Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerapan Lima Hari Kerja Dalam Seminggu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka peningkatan kualitas kerja aparatur dan kepentingan pelayanan kepada masyarakat serta kebijakan kesejahteraan pegawai, telah ditetapkan Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerapan Lima Hari Kerja Dalam Seminggu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2016 tentang penerapan Lima Hari Kerja Dalam Seminggu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka
Dasar hukum peraturan tersebut adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2016; Peraturan Bupati Malaka Nomor 44 Tahun 2017
Peraturan tersebut berisi tentang perubahan ketenutan pasal 5 ayat (2);
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Januari 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Malaka Nomor 10 Tahun 2016 tentang Penerapan Lima Hari Kerja Dalam Seminggu di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2019
PERBUP Kab. Tapin No. 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin
ABSTRAK:
Dalam rangka penyempurnaan pengaturan Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin, maka Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 06 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin, Perlu dilakukan penyesuaian dengan melalui perubahan; sehingga perlu menetapkan Peraturan Bupati Tapin tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati TapinNomor 36 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2009; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 01 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 25 Tahun 2016; Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2017.
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2017 Nomor 36), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin (Berita Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 Nomor 06) diubah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juli 2019.
Mengubah Peraturan Bupati Tapin Nomor 36 Tahun 2017 tentang Analisis Standar Belanja Pemerintah Kabupaten Tapin
29 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 10 Tahun 2019
Bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan ketertiban umum di Kabupaten Kepulauan Aru, maka Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum, perlu untuk ditinjau kembali dan disesuaikan. Berdasarkan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeirntahan Daerah, menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 27 tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018;
Peraturan Bupati ini mengatur mengenai ketertiban di lingkungan perkantoran, ketertiban di jalan, ketertiban pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan tertib tempat usaha tertentu.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2019.
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 2 Tahun 2012 tentang Ketertiban Umum (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2012 Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 9, BD TAHUN 2019 NOMOR 9
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019
ABSTRAK:
BAHWA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN SECARA TERARAH, TERKOORDINASI, EFEKTIF DAN EFISIEN, PERLU KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH; BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD, DAN DENGAN BERLAKUKNYA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019, PERLU MENYUSUN KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2019 DENGAN MENETAPKAN DALAM PERATURAN BUPATI.
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 35 TAHUN 2018 TENTANG KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2019 (BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 613); PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH (LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018 NOMOR 4).
KEBIJAKAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH, MELIPUTI KEGIATAN PENGAWASAN, SASARAN PENGAWASAN, FOKUS PENGAWASAN, SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG PENGAWASAN, DAN PELAPORAN DAN TINDAK LANJUT.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2019.
TIDAK ADA
TIDAK ADA
9 HALAMAN
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Paser Nomor 9 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KEBIJAKAN DAN STRATEGI DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA
ABSTRAK:
Dalam rangka pencapaian standart pelayanan minimal pengurangan serta penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun
2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, perlu
menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Kebijakan dan
Strategi dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah
Sejenis Sampah Rumah Tangga.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.18 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9
Tahun 2015 ; PP No.81 Tahun 2012; PP No.97 tahun 2017; PermenLHK No.P.10/MENLHK/SETJEN/ PLB.0/4/2018; dan, Perda Kab. Paser No.8 Tahun 2011.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Arah Jakstrada, Penyelenggaraan Jakstrada, Pendanaan, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2019.
6 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2019
kebijakan pengawasan - penyelenggaraan pemerintahan
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 8, Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 8
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien, terarah
dan berkesinambungan, perlu adanya kebijakan
pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kebijakan Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Tujuan
Bab III Kebijakan Pengawasan
Bab IV Pelaporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Januari 2019.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 6 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kode Etik Penyelenggara Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Barat yang efektif, efisien, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel, serta guna penegakan etika pengadaan barang/jasa perlu mengatur kode etik pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah:UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 40 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 18 Tahun 2016; PEPRES No. 16 Tahun 2018; PERMENDAGRI No. 112 Tahun 2018; PERDAKABSBB No. 04 Tahun 2016; PERBUPSBB No. 24 Tahun 2016; PERBUPSBB No. 28 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang ketentuan umum, prinsip pengadaan barang/jasa, kode etik, Majelis pertimbangan kode etik, pemeriksaan dan keputusan, sanksi, sekretariat Majelis Pertimbangan kode etik, pembiayaan, dan ketentuan lain-lain.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 April 2019.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019
pemanfaatan - bonus - produksi - panas - bumi - dari - star - energy - geothermal - salak - ltd
2019
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 6, BD 2019/6
Peraturan Bupati (Perbup) tentang PEMANFAATAN BONUS PRODUKSI PANAS BUMI DARI STAR ENERGY GEOTHERMAL SALAK, LTD
ABSTRAK:
Bahwa star Energy Geothermal Salak,Ltd berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan Pasal8 ayat (4) PP No. 28 Tahun 2016 dalam rangka pemanfaatan bonus produksi panas bumi daru star Energy Geothermal Salak maka perlu membentuk Perbup tentang Pemanfaatan Bonus Produksi Panas Bumi dari Star Energy Geothermal Salak,Ltd.
Dasar Hukum Peraturan Bupati Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimanatelah dibah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 28 Tahun 2016; PP No. 12 Tahun 2019; Permendagri No. 13 Tahun 2006 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011; Permendagri No. 114 Tahun 2014; Permen Energi dan Sumber Daya Mineral No. 23 Tahun 2017; Permendagri No. 20 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 8 Tahun 2009; Perda Kab. Bogor No. 6 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Perda kab. Bogor No. 6 Tahun 2018; Perda Kab. Bogor No. 12 Tahun 2016; Perbup No. 44 Tahun 2015; Perbup Bogor No. 52 Tahun 2016; Perbup Bogor No. 69 Tahun 2016.
Peraturan Bupati Ini Mengatur Tentang Ketentuan Umum, Maksud Dan Tujuan , Pengalokasian, Penggunaan , Penyaluran, Pelaksanaan Penatausahaan Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Ketentuan Peralihan , Dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2019.
29 Hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 5 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011; Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018; Peraturan Komisi Pembarantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016; . Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 49 Tahun 2016;
Peraturan ini terdiri atas 6 (enam) Pasal yang mengatur tentang kebijakan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2019.
Lamp I
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
