TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2018/No.59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan
ABSTRAK:
: a. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur tanda nomor kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas jabatan;
b. bahwa Peraturan Bupati Luwu Nomor 18 Tahun 2013 tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan telah tidak sesuai lagi dengan Struktur Perangkat Daerah yang baru, sehingga perlu diadakan perubahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan
Kendaraan Dinas Jabatan.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rupublik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 2015
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2016
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 7 Tahun tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; 2016
13. Peraturan Bupati Luwu Nomor 112 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Jabatan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Luwu
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS
BAB IV PEMBIAYAAN
BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB VI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 59
7 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Hari Nomor 59 Tahun 2018
TAMBAHAN PENGHASILAN - PEGAWAI NEGERI SIPIL - PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2018/NO.60
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BATANG HARI
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal (1) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Perbup tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil;
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipili di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari
UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; PP No. 11 Tahun 2017; Perpres No. 52 Tahun 2009; PERDA No. 5 Tahun 2006; PERDA No. 11 Tahun 2016
PERBUP ini Mengatur Mengenai Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipili di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari; Meliputi Maksud dan Tujuan; Komponen, Kriteria dan Metode Perhitungan Tambahan Penghasilan; Perhitungan Besaran TPP; Pembayaran TPP; Pembiayaan, Monitoring dan Pengawasan; Larangan dan Sanksi; Ketentuan Peralihan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Oktober 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:
1.Perbup No. 7 Tahun 2015 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerinah Kabupaten Batang Hari sebagaimana diubah dengan Perbup Batang Hari No. 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Batang Hari Nomor 7 Tahun 2015;
2.Perbup No. 49 Tahun 2013 tentang Pemberian Tunjangan Khusus kepada Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batang Hari sebagaimana telah diubah dengan Perbup Batang Hari No. 12 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Perbup Batang Hari No. 49 Tahun 2013; dan
3.Perbup No. 1 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berupa Uang Makan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Batang Hari;
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
14 hlmn; 7 lmprn
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 59 Tahun 2018
Badan Layanan UmumKesehatanSistem Pengendalian Intern
Status Peraturan
Dicabut dengan :
PERGUB Prov. Jawa Tengah No. 11 Tahun 2023 tentang Peraturan Internal Korporasi/Institusi (Corporate by Laws) Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
Mengubah :
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Provinsi Jawa Tengah
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di RSJ Daerah Dr. RM. Soejarwadi Provinsi Jawa Tengah dan sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r UU No 44 Tahun 2009 tentang RS telah ditetapkan Pergub Jateng No 37 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital by Laws) pada RSJ Daerah Dr. Soejarwadi Prov Jateng; bahwa dengan adanya perkembangan keadaan khususnya terkait peraturan perundang-undangan Bidang Kesehatan, maka Pergub sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditinjau; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagiaman dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pergub tentang Perubahan atas Pergub Jateng no 37 Tahun 2014 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hoapital by Laws) pada RSJ Daerah Dr. RM. Soedjarwadi Prov Jateng;
UU No 10 Tahun 1950; UU no 29 Tahun 2004; UU No 36 Tahun 2009; UU No 44 Tahun 2009; UU no 5 Thun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 101 Tahun 2014; Perda Prov Jateng No 1 Tahun 2011; Permenkeu No 10/PMK.02/2006; Permendagri No 61 Tahun 2007; Pergub Jateng No 98 Tahun 2008; Pergub Jateng No 89 Tahun 2010; Pergub Jateng No 96 Tahun 2010; Pergub Jateng No 37 Tahun 2014; Pergub Jateng no 86 Tahun 2016; Pergub Jateng No 21 Tahun 2017;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 2, PAsal 3, Pasal 4, Pasal 6, PAsal 7, Pasal 10, PAsal 11, PAsal 16, PAsal 28, PAsal 32, penghapusan Pasal 33, Pasal 34, perubahan pada PAsal 36, Pasal 37, Pasal 39, PAsal 40, PAsal 42, Pasal 43, PAsal 44, Pasal 45, PAsal 46, penghapusan Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, perubahan pada Pasal 62, Pasal 65 dan menghapus angka 1, angka 2, dan angka 3 huruf b serta merubah huruf c pada Pasal 65, perubahan pada Pasal 72, Pasal 73, Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88.
CATATAN:
Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Mei 2018.
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2014 diubah.
29 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang UANG PERSEDIAAN, GANTI UANG PERSEDIAAN DAN TAMBAHAN UANG PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Penetapan batas jumlah Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-UP) dan Surat Pembayaran Ganti Uang Persediaan (SPP-GU) di tetapkan peraturan Kepala Daerah, Sehingga Berdasarkan Pertimbangan Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uang persediaaan, Ganti Uang Persediaan dan Tambahan uang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kuningan Tahun anggaran 2019.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013, Peraturan Daerah kabupaten Kuningan Nomor 9 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 61 Tahun 2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018.
Terdiri Dari 10 Pasal.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
6 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Jaya Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 62 tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan pelaksanaan anggaran yang mengalami penambahan, perubahan dan pergeseran anggaran perlu dilakukan pembayaran mendahului penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Jaya Tahun Anggaran 2018.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 4 Tahun 2002; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 33 Tahun 2004; UU No 11 Tahun 2006; UU No 23 Tahun 2014; PP No 58 Tahun 2005; PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No 33 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 11 Tahun 2017; PERBUP Aceh Jaya No 62 Tahun 2017.
Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 3 Pasal yang terdiri dari Pasal I, Pasal 3 A, Pasal II
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Mei 2018.
4 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kubu Raya Nomor 59 Tahun 2018
PERBUP Kab. Kubu Raya No. 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 75 TAHUN 2017 TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018 dan mengakomodir Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultan, Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan, dan Pejabat Pembuat Komitmen, maka perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 25 Tahun 2018; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
UU No.35 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.23 Tahun 2016, PP No.58 Tahun 2005, Permendagri No.13 tahun 2006, diubah Permendagri No.21 Tahun 2011, Perda Kubu Raya No.25 Tahun 2010, Perbup Kubu Raya No.75 Tahun 2017, diubah Perbup No.25 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 75 Tahun 2017 Tentang Standar Pembiayaan Pengelolaan Keuangan Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Oktober 2018.
Penjelasan sebanyak 11 (sebelas) halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 59 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGAMAT PENGAIRAN PADA DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR KABUPATEN SANGGAU
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Bupati Sanggau Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas , Fungsi dan Tata Kerja Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air kabupaten Sanggau, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pengamat Pengairan Pada Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kabupaten Sanggau
UU No.27 Tahun 1959, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.18 Tahun 2016, Permendagri No.12 Tahun 2017, Perda No.8 Tahun 2016, Perbup No.45 Tahun 2016
Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas dan Fungsi; Kelompok Jabatan Fungsional; Tata Kerja; Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan; Eselonering; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 November 2018.
Pencabutan Perbup No.59 Tahun 2008
6 halaman dan 1 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lampung Barat Nomor 59 Tahun 2018
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABupaten TAHUN 2018 - 2025
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59,
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TAHUN 2018 - 2025
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (4)
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang
Rencana Umum Penanaman Modal maka perlu
menyusun Rencana Umum Penanaman Modal
Kabupaten
UU No.6 Tahun 1991, UU No.25 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.16 Tahun 2012, PeraturanBKPMD No.9 Tahun 2012, PERGUB No.46 Tahun 2015, PERDA No.8 Tahun 2016
Peraturan Bupati Tentang Rencana Umum
Penanaman Modal Kabupaten Tahun 2018-2025
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 2018.
Halaman 31
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 59 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bekasi No. 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi
PAKAIAN - DINAS - PEGAWAI - NEGERI - SIPIL - DI - LINGKUNGAN - PEMERINTAH - KABUPATEN - BEKASI
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD 2018/59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi
ABSTRAK:
Bahwa sehubungan telah ditetapkannya Permendagri No. 6 Tahun 2016 Bekasi sebagaimana telah diubah melalui perbup No. 53 Tahun 2015 maka perlu ditetapkan kembali dengan Perbup.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 62 Tahun 1990; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 18 Tahun 2016; Keppres No. 18 Tahun 1972; Permen Tenaga Kerja dan transmigrasi No. PER.09/MEN/V/2011; Permendagri No. 11 Tahun 2008; Permendagri No. 19 Tahun 2008; Permendagri 49 Tahun 2007; Permendagri No. 19 Tahun 2013; Pakaian BPBD berpedoman pada Perkep BNPB No. 15 Tahun 2014; Permendagri No. 6 Tahun 2016; Permenhub No. PM 19 Tahun 2015; Perda Kab. Bekasi No. 6 Tahun 2016; Perbup No. 31 Tahun 2018.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Pakaian Dinas, Atribut Pakaian Dinas, Pemakaian Atribut Pakaian Dinas, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-lain, Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018.
25 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 59 Tahun 2018
sekretariat daerah - kedudukan - susunan organisasi - tugas dan fungsi - tata kerja
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 59, BD.2018/NO. 59
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengakibatkan perubahan tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah, sehingga Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah perlu diganti; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;
UU No 9 Tahun 1965; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 18 Tahun 2016; Permendagri No 112 Tahun 2018; Perda Kab Batang No 8 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang kedudukan Sekretariat Daerah yang merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Serketaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab keada Bupati. Susunan Organisasinya terdiri dari Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Ekonomi Pembangunan, Asisten Administrasi dan Jabatan Fungsional. Diatur juga mengenai tugas dan fungsi serta tata kerja Sekretariat Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Batang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Batang dcabut dan dinyatakan tidak berlaku.
25 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
