasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan
Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Kolaka
Utara;
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi dan Kabuoaten Kolaka Utara di Provinsi
Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pcmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah tcrakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);
6. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234 ), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019
tentang Prubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomr 6398);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 227,Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988
tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di
Daerah (Lembarab Negara Tahun 1988 Nomor 10,
Tarnbahan Lembaran Negara Nornor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002
Tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara
Tahun 2002 Nornor 142 Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4254);
10 Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang
Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun
2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan
Masyarakat Desa/Kelurahan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun
2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
13. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia
Nomor 11/PERMENTAN/KN.130/4/2018 tentang
jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (Serita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
481);
14. Kepetusan bersama Menteri Koordinasi Bidang
Perekonomian dan Menteri Koordinasi Bidang
Kesejahteraan Rakyat Nomor KEP46 / M.EKON / MEN KO/ KESRA/VIII/2005 ten tang
Pedoman Umum Koordinasi Pengelolaan Cadangan
Beras Pemerintah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Utara Nomor
3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka Utara
(Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun
2016 Nomor 3).
BAB I KETENTUAN UMUM,
BAB II SASARAN,
BAB III PENDANAAN,
BAB IV ORGANISASI PENGELOLA CADANGAN PANGAN,
BAB VI MEKANISME PENYALURAN,
BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN,
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juni 2021.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Serdang Bedagai No. 17 Tahun 2016
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Klinik Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 53 Perwali Kota Medan No. 53 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan, maka perlu dibentuk Perwali tentang pembentukan UPT Klinik Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Drt Tahun 1956; UU No. 31 Tahun 2004; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 13 Tahun 2010; UU No.5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 22 Tahun 1973; PP NO. 50 Tahun 1991; PP No. 35 Tahun 1992; Permendagri No. 12 Tahun 2017; Perda Kota Medan No. 15 Tahun 2016; Perwali Kota Medan No. 1 Tahun 2017; Perwali Kota Medan No. 53 Tahun 2017.
Perwali ini mengatur tentang pembentukan UPT Klinik Kesehatan Hewan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Medan dengan menetapkan batasan istilah dalam pengaturannya. Diatur tentang pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, uraian tugas, eselonisasi serta tata kerja.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2018.
-
Pengaturan kerja dan harmonisasi tugas antara UPT dan Bidang pada Dinas, serta hal- hal yang belum diatur dalam Perwali ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
Peraturan ini terdiri atas 10 hlm, Lampiran : 1 Lamp.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjarbaru No. 17 Tahun 2011
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011
ABSTRAK:
Dahma dam walla PenSafOilm saharan produky umuc merreouni kerwurtan
;organ dean rangka ak see. ase ounngkatan poduktmtas dan niulu nasl aces., Um, perreintall Kota eaniarbaru perki memberikan culrungari /abed& peek dengan meneta0cOn tedialian OMR:emir, subseo puruk:byetwa ttnIvk Wanda/an dan pengamanan penyakean pupuk bersubma. setagaimana dirnakSod detam hunt a. peso mengetur mengene kebutuhan Can Nuys eceran testing. ouguk bersubsdhp;bahwa bertlearkan perambare1n sebagaimara dunalrtod dalam hurt" a dan neut b di ate. Wu rnenetadkan dengan Peatutan Walikot a
UndangrUndang Ikea 12 Tabun 1992;Unciang-Unclang ttau 8 Tahun 1999;undang.Umang Nome 9 Tabun 1999;undang-Undang Honor 18 Tanun 2004;Undang.Undang Now 32 Tabun 2001; Unoang-Undang Nomor 33 Tabun 20434;Perelman Pernenntah Nomor 8 Tanun 2001;Peraturan P'emenntab Republik Incloneia 'Omer 38 Tarsal 2007;Peraturan Preaden Republik lndosese Nano, 77 Tabun 2005;Perturan *tempo Pettaman Nomor 08/PenTentan/SR.190/2/2007; Peaturan Menten Petaman Nona 40(Permentani0T.1404/2037 %Mang Rekcmendas. Pernupuhan N, P dan K pada Pads Satan Sp45afik tokasK;Perawran Mellen Petlagangan Itepubk Indonesia Nomor 2101. DAG:PER/6/2006; Perawran Menten Perunian nine 06 /Permentan/91130/2/2011;Keartusan Menten Perindustnan dan PerdadanOrm NOM! 634MPP./KeitY9:2002;Keputan Menten Petanian Nona 0911(ptsaP.260/1/2033; Keptitusan Menten Pertaman Norio 237/KplaitOT. 210/9/2003;KtpiltuSan Mellen Rotarian Nano 239/Xtrs70T. 210.e/2003;Peaturan Guoarnur Kalimantan Selatan Nowt 015 Talton 2011; Peak:an Daeran Kota Banjarbaru Nome 2 Tahun 2006; Persturan titan Kota eaniarbaru Nora 11 Tahun 2008
Peraturan Walikota ini mengatur Tentang Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Di kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2011 dengan Sistematika;Ketentuan Umum;PERUNTUICAN PtIPUKI3E111.51.1551D1;Alokasi Pupuk Bersubsidi;Penyaluran dan Harga Eceran tertinggi (NET) Pupuk Bersubsidi Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 April 2011.
19 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tebo No. 17 Tahun 2002
Peraturan Daerah (PERDA) tentang PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK
ABSTRAK:
Untuk mewujudkan kebersihan, keindahan dan kesejahteraan dalam Kab. Tebo sesuai dengan Program Pemerintah Kab. Tebo salah satunya adalah meningkatkan kesehatan masyarakat, perlu menertibkan pengembangan dan pengawasan ternak dalam Kab. Tebo; Untuk berhasilnya Pembangunan Pertanian tidak terlepas dari adanya gangguan hama yang memakan tanaman dan merusak sarana prasarana pertanian salah satunya adalah ternak; Berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu membuat Perda Kab. Tebo tentang Penertiban dan Pengembangan Ternak.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 22 Tahun 1983; PP No. 27 Tahun 1983; Keppres No. 44 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang PENERTIBAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK, meliputi Kewajiban Peternak dan Sanksi; Penertiban Lalu Lintas Ternak.
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 November 2002.
Hal-hal yang belum diatur dalam Perda ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
7 hlmn;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 17 Tahun 2016
ALOKASI KEBUTUHAN DAN HARGA ECEREN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH
2016
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2016 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Kebutuhan dan Harga Eceren Tertinggi Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Bengkulu Tengah
ABSTRAK:
a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 52 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang alokasi Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Bengkulu Tengah;
1. UU No. 12 Tahun 1992
2. UU No. 8 Tahun 1999
3. UU No. 24 Tahun 2008
4. UU No. 23 Tahun 2014
5. PP No. 8 Tahun 2001
6. PP No. 38 Tahun 2007
7. Permentan No. 60/Permentan/SR/130/12/2015
8. Perda Kab. Bengkulu Tengah No. 05 Tahun 2012
Pasal 3 :
(1) Alokasi pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan pertimbangan ususlan kebutuhan yang diajukan oleh Kecamatan serta alokasi pupuk bersubsidi Tahun 2015 untuk kebutuhan Kabupaten.
Pasal 9 :
Harga Eceran Tertinggi T) pupuk bersubsidi sebagaiman dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- Pupuk Urea = Rp. 1.800,- per Kg;
- Pupuk SP-36 = Rp. 2.000,- per Kg;
- Pupuk ZA = Rp. 1.400,- per Kg;
- Pupuk NPK = Rp. 2.300,- per Kg;
- Pupup Organik = Rp 5.00,- per Kg;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2016.
43 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2024
Pangan, Pertanian dan PeternakanStruktur Organisasi
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.9 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah
Potong Hewan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.10 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya,
Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.12 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sub Terminal Agribisnis
Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.11 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Hewan
Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan
kelembagaan-dinas pertanian, pangan, dan perikanan
2024
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2024/NO. 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian, Pangan, Dan Perikanan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan penyesuaian sistem kerja
guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan
profesional, tugas dan fungsi serta tata kerja unit
pelaksana teknis daerah pada Dinas Pertanian, Pangan,
dan Perikanan perlu disesuaikan; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan
Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten
Sleman pembentukan, susunan organisasi, tugas, fungsi,
dan tata kerja unit pelaksana teknis daerah pada Dinas
Pertanian, Pangan, dan Perikanan diatur dengan
Peraturan Bupati;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 11 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2020;
Materi Pokok: Ketentuan Umum, Pembentukan, UPTD Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah Potong Hewan, UPTD Pengembangan Budidaya, Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan, UPTD Sub Terminal Agribisnis, UPTD Pelayanan Kesehatan Hewan, Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana, Tata Kerja, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2024.
Mencabut: Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.9 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Hewan Ambarketawang dan Rumah
Potong Hewan, Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.10 Tahun 2018 tentang
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengembangan Budidaya,
Pengolahan, dan Pemasaran Perikanan, Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Sub Terminal Agribisnis, Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.11 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pelayanan Kesehatan Hewan, dan Peraturan Bupati Sleman Nomor 38.13 Tahun 2018 tentang Pembentukan
Balai Penyuluhan Pertanian, Pangan, dan Perikanan.
Jumlah Halaman: 15 hlm. Lampiran: 5 hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman Nomor 17 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Pengawasan Keamanan Pangan
ABSTRAK:
bahwa masyarakat berhak untuk memperoleh Pangan yang aman, sehat dan berkualitas sebagai salah satu kebutuhan dasar yang mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang sehat, unggul dan cerdas; bahwa untuk menjamin kebutuhan masyarakat atas
tersedianya Pangan yang aman, sehat dan berkualitas, Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya Pengawasan Keamanan Pangan yang beredar; bahwa dalam rangka Pengawasan Keamanan Pangan perlu membentuk suatu peraturan daerah yang memberikan arah, landasan, pedoman dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam
Keamanan Pangan;
Dasar Hukum Peraturan: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019;
Materi Pokok: Ketentuan Umum; Jenis Usaha Pangan; Pengawasan Keamanan Pangan; Sertifikasi Pangan Olahan; Label Dan Iklan; Sosialisasi, Promosi, Bimbingan Teknis Dan Fasilitasi; Pembinaan Dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Jumlah Halaman: 22hlm. Penjelasan: 6 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
