Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 31 Tahun 2003

Retribusi Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI, TATA CARA MEMPEROLEH IZIN OPERASI DAN TRAYEK, IZIN TRAYEK INSIDENTIL, MASA BERLAKUNYA IZIN OPERASI DAN IZIN TRAYEK, KARTU PENGAWASAN, PENCABUTAN / PENOLAKAN IZIN OPERASI DAN TRAYEK, RETRIBUSI IZIN OPERASI, IZIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, SANKSI ADMINISTRASI, TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI, PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, KADALUARSA PENAGIHAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Padang Sidempuan Nomor 31 Tahun 2003 tentang Retribusi Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan

T.E.U.

Indonesia, Kota Padang Sidempuan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2003

Tempat Penetapan

Padang Sidempuan

Tanggal Penetapan

12 Maret 2003

Tanggal Pengundangan

12 Maret 2003

Tanggal Berlaku

12 Maret 2003

Sumber

LD.2003/ No.31

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - TRANSPORTASI DARAT / LAUT / UDARA - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Padang Sidempuan

Bidang

Halaman ini telah diakses 550 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda padangsidimpuan no 31 thn 2003-ok.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Retribusi - Izin - Operasi - dan - Izin - Trayek - Angkutan - Jalan
2003
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 31, LD.2003/ No.31
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan
ABSTRAK:	a. bahwa dalarn rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Desentralisasi, Pemerintah Kota Padangsidimpuan didalam pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan perlu didukung dengan Pendapatan Asli Daerah; b. bahwa Retribusi merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD); c. bahwa Operasi clan Trayek Angkutan Jalan menyangkut kepada pemanfaatan prasarana, sarana dan fasilitas umum, yang didalam pemanfaatannya harus dapat melindungi kepentingan umum . dan kelestarian lingkungan ; . d. bahwa pelaksanaan Trayek Angkutan Umum perlu dilakukan pembinaan, pcngaturan, pengendalian dan pengawasannya melalui suatu pengaturan , penetapan Izin Operasi dan Izin Trayek yang dalarn Kewenangan Daerah unruk mengatur dan menetapkannya ·; e. bahwa pengaturan dan penetapan Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan memerlukan biaya fisik dan operasional, oleh karena itu layak dibebankan Retribusi atas pernberian Izin Operasi clan Trayek Angkutan Jalan untuk dapat diperolehnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dasar Hukum Peraturan ini adalah Undang Undang Nomor 8 tahun 1981, Undang Undang Nomor 4 tahun 1992, Undang Undang Nomor 22 tahun 1999, Undang Undang Nomor 25 tahun 1999, Undang Undang Nomor 34 tahun 2000, Undang Undang Nomor 4 tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993 , Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1997, Keputusan Menteri Dalarn Negeri Nornor 174 tahun 1997 , Keputusan Menteri Dalam Negeri Nornor 175 tahun 1997, Keputusan Menteri Peihubungan Nomor KM. 84 tahun 1999 , Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 21 tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonorni Daerah Nomor 23 Tahun 2001, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 24 Tahun 2001 . Peraturan ini berisi tentang KETENTUAN UMUM, NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI, TATA CARA MEMPEROLEH IZIN OPERASI DAN TRAYEK, IZIN TRAYEK INSIDENTIL, MASA BERLAKUNYA IZIN OPERASI DAN IZIN TRAYEK, KARTU PENGAWASAN, PENCABUTAN / PENOLAKAN IZIN OPERASI DAN TRAYEK, RETRIBUSI IZIN OPERASI, IZIN TRAYEK DAN KARTU PENGAWASAN, TATA CARA PEMUNGUTAN, SANKSI ADMINISTRASI, TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI, PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI, KADALUARSA PENAGIHAN, KETENTUAN PIDANA, KETENTUAN PENYIDIKAN, KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2003. 10 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 31 Tahun 2003

Retribusi Izin Operasi dan Izin Trayek Angkutan Jalan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT