Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 15.880 peraturan dalam 0,076 detik

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih No. 35 Tahun 2015

Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Abstrak

Pengadaan Barang/Jasa Desa

Download file:

Perwako No 35 Tahun 2015.pdf

_ PEDOMAN - DAN- TATA CARA - PENGADAAN - BARANG/JASA - DI DESA -

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, LD.2015/NO.35

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman dan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

ABSTRAK:

bahwa agar dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa desa dapat berjalan tertib dan terarah serta dapat dipertanggungjawabkan perlu adanya pedoman dan sesuai dengan peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah No 13 tahun 2013, tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa didesa, berdasarkan hal tersebut dipndang perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang pedoman tata cara pengadaan barang/jasa didesa.
Dasar hukum dalam peratuan ini : UU No 6 tahun 2001, UU No 17 tahun 2003, UU No 33 tahun 2004, UU No 6 tahun 2014, UU No 23 tahun 2014, PP No 58 tahun 2005, PP 43 tahun 2014, Permenkeu No 53 PMK.2/2014, Permendagri No 113 tahun 2014, peraturan kepala lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah No 13 tahun 2013, Perda Kota Prabumulih No 12 tahun 2014, Perda Kota Prabumulih No 13 tahun 2014.
Materi pokok dalam peraturan ini adalah : Maksud dan Tujuan, Prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa , Cara Pengadaan barang/jasa, Tata Cara Pengadaan barang/jasa, Pembayaran, Pelaporan dan SerahTerima, Pengawasan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
18 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Kotamobagu No. 33 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KOTAMOBAGU NOMOR 11 TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Mengubah sebagian

PERWALI Kota Kotamobagu No. 11 Tahun 2015 tentang ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015

Download file:

PERWAKO NO. 33 TAHUN 2015.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan No. 32 Tahun 2015

Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

PERWALI NO 32 TAHUN 2015 ...INAS APARAT DESA.pdf

aparatur pemerintah desa-perjalanan dinas-pedoman

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 318

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Pemerintahan Desa Dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan

ABSTRAK:

bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan; perlu menetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Aparat Pemerintahan Desa, dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Peraturan bupati ini mengatur tentang: a. ketentuan umum; b. persetujuan dan/atau perintah perjalanan dinas; c. kedudukan perjalanan dinas jabatan; d. biaya perjalanan dinas jabatan; e. prosedur pembayaran perjalanan dinas; f. pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas; g. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari VII Bab dan 17 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
9

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Denpasar No. 31 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa

Abstrak

Desa

Download file:

Perwali 31 tahun 2015.pdf

TATA-CARA-PENGALOKASIAN-DAN-PENYALURAN-ALOKASI-DANA-DESA-KEPADa-DESA

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, LD.2015/NO.31

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Kepada Desa

ABSTRAK:

a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa, dipandang perlu menetapkan tata cara pengalokasian Alokasi Dana Desa kepada Desa; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Denpasar tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa Kepada Desa;
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014
Pasal 4 ADD dialokasikan kepada Desa paling sedikit 10 % Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal 18 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2015.
7 Halaman

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Prabumulih No. 31 Tahun 2015

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

Perwako No 31 Tahun 2015.pdf

- TATA CARA - PEMBAGIAN -DAN - PENETAPAN - RINCIAN - DANA DESA -

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 31, LD.2015/NO.31

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa

ABSTRAK:

Bahwa berdasarkan pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 22 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2015 tentang Dana Desa yang bersumber APBN maka perlu menetapkan rincian dana desa untuk tiap desa di kota Prabumulih. Berdasarkan hal tersebut maka dipandang perlu di tetapkan Peraturan Walikota tentang Tata cara pembagian dan Penetapan rincian dana desa setiap desa di kota Prabumulih Tahun Anggaran 2015.
Dasar hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 6 tahun 2001, UU No 33 tahun 2004, UU No 6 tahun 2014, UU No 23 tahun 2014. PP No 43 tahun 2014, PP No 22 tahun 2015, Perpres No 36tahun 2015, Permendagri No 1 tahun 2014, Permendagri No 113 tahun 2014, Peraturan Menteri Desa, , Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No 5 tahun 2015, Perda Kota Prabumulih No 13 tahun 2014, PerwaliKota Prabumulih No 27 tahun 2015.
Materi Pokok dalam Peraturan ini adalah : Rincian Dana Desa, setiap desa di kota Prabumulih TA 2015. Tatacara Penyaluran Dana Desa, Peruntukan Dana Desa

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
10 hlm

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 31 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

Abstrak

Desa

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERWALI Kota Banjar No. 17 Tahun 2016 tentang TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN 2016

Mencabut

PERWALI Kota Banjar No. 9 Tahun 2015 tentang TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN DANA DESA SETIAP DESA

Download file:

PERWAL NOMOR 31 TAHUN 201...DESA SETIAP DESA.pdf

DANA DESA

2015

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 31, BD 2015/NO.31

Peraturan Walikota (Perwali) tentang TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAGIAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA

ABSTRAK:

Tata cara penghitungan dan penetapan dana desa setiap desa telah diatur dengan Perwali Banjar No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Dana Desa setiap Desa. PMK No. 93/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, pemantauan dan Evaluasi Dana Desa, maka Perwali Banjar No. 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan Penetapan Dana Desa setiap Desa perlu ditinjau dan disesuaikan kembali. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka perlu diatur kembali Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa yang ditetapkan dengan Perwali.
UU No. 27 Tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Permendagri No. 113 Tahun 2014; Permendagri No. 114 Tahun 2014; PermendesaPDTT No. 2 Tahun 2015; PermendesaPDTT No. 4 Tahun 2015; PermendesaPDTT No. 21 Tahun 2015; PMK No. 247/PMK.07/2015; Perka LKPP No. 13 Tahun 2013.
Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Tata Cara Penghitungan dan Pembagian Rincian Dana Desa Setiap Desa, dengan sistematika sebagai berikut: 1. Ketentuan Umum; 2. Pengalokasian; 3. Mekanisme dan Tahap Penyeluran Dana Desa; 4. Prioritas Penggunaan Dana Desa; 5. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa; 6. Pemantauan dan Evaluasi Silpa Dana Desa; 7. Sanksi; 8. Ketentuan Peralihan; 9. Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015.
Perwali Banjar No. 9 Tahun 2015, dicabut.
22 halaman (lampiran 10 halaman)

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banjar No. 29 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

PENGISIAN JABATAN KEPALA DESA SEBELUM BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

Abstrak

Desa

Download file:

PERWAL NOMOR 29 TAHUN 201... SECARA LANGSUNG.pdf

PENGISIAN - JABATAN - KEPALA - DESA - SEBELUM - BERLAKUNYA - PERATURAN - DAERAH - TENTANG - PEMILIHAN - KEPALA - DESA - SERENTAK

2015

Peraturan Walikota (Perwali) NO. 29, BD 2015/NO.29

Peraturan Walikota (Perwali) tentang PENGISIAN JABATAN KEPALA DESA SEBELUM BERLAKUNYA PERATURAN DAERAH TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

ABSTRAK:

Bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Pemilihan Kepala Desa serentak ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sehubungan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud, masih dalam proses pembahasan DPRD Kota Banjar dan Pemerintah Kota Banjar, maka untuk Pengisian Jabatan Kepala Desa yang telah berakhir masa jabatannya perlu diatur berdasarkan pertimbangan perlu menetapkan Peraturan Walikota.
UU No. 27 tahun 2002; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 30 Tahun 2014; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015; PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 22 Tahun 2015; Permendagri No. 112 Tahun 2014; Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015; Perda No. 4 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kota Banjar No. 8 Tahun 2013
Peraturan ini mengatur tentang Pengisian Jabatan Kepala Desa Sebelum Berlakunya Peraturan Daerah Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak, yang meliputi: Ketentuan Umum; Pemberhentian Kepala Desa; Pemilihan Kepala Desa; Penetapan; Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak; Masa Jabatan; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2015.
11 hlm.

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto No. 28 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penetapan Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa Yang Bersumber dari APBD Kota Sawahlunto TA 2016

Abstrak

APBD Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

28 TAHUN 2015.pdf

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tidore Kepulauan No. 27 Tahun 2015

Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa di Kota Tidore Kepulauan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

PERWALI NO 27 TAHUN 2015... TUNJANGAN KADES.pdf

KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA-PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN-BADAN PERMUSYAWARATAN DESA-TUNJANGAN

2015

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 27, BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 313

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Serta Tunjangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa di Kota Tidore Kepulauan

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa, perlu diberikan penghasilan tetap dan tunjangan; maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Bagi Badan Permusyawaratan Desa Di Kota Tidore Kepulauan;
Dasar hukum peraturan walikota ini adalah: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009
Peraturan walikota ini mengatur tentang: a. ketentuan umum; b. penghasilan tetap dan tunjangan; c. ketentuan peralihan; d. ketentuan penutup. Peraturan ini terdiri dari VI Bab dan 7 Pasal.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal .
5

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Sawah Lunto No. 26 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Penetapan Alokasi Dana Desa Kota Sawahlunto TA 2016

Abstrak

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa

Download file:

26 TAHUN 2015.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Oktober 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2015.