PP No. 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit TNI Anggota POLRI Dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Pertahanan Dan Kepolisian Republik Indonesia
Perubahan - Peraturan Pemerintah - PP - Asuransi Sosial - Prajurit - Tentara Nasional Indonesia - Anggota - Kepolisian Negara - Republik Indonesia - Pegawai - Aparatur Sipil Negara - Kementerian - Pertahanan - Kepolisian Negara
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 Tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia
ABSTRAK:
Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Dasar hukum PP ini adalah Pasal 5 ayat (2) UUD 1945; UU Nomor 6 Tahun 1966; UU Nomor 11 Tahun 1969; UU Nomor 2 Tahun 2002; UU Nomor 34 Tahun 2004; UU Nomor 40 Tahun 2004; UU Nomor 5 Tahun 2014; dan PP Nomor 102 Tahun 2015.
PP ini mengatur mengenai beberapa perubahan dalam PP Nomor 102 Tahun 2015. Beberapa perubahan yang diatur antara lain: perubahan definisi gugur dan tewas bagi peserta; pengaturan terkait perawatan yang tidak diberikan kepada peserta karena kondisi tertentu; peningkatan jumlah penerimaan Santunan risiko kematian khusus karena Gugur dari Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) menjadi Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah) dan Santunan risiko kematian khusus karena Tewas dari Rp275.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)
menjadi Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Selain itu perubahan yang diatur mengenai peningkatan penggantian biaya pengangkutan peserta yang mengalami Kecelakaan Kerja ke rumah sakit dan/atau ke rumah peserta; peningkatan penerima bantuan beasiswa untuk Program JKm sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), semula untuk 1 (satu) orang penerima menjadi paling banyak untuk 2 (dua) orang; dan beberapa perubahan lainnya.
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lombok Tengah Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Bagian Hukum Pemda Loteng
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Peta Batas Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur
Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 , Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016
Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas, Batas Desa adalah sebagai berikut :
a. Sebelah Utara : Desa Semoyang Kecamatan PrayaTimur
b. Sebelah Timur : Desa Pene dan Desa Batu Nampar Selatan Kecamatan Jrowaru Kabupaten LomboknTimur;
c. Sebelah Selatan : samudera Hindia; dan
d. Sebelah Barat : Desa Kidang Kecamatan Praya Timur
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
-
-
10
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Aceh Timur Nomor 54 Tahun 2020
Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD No.54/2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong
ABSTRAK:
bahwa untuk tertib penyelenggaraan administrasi kependudukan di gampong, perlu dilakukan pencatatan data dan informasi secara lengkap, sistematis dan akurat, sehingga diperlukan pelayanan administrasi kependudukan berbasis gampong;
bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 17 dan Pasal 29 Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, Pemerintah Kabupaten Aceh Timur berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan pelayanan administrasi kependudukan, peristiwa penting dan peristiwa penting lainnya sesuai kewenangannya;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Berbasis Gampong;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 7 Drt Tahun 1956; UU No. 24 Tahun 1956; UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 16 Tahun 2019; UU No. 44 Tahun 1999; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 40 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013; Perpres No. 96 Tahun 2018; Qanun Aceh No. 17 Tahun 2017; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 5 Tahun 2020; Qanun Kabupaten Aceh Timur No. 12 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang BAB I Ketentuan Umum, BAB II Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, BAB III Penyelenggaraan Administrasi Penduduk, BAB IV Pelayanan Administrasi Kependudukan, BAB V PRG, BAB VI Pembinaan dan Pengawasan, BAB VII Pembiayaan, BAB VIII Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2020.
12 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 54 Tahun 2020
tata cara pelaksanaan penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2020/No. 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain, dan ketentuan Pasal 34 ayat 950 serta ketentuan Pasal 60 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2020 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri bukan Bendahara atau Pejabat lain, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat lain.
Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri 133 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006.
Ketentuan Umum; Kewenangan Penyelesaian Kerugian Daerah; Informasi dan Pelaporan Hasil Verifikasi Kerugian Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Penentuan Nilai Kerugian Daerah; Penagihan dan Penyetoran; Penatausahaan, Akuntansi dan Pelaporan; Pelaporan Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian; Penghapusan Piutang atas Kerugian Daerah; Ketentuan Peralihan; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Desember 2020.
47
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nunukan Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, Berita Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2020 Nomor 54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:
untuk meningkatan kesejahteraan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Tambahan Penghasilan Pegawai;
pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria, dan indikator penilaian yang terukur dan seragam yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan Pembinaan Kepegawaian kepada Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan yang telah di atur dengan Peraturan Bupati Nunukan Nomor 21 Tahun 2019 Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan belum cukup mengakomodir akselerasi peningkatan produktivitas dan disiplin pegawai, sehingga perlu ganti;
berdasarkan hasil perhitungan kelas jabatan dan evaluasi jabatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Nunukan terhadap seluruh Jabatan yang ada maka telah diperoleh hasil yang objektif berdasarkan beban kerja pada setiap jabatan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Analisis Beban Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Instansi Pemerintah
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Bupati Nunukan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Ketentuan Jam Kerja Bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negera di Lingkungan Pemerintah Daerah
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II KETENTUAN HARI KERJA, JAM KERJA FORMAL, APEL KERJA, JAM KERJA EFEKTIF DAN JAM KERJA KHUSUS
BAB III BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAB IV PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAB V PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAB VI LAPORAN PENILAIAN PRODUKTIVITAS
BAB VII SANGGAHAN
BAB VIII SARANA PRASARANA DAN PELAPORAN
BAB IX KETENTUAN PERALIHAN
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2019 tentang Tunjangan Tambahan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
37 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuningan Nomor 54 Tahun 2020
PERBUP Kab. Kuningan No. 160 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas, Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
Mengubah :
PERBUP Kab. Kuningan No. 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya peningkatan kinerja Sekretariat
Daerah khususnya Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan, perlu dilakukan penyelarasan tugas dan fungsi
dengan perubahan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas pada Sekretariat Daerah
Kabupaten Kuningan;
b. bahwa Kabupaten Kuningan, telah menetapkan Peraturan
Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan
Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan,
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a,
dipandang perlu meninjau kembali Peraturan Bupati
Kuningan Nomor 81 Tahun 2019;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
Kuningan tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Kuningan Nomor 81 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian
Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 , Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 , Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019,Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 5 Tahun
2016, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018, Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019
Beberapa ketenuan diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2020.
mengubah Peraturan Bupati Kuningan Nomor 81 Tahun 2019
mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kuningan
7 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tegal Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2021
ABSTRAK:
bahwa agar perencanaan dan pelaksanaan APBD Kab Tegal TA 2021 dapat berjalan tertib, lancar, transparan, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu disusun Standar Harga Satuan Pemkab Tegal TA 2021; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perbup Tegal tentang Standar Harga Satuan Pemkab Tegal TA 2021;
UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 Tahun 2003; UU No 1 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011; UU No 5 Tahun 2014; UU No 23 Tahun 2014; PP No 7 Tahun 1986; PP No 18 Tahun 2016; PP No 12 Tahun 2019; Perpres No 54 Tahun 2010; Perpres No 16 Tahun 2018; Perpres No 33 Tahun 2020; Permendagri No 13 Tahun 2006; Permendagri No 70 Tahun 2019; Permendagri No 90 Tahun 2019; Perda Kab Tegal No 12 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Standar Harga Satuan Pemkab Tegal TA 2021 beserta lampirannya yang sudah termasuk pajak dan keuntungan penyedia barang/jasa.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2020.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sanggau Nomor 54 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 44 TAHUN 2020 TENTANG STANDARISASI SATUAN HARGA BARANG DAN JASA TAHUN ANGGARAN 2021
ABSTRAK:
Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 19 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik daerah, standar harga adalah besaran harga yang ditetapkan sebagai acuan pengadaan barang milik daerah dalam perencanaan kebutuhan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 12 Tahun 2019; Pemendagri No. 19 Tahun 2016; Perda Kab.Sanggau No. 16 Tahun 2017; Perbup Sanggau No. 44 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Standarisasi Satuan Harga Barang Dan Jasa Tahun Anggaran 2021.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2020.
4 Halaman dan 442 halaman lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 54 Tahun 2020
Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak LainnyaKepegawaian, Aparatur Negara
Status Peraturan
Mengubah :
PERBUP Kab. Pati No. 10 Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati Ketentuan TPP dan tambahan kesejahteraan berdasarkan
Lampiran Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan untuk
TPP dan tambahan kesejahteraan Bulan Juli 2020 yang
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD Kabupaten Pati Tahun 2021 No.54
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor : 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara
Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan
Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan
Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 10
Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun
2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai
Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati perlu disesuaikan.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 17 tahun 2003; UU No 15 Tahun 2004; UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 12 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan UU No 15 Tahun 2019; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberpa kali diubah terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015; PP No 12 Tahun 2019; Permendagri No 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011; KB Mendagri dan Menkeu No 119/2813/SJ No. 177/KMK.07/2020; Perda kab Pati No 23 Tahun 2007; Perda Kab Pati No 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No 13 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kab Pati No 7 Tahun 2019; Perbup Pati No 116 Tahun 2018; Perbup Pati No 117 Tahun 2018; Perbup Pati No 118 Tahun 2018; Perbup Pati No 76 Tahun 2019; Perbup pati No 10 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Pati No 23 Tahun 2020.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Perubahan Kedua Atas Perbup Pati No 10 Tahun 2020.
Ketentuan TPP dan tambahan kesejahteraan berdasarkan
Lampiran Peraturan Bupati ini mulai diberlakukan untuk
TPP dan tambahan kesejahteraan Bulan Juli 2020 yang
dibayarkan pada Bulan Agustus 2020.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juli 2020.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pati Nomor 10
Tahun 2020 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan
Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Pati (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020
Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Pati Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pati Nomor 10 Tahun 2020 Tentang
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil
Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati (Berita
Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 23) diubah sebagai
berikut :
1. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal,
yakni Pasal 10A;
2. Ketentuan Lampiran diubah menjadi sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
8 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
