Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 162, Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 162
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR BIAYA KHUSUS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PADA INSPEKTORAT KOTA PROBOLINGGO
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tercapainya tujuan
penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik Pemerintah
Kota Probolinggo perlu meningkatkan pembinaan dan
pengawasan secara efisien dan efektif melalui kegiatan
pengawasan sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan;
b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, dilaksanakan oleh Inspektorat selaku
Aparat Pengawas Intern Pemerintahan;
c. bahwa untuk menunjang pelaksaanaan tugas Inspektorat Kota
Probolinggo sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dipandang
perlu memberikan biaya khusus dalam melaksanakan
kegiatan pembinaan dan pengawasan yang besarannya
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Walikota tentang Standar Biaya Khusus
Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Kota
Probolinggo;
Mengingat : 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8
Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata
Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007
tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat Di
Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintah
Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja
Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Keputusan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan Nomor Kep-971/K/SU/2005 tentang
Pedoman Penyusunan formasi jabatan fungsional Auditor di
lingkungan Aparat Pengawas Internal Pemerintah;
18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24);
19. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 82 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kota Probolinggo (Berita
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 82);
mengatur mengenai penetapan standar biaya khusus pembinaan dan pengawasan pada isnpektorat kota probolinggo dimana diberikan secara lumpum. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, maksud tujuan dan ruang lingkup, kriteria kegiatan penugasan, tugas pembinaan dan pengawasan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan, mekanisme pembebanan biaya pemeriksaan, ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Desember 2018.
jumlah 11 halaman + lampiran 2 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 153 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 153, Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 153
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang STANDAR HARGA SATUAN BAHAN BANGUNAN DAN
UPAH KERJA TRIWULAN III TAHUN 2018
ABSTRAK:
Menimbang : a. bahwa dalam rangka terwujudnya pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 yang efektif, akuntabel dan
efisien, diperlukan suatu acuan sebagai dasar dalam penyusunan
Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
(DPA) guna menyediakan daftar serta informasi mengenai harga satuan
bahan dan upah kerja berdasarkan hasil survey;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Walikota
Probolinggo tentang Standar Harga Satuan Bahan Bangunan dan
Upah Kerja Triwulan III Tahun 2018.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundangan-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberpa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006 tentang
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota
Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
9. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Probolinggo Nomor 24);
10. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 6 Tahun 2017 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018
(Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2017 Nomor 6);
peraturan ini mengatur mengenai penetapan Standar Harga Satuan Bahan Bangunan
dan Upah Kerja Triwulan III Tahun Anggaran 2018.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2018.
jumlah 3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bogor Nomor 129 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 124, BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2018 NOMOR 124
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PROBOLINGGO NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
Peraturan Menteri Sosial Nomor 77/Huk/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan
Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga;
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 51 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Kelurahan Provinsi Jawa Timur;
Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2018 Nomor 1);
Peraturan ini berisi tentang;
1. Ketentuan umum;
2. maksud dan Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini ;
3. Ruang lingkup Peraturan Walikota ini;
4. Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
5. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. karang Taruna;
8. Lembaga Kemasyarakatan Lainnya;
9. Tata Administrasi Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
10. Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
11. Ketentuan Peralihan;
12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 17 September 2018.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka :
a. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 39 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Organisasi Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
b. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pemberian Honorarium bagi Ketua Rukun Tetangga dan Ketua Rukun Warga di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun Anggaran 2015; dan
c. Keputusan Walikota Probolinggo Nomor 69.a Tahun 2001 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyaakat (LPM);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
112 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Probolinggo Nomor 112 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 112, Berita Daerah Kota Probolinggo Th 2018 No 112
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO
NOMOR 106 TAHUN 2017 TENTANG STANDARISASI KODE REKENING
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018
ABSTRAK:
Menimbang : bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penyusunan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) agar
tercipta tertib administrasi, akuntabilisasi dan transparansi
pengelolaan keuangan dalam penyusunan kode rekening,
pemilihannya disesuaikan dengan kebutuhan objektif dan nyata
sesuai karakteristik daerah, maka perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Probolinggo
Nomor 106 Tahun 2017 tentang Standarisasi Kode Rekening
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
Mengingat : 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara; 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2018; 18. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Probolinggo Tahun 2006 Nomor 22);
peraturan ini mengatur mengenai perubahan Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 106
Tahun 2017 tentang Standarisasi Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun
2017 Nomor 106), diubah sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Agustus 2018.
merubah Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 106
Tahun 2017 tentang Standarisasi Kode Rekening Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Probolinggo Tahun
2017 Nomor 106), diubah sebagaimana dalam Lampiran I dan Lampiran II yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Walikota ini.
jumlah 3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 102 Tahun 2018
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur NegaraStandar/Pedoman
Status Peraturan
Diubah dengan
PERWALI Kota Bekasi No. 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
PERWALI Kota Bekasi No. 147 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 102, BD 2018/No.102 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 85 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Penghasilan Bagi Tenaga Kontrak Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bekasi Nomor 98 Tahun 2018
PERWALI Kota Bekasi No. 69 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA BEKASI NOMOR 83 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BEKASI
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 98, BD 2018/No.98 Seri E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 97 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Pedoman Probity Audit Di Lingkungan Pemerintah Kota Depok
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 92 Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015
tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
b. bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden
Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20
Tahun 2016 tentang Pedoman Probity Audit sudah tidak
sesuai lagi sehingga perlu dilakukan Pencabutan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota tentang Pencabutan Peraturan Wali Kota Depok
Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pedoman Probity Audit;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Nomor: PER/05/M.PAN/03/2008
Peraturan Wali Kota Depok Nomor 20 Tahun 2016 tentang
Pedoman Probity Audit di Lingkungan Pemerintah Kota Depok
(Berita Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 20), dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Desember 2018.
PENCABUTAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 20 TAHUN 2016
PEDOMAN PROBITY AUDIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DEPOK
3 halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Semarang Nomor 96 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel Sebagaiman Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pajak Hotel
ABSTRAK:
bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang dan
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang
Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel, maka
Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2013
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
perlu ditinjau kembali; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota
tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Semarang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011
tentang Pajak Hotel;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945; Undang–Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kota Semarang, Nomor 11 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016; Peraturan Walikota Semarang Nomor 89 Tahun 2016;
Peraturan Walikota ini mengatur tentang tata cara pendaftaran dan pendataan, tata cara pelaporan dan pembayaran, tata cara penagihan pajak, tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi, pengembalian kelebihan pembayaran pajak, tata cara penghapusan piutang pajak yang sudah kadaluwarsa, pendelegasian kewenangan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
Peraturan Walikota Semarang Nomor 27 Tahun 2013 dicabut.
16 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
