Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pencairan Pernyataan Modal Pemerintah Kabupaten Merauke Yang Berupa Uang Pada Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Merauke
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pemenuhan penyertaan modal berupa uang yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Merauke pada Perusahaan Umum Daerah Kabupaten Merauke perlu dilakukan pencairan penyertaan modal berupa uang, guna menjamin tertib administrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pencairan penyertaan modal berupa uang sehingga perlu disusun tata cara pencairan penyertaan modal berupa uang.
UU No. 12 Tahun 1969; UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2008; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022;UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 71 Tahun 2010; PP No. 54 Tahun 2017; Permendagri No. 59 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 64 Tahun 2013; Perda Kab. Merauke No. 2 Tahun 2009; Perda Kab. Merauke No. 5 Tahun 2018; Perda Kab. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Merauke No. 6 Tahun 2019; Perda Kab. Merauke No. 7 Tahun 2019.
Peraturan bupati ini mengatur tentang tata cara pencairan penyertaan modal Pemkab Merauke yang berupa uang pada perusahaan umum daerah Kab. Merauke dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Ruang lingkup dari peraturan ini adalah penyertaan modal, pencairan penyertaan modal, dan pertanggungjawaban pencairan penyertaan modal. Penyertaan modal ditetapkan dalam APBD tahun anggaran berkenan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan kelayakan usaha berdasarkan tingkat kesehatan BUMD. Diatur mengenai persyaratan pencairan, tata cara pencairan, dan pertanggungjawaban pencairan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2021.
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Analisis Standar Belanja Kabupaten Sragen Tahun 2023
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (5) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Analisis Standar Belanja Kabupaten Sragen Tahun
2023;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/JasaPemerintah Nomor 6 Tahun 2016;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Penyusunan ASB, ASB, Pemanfaatan ASB, Tata Cara Perubahan dan Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2021.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cilacap Nomor 88 Tahun 2022
PEDOMAN AUDIT KINERJA INSPEKTORAT KABUPATEN CILACAP
2022
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD.2022/NO.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Audit Kinerja Inspektorat Kabupaten Cilacap
ABSTRAK:
a. bahwa fungsi pengawasan internal dalam pemerintah daerah
akan terlaksana dengan baik jika memiliki
kewenangan/mandat dan landasan hukum yang jelas guna
meningkatkan pendayagunaan aparatur sipil negara dalam
melaksanakan tugas pemerintahan yang baik dan bersih;
b. bahwa guna mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih
melalui pengawasan internal dalam pemerintah daerah
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan pedoman
audit kinerja;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf (a)
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, menyebutkan bahwa untuk
memperkuat dan menunjang efektifitas Sistem Pengendalian
Intern di Lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan
pengawasan intern atas penyelenggaraan tugas dan fungsi
Instansi Pemerintah termasuk akuntabilitas keuangan Negara;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Cilacap tentang Pedoman Audit Kinerja
Inspektorat Kabupaten Cilacap;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016
Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan terkait Pedoman Audit Kinerja Inspektorat Daerah yang dipergunakan sebagai acuan bagi dalam melakukan audit kinerja.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2022.
43
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukoharjo Nomor 88 Tahun 2022
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019;
Peraturan Bupati (Perbup) ini mengatur tentang dasar kebijakan penetapan tarif, blok konsumsi dan kelompok pelanggan, pendapatan dan tarif Perumda Air Minum Tirta Makmur.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2022.
11 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pemalang Nomor 88 Tahun 2017
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, PerdaganganStandar/Pedoman
Status Peraturan
Mencabut :
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabuaten Pemalang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Pengaturan Pedagang Kaki Lima
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, BD Tahun 2017/No.88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:
bahwa dengan ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 ; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 ; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negen Nomor 12 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabu paten Pemalang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2013;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Maksud dan Tujuan
Bab III Ruang Lingkup
Bab IV Tanggung Jawab
Bab V Pendataan PKL
Bab VI Pendaftaran PKL
Bab VII Lokasi PKL
Bab VIII Jenis Tempat Usaha
Bab IX Pemindahan dan Penghapusan Lokasi PKL
Bab X Hak, Kewajiban dan Larangan PKL
Bab XI Pelaporan
Bab XII Peran Serta Masyarakat
Bab XIII Penertiban
Bab XIV Pembiayaan
Bab XV Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Desember 2017.
Peraturan Bupati Pemalang Nomor 6 Tahun 2007 dicabut.
20 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonogiri Nomor 88 Tahun 2018
PERBUP Kab. Wonogiri No. 21 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang Terjangkau dan Bermutu/Gratis Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang Terjangkau dan Bermutu/Gratis
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Yang Terjangkau dan Bermutu/Gratis
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pendidikan gratis 9 tahy yang merata, berkeadilan terjangkau dan bermutu di Kabupaten Wonogiri maka setiap satuan pendidikan wajib membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah;
b. bahwa agar dalam pelaksanaannya lebih berdayaguna, bberhasil guna, efektif dan efisien maka Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah bagi Pendidikan Dasar dalam Penyelenggaraan Pendidikan yang terjangkau dan bermutu/gratis perlu ditinjau kembali;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Wonogiri tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Ynag Terjangkau dan Bermutu/Gratis;
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU Nomor 13 Tahun 1950, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 20 Tahun 2003, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 12 Tahun 2011, UU Nomor 5 Tahun 2014, UU Nomor 23 Tahun 2014, PP Nomor 19 Tahun 2005, PP Nomor 58 Tahun 2005, PP Nomor 79 Tahun 2005, PP Nomor 48 Tahun 2008, PP Nomor 27 Tahun 2016, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2016, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 75 Tahun 2016, Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 34 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Bupati ini mengubah beberapa ketentuan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Yang Terjangkau dan Bermutu/Gratis yaitu tentang BOSDA, Struktur APBS, Penyusunan RKAS, Pengelolaan BOSDA, Penyimpanan dana BOS.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2018.
Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan dan Penatausahaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Dasar dan Belanja Sekolah Bagi Pendidikan Yang Terjangkau dan Bermutu/Gratis
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Barito Kuala Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan Dan Jembatan Serta Sarana Umum
ABSTRAK:
Dalam rangka memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi identitas jalan dan jembatan serta sarana umum perlu diatur serta ditetapkan nama jalan dan sarana umum yang ada di Kabupaten Barito Kuala.
Dasar Hukum: UU Nomor 27 Tahun 1959; UU Nomor 14 Tahun 1992; UU Nomor 24 Tahun 1992; UU Nomor 38 Tahun 2004; UU Nomor 12 Tahun 2011; PP Nomor 41 Tahun 1993; PP Nomor 43 Tahun 1993; PP Nomor 38 Tahun 2007.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pedoman Pemberian Nama Jalan dan Sarana Umum yang memuat Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Jenis Jalan dan Jembatan Serta Sarana Umum; Kewenangan Pemberian Nama Jalan dan Jembatan Serta Sarana Umum; Pemberian Nama; Tata Cara Persetujuan Penamaan; Tiang dan Papan Nama; Ketentuan Pidana; Penyidlkan; Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2020.
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Boyolali Nomor 88 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 88, Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2021 Nomor 88
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5)., Pasal 13 ayat (2), Pasal l7 ayat (3), Pasal 21 ayat (5), Pasal 23 ayat (6), Pasal 26 ayat (5), Pasal 44 ayat (2}, Pasal 59, Pasal 61 ayat (5}, Pasal 63 ayat (6), Pasal 64 ayat (6), Pasal 71, Pasal 80, Pasal 81 ayat (5), Pasal 83, dan Pasal 90 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 14 Tahun 2018.
Peraturan ini mengatur tentang upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan dan nilai warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, bangunan Cagar Budaya, struktur Cagar Budaya, situs Cagar Budaya, dan kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/ atau kebudayaan melalui proses penetapan dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2021.
26 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 88 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Kelola Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Beber Kabupaten Cirebon
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Oktober 2020.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
