Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.783 peraturan dalam 0,023 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 140/PMK.05/2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Tata Cara Pengelolaan Dana Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang Dari Pemberi Hibah Luar Negeri Untuk Penanggulangan Bencana Alam Di Sulawesi Tengah
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Download file:
PMK Nomor 140 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.07/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2019
Abstrak
APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 121/PMK.07/2020 tentang Batas Maksimal Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Batas Maksimal Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2021
Download file:
PMK Nomor 106 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.08/2018
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Tata Cara Pemberian dan Pelaksanaan Jaminan Pemerintah Bersama atau Melalui Badan Usaha Penjaminan Infrastruktur Terhadap Risiko Gagal Bayar dari Badan Usaha Milik Negara yang Melakukan Pinjaman dan/atau Penerbitan Obligasi untuk Membiayai Penyediaan Infrastruktur
Abstrak
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Download file:
PMK Nomor 101 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.08/2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Pembelian Kembali Surat Utang Negara
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 3/PMK.08/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.08/2018 tentang Pembelian Kembali Surat Utang Negara
Mencabut
  1. PMK No. 209/PMK.08/2009 tentang Lelang Pembelian Kembali Surat Utang Negara
Download file:
PMK Nomor 149 Tahun 2018.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.07/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Pengelolaan Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 29 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Hibah Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana
  2. PMK No. 11/PMK.07/2023 tentang Tata Cara Penyaluran Hibah yang Bersumber dari Pinjaman Luar Negeri dan Hibah Luar Negeri melalui Pembayaran Langsung dan/atau Rekening Khusus Tahun Anggaran 2023
    Ketentuan mengenai penyaluran Hibah yang bersumber dari PLN dan/ atau HLN melalui pembayaran langsung dan rekening khusus
Dicabut sebagian dengan
  1. PMK No. 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah
    Ketentuan dalam Pasal 57 ayat (1) sampai dengan ayat (4)
Diubah dengan
  1. PMK No. 82/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Hibah dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah
Mencabut
  1. PMK No. 155/PMK.07/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.07/2015 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana
  2. PMK No. 154/PMK.07/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
  3. PMK No. 214/PMK.07/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012 Tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
  4. PMK No. 162/PMK.07/2015 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah dalam Rangka Bantuan Pendanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana
  5. PMK No. 188/PMK.07/2012 tentang Hibah Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah
Download file:
PMK Nomor 224 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 4/PMK.08/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 Tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. PMK No. 203/PMK.08/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.08/2013 Tentang Lelang Surat Utang Negara Dalam Mata Uang Rupiah Dan Valuta Asing Di Pasar Perdana Domestik
  2. PMK No. 43/PMK.08/2013 tentang Lelang Surat Utang Negara dalam Mata Uang Rupiah dan Valuta Asing di Pasar Perdana Domestik
Download file:
PMK Nomor 4 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 160/PMK.05/2017
• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu
Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Kebijakan Akuntansi
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 181/PMK.05/2015 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Utang Pemerintah
Download file:
PMK Nomor 160 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 99/PMK.05/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Administrasi Pengelolaan Hibah
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah
  2. PMK No. 191/PMK.05/2011
Download file:
PMK Nomor 99 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.08/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Transaksi Lindung Nilai Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 12/PMK.08/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai dalam Pengelolaan Utang Pemerintah
  2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/PMK.08/2013 tentang Transaksi Lindung Nilai Dalam Pengelolaan Utang Pemerintah
Download file:
PMK Nomor 36 Tahun 2017.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 134/PMK.010/2017
• Berlaku mulai 7 tahun yang lalu
Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah Atas Penghasilan Dari Penghapusan Piutang Negara Yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun Anggaran 2017
Abstrak
Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah Perpajakan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 135/PMK.010/2020 tentang Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari Penghapusan secara Mutlak Piutang Negara Nonpokok yang Diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu
Download file:
PMK Nomor 134 Tahun 2017.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan