Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
- bahwa untuk tertib administrasi pemberian dan
pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan
retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan
Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, di atas perlu diatur dengan Peraturan Bupati
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2010; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2011; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 7 Tahun 2019; Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 8 Tahun 2019;
Peraturan Bupati ini mengatur 12 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Asas dan TUjuan, BAB III Penerimaan Insentif, BAB IV Besaran Insentif, BAB V Penganggaran dan Pertanggungjawaban, BAB VI Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2022.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Klungkung Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BERITA DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2022 NOMOR 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan,perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O11,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022,Peraturan Pemerintah Nomor 14 Talun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2O1O,Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2OI2,Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016, Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2021.
BAB I Ketentuan Umum
BAB II PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK
BAB III KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal I September 2022
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2022.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tasikmalaya Nomor 31 Tahun 2018
PERBUP Kab. Tasikmalaya No. 149 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2017 tentang tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 September 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Buleleng Nomor 31 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomer 31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK SARANG BURUNG WALET
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10 ayat (5), Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 14 ayat (4), dan Pasal 27 ayat (3)
Peraturan Darah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet, bahwa Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang TataCara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2017 tentang, Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet sudah tidak sesuai dengan perkembangan saat ini sehingga perlu dilakukan penyesuaian, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara RepublikIndonesia Tahun 1945,Undang-Undang Nomor 69 Tahun
1958,. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015,. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011
Pasal 1 Ketentuan Umum
Pasal 2 Ruang Lingkup
Pasal 16 PEMBETULAN, PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN YANG TIDAK BENAR DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 24 Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2022.
23 Halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Barat Nomor 31 Tahun 2016
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI/DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB)
2016
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2016 NOMOR 31
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Penghapusan atau Pengurangan Sanksi/Denda Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan kemudahan dan keringanan sanksi/denda pajak kendaraan bermotor (PKB) maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2016 tentang Penghapusan atau Pengurangan Sanksi/ Denda Pajak Kendaraan Bermotor.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008; Undang—Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2016.
Peraturan Gubernur mengatur mengenai perubahan atas peraturan gubernur Papua Barat Nomor 25 Tahun 2016 Tentang penghapusan atau pengurangan sanksi/denda pajak kendaraan bermotor (PKB).
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2016.
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 31 Tahun 2003
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Yang Sudah Kedaluwarsa
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu raya nomor 15 Tahun 2012, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang sudah kadaluarsa
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2011.
Ketentuan Umum; Kadaluarsa Penagihan; Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak yang Kadaluarsa; Penghapusan Piutang Pajak karena Kondisi Tertentu; Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 November 2015.
7 halaman peraturan dan 4 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2012
HARGA SATUAN - TARIF DASAR AIR TANAH - PAJAK AIR TANAH
2012
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2012/NO.31
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang HARGA SATUAN TARIF DASAR AIR TANAH UNTUK PAJAK AIR TANAH
ABSTRAK:
Dengan berlakunya Perda No. 2 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah, maka perlu adanya petunjuk sebagai pedoman pelaksanaan mengenai pengelolaan pajak air tanah;
Untuk memenuhi maksud diatas, perlu ditetapkan dengan Perbup Tanjung Jabung Timur.
UU No. 54 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 14 Tahun 2000; UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 38 Tahun 2007 Permendagri No. 13 Tahun 2006; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Perda Kab. Tanjung Jabung Timur No. 2 Tahun 2012.
Perbup ini mengatur tentang Harga Satuan Tarif Dasar Air Tanah untuk Pajak Air Tanah, meliputi; Dasar Pengenaan Pajak, Tarif Pajak dan Tata Cara Perhitungan Pajak.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Juni 2012.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 31 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 31, BD.2021/NO.31, LL KAB. KAYONG UTARA : 10 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TATA CARA PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH DALAM PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK TERTENTU DI KABUPATEN KAYONG UTARA
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penelitian terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Kabupaten Kayong Utara;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.6 Tahun 2007, UU No.28 Tahun 2009, UU No.23 Tahun 2014, PP No.96 Tahun 2012, PP No.5 Tahun 2021, PP No.6 Tahun 2021, Permendagri No.112 Tahun 2016, Perda Kayong Utara No.12 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Jenis Layanan Publik Tertentu yang Dilakukan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah, Jenis Pajak Daerah, Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah, Larangan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Agustus 2021.
Peraturan ini memiliki 10 halaman
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 31 Tahun 2020
HUKUM ACARA DAN PERADILAN - HUKUM PIDANA, PERDATA, DAN DAGANG - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - PERPAJAKAN
2020
Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 31, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 61016
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana Di Bidang Perpajakan Daerah
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 48 ayat (2) Perda No. 6 Tahun 2010, perlu menetapkan Pergub tentang Tata Cara Pemeriksaan Bukti Permulaan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah.
Dasar hukum peraturan ini adalah UU No. 29 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; serta Perda No. 6 Tahun 2010.
Peraturan ini berisi tentang pendelegasian kewenangan, informasi, data, laporan dan/atau pengaduan, ruang lingkup, jenis dan jangka waktu pemeriksaan, standar pelaksanaan pemeriksaan, hak, kewajiban, kewenangan, surat perintah pemeriksaan, pemeriksaan secara terbuka dan tertutup, penangguhan pemeriksaan, laporan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan, bahan bukti baru, tindak pidana yang diketahui seketika, serta bukti permulaan yang cukup dan laporan kejadian.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2020.
PERGUB ini terdiri atas 21 hlm.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
