Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Repbulik Indonesia (BPK - RI) pada Pemerintahan Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
berdasarkan pasal 17 ayat (3) dan ayat (6)
Undang-undang nomor 15 tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara, laporan hasil. pemeriksaan
keuangan, laporan hasil pemeriksaan kineIja dan
laporan hasil pemeriksaan tujuan tertentu; untuk menindaklanjuti laporan hasil
pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a
perlu ditetapkan Pedoman Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 dan Undang-Undang Darurat No. 6 Tahun 1956; Undang-undang nomor 17 tahun 2003; Undang-undang nomor 1 tahun 2004; Undang-undang nomor 15 tahun 2004; Undang-undang nomor 15 tahun 2006; Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005; Peraturan Pemerintah nomor 79 tahun 2005; Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008; Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan nomor 2
tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun
2006 sebagaimana te1ah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
nomor 21 tahun 2011; Peraturan Menteri Da1am Negeri nomor 13 tahun
2010; Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin
nomor 9 tahun 2016; Peraturan Bupati Musi Banyuasin nomor 57 tahun
2016
PEraturan ini memuat Ruang lingkup Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan sistematika Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Juli 2018.
6 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 75 Tahun 2011
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang
ABSTRAK:
a. bahwa rumah sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat perlu didukung dengan pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan standar yang ditetapkan dan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat; b. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan wajib pemerintah daerah yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan pada rumah sakit, telah ditetapkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang; c. bahwa dalam upaya meningkatkan pencapaian target SPM rumah sakit sehingga dapat dilaksanakan secara optimal dan tepat waktu, maka Peraturan Bupati Sumedang Nomor 80 Tahun 2009 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang perlu diganti dan disesuaikan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Sumedang;
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/Menkes/SK/II/ 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 47 Tahun 2009.
Terdiri dari 12 pasal, 8 bab yaitu ketentuan umum, maksud, tujuan, dan fungsi, standar pelayanan minimal rumah sakit umum daerah sumedang, pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, pembiayaan, ketentuan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Desember 2011.
mengatur mengenai standar pelayanan minimal rumah sakit umum daerah kabupaten sumedang
18 hal
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 75 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Alokasi Dana Desa, Dan Alokasi Bagian Dan Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Setiap Desa Di Kab. Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2020
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara perlu menetapkan Peraturan Bupati tantang Tatacara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap desa Kabupaten Kuantan Singingi Tahun Anggaran 2021.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 133 Tahun 2020; Peraturan Menteri Keuangan Nomor
222/PMK.07/2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2020; Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 7 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 7 (tujuh) Bab dan 14 (empat belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan umum; Tatacara Penghitungan Dan Penetapan Rincian Dana Desa; Mekanisme Dan Persyaratan Penyaluran Dana Desa; Prioritas Penggunaan Dana Desa; Pemantauan Dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Nomor 75 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Petugas Registrasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Desa/Kelurahan Di Kabupaten Bandung
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kebumen Nomor 75 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan, dan keserasian pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang serta meningkatkan hubungan kerja dan koordinasi yang efektif antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen, perlu mengatur pelaksanaannya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Hubungan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
Undang Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan hubungan kerja berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang Perangkat Daerah; pelaksanaan hubungan kerja antar Perangkat Daerah; bentuk dan waktu koordinasi; koordinasi Perangkat Daerah; dan hubungan kerja dalam kerja sama.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2018.
17 hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Pontianak Nomor 75 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 75, BD.2019/NO.75 LL Kota Pontianak : 5 Hal
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH TINGGAL DALAM GANG DI KOTA PONTIANAK
ABSTRAK:
bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Retribusi Perizinan Tertentu merupakan dasar regulasi pelaksanaan penarikan retribusiIzin Mendirikan Bangunan;
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No. 27 Tahun 1959, UU No.17 Tahun 2003, UU No.1 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.28 Tahun 2009, UU, No.23 Tahun 2014, PP No.12 Tahun 2019, PP No.69 tahun 2010, Permendagri No.13 tahun 2006, Perda No.10 tahun 2018, Perda No.8 Tahun 2019
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang: PERUBAHAN Pasal 1, Pasal 9, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMUTIHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BAGI RUMAH TINGGAL DALAM GANG DI KOTA PONTIANAK.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 06 November 2019.
Peraturan ini memiliki 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Demak Nomor 75 Tahun 2020
LAYANAN ASPIRASI DAN PENGADUAN ONLINE RAKYAT - PEDOMAN PENGELOLAAN
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2020/NO.76
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Demak
ABSTRAK:
bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan dalam rangka memberikan dukungan informasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik, diselenggarakan sistem informasi yang mudah diakses masyarakat melalui Sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 ayat (2) UndangUndang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perlu mengatur pedoman pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat dengan Peraturan Bupati; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat Pemerintah Kabupaten Demak;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/05/M.PAN/4/2009; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 16 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang maksud, tujuan dan ruang lingkup, hak pengadu dan kewajiban pengelola, sarana pengaduan, pengelola pelayanan pengaduan masyarakat melalui lapor, prosedur penanganan lapor.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2020.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan Nomor 75 Tahun 2019
Perizinan, Pelayanan Publik - Standar/Pedoman - sistem pemerintahan berbasis elektronik
2019
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENILAIAN SERTA PEMERIKSAAN
DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA SECARA ELEKTRONIK
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat
(2), Pasal 17 huruf c, Pasal 22 huruf c, Pasal 24 ayat
(1), Pasal 25 ayat (4), Pasal 27, Pasal 30 ayat (1), Pasal
32 ayat (3) dan ayat(4), Pasal 34 huruf c, Pasal 35 ayat
(1) dan ayat (2), Pasal 36,Pasal 44 ayat (1), Pasal 45,
serta Pasal 53 Peraturan Menteri Lingkungan
Hidup Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7 /2018
tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik, dipandang perlu
menetapkan Pedoman Penyusunan dan Penilaian serta
Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam
Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi Secara Elektronik dalam Peraturan Bupati.
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012
tentang Izin Lingkungan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik; 4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/
KUM.1/7/2018 tentang Pedoman Penyusunan Dan
Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan
Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik; 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
Produk Hukum Daerah.
Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. Izin Lingkungan;
b. penilaian dokumen Amdal serta penetapan
keputusan kelayakan lingkungan hidup atau
ketidaklayakan lingkungan hidup;
c. pemeriksaan UKL-UPL serta penetapan persetujuan
rekomendasi UKL-UPL;
d. penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan
hidup untuk perubahan keputusan kelayakan
lingkungan hidup, perubahan rekomendasi UKL-UPL
dan perubahan Izin Lingkungan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 November 2019.
92 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sumedang Nomor 75 Tahun 2017
UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK - PEDOMAN PENIYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT
2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 75, BD.2021/NO.75
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes
ABSTRAK:
bahwa untuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi terhadap penyelenggaraarr pelayanan publik; bahwa Peraturan Bupati Brebes Nomor 060 Tahun 20 15 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan sehingga perlu diganti; bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagairnana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Di Lingkungan Pernerintah Kabupaten Brebes;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Peraturan Pernerintale Nornor 96 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyusunan survei kepuasan masyarakat disertai dengan laporan hasil survei sebagai dasar penyusunan indeks kepuasan masyarakat.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 November 2021.
Peraturan Bupati Brebes Nomor 60 Tahun 2015 dicabut.
35 hlm
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
