Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran penyelenggaraan sistem Komunikasi antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, perlu ditetapkan pola hubungan komunikasi sandi di Pemerintah Kabupaten Pati;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan sistem komunikasi, perlu persandian untuk pengamanan informasi yang didukung dengan keseragaman mekanisme penetapan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah di Kabupaten Pati;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2017; Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Pati Nomor 47 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Pedoman Pola Hubungan Komunikasi Sandi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati yang meliputi: Ketntuan Umum; Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup; Perencanaan; Penetapan; Implementasi; Monitoring dan Evaluasi; Kerjasama; Pelaporan; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2018.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purbalingga Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2020 Nomor 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka mencegah dan mengatasi benturan kepentingan sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 , Undang-Undan Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Refonnasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2012.
Peraturan ini mengatur tentang pedoman umum penanganan situasi dimana pegawai
memiliki atau patut diduga memiliki pengaruh kepentingan pribadi/golongan/pihak lain terhadap kualitas keputusan dan/atau tindakan pegawai sesuai kewenangannya.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 September 2020.
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Depok Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyelenggaraan Perawatan Metode Kanguru
ABSTRAK:
Dalam rangka menghasilkan generasi yang unggul, dilakukan upaya peningkatan derajat kesehatan anak dengan menurunkan angka kematian bayi. Salah satu penyebab kematian bayi baru lahir di Kota Depok selama 5 (lima) tahun terakhir adalah bayi berat lahir rendah. Berdasarkan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2015 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita, telah mengamanatkan pelayanan kesehatan bagi bayi baru lahir salah satunya meliputi perawatan metode kanguru bagi bayi berat lahir rendah. Untuk memberikan arahan dan landasan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan serta masyarakat, perlu dibentuk pedoman tentang perawatan metode kanguru bagi bayi berat lahir rendah. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud tersebut, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Perawatan Metode Kanguru.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 70 Tahun 2013, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016
Peraturan Walikota ini tentang Pedoman Penyelenggaraan Perawatan Metode Kanguru. Muatannya berisi Ketentuan Umum, Kriteria Pelayanan, Sumber Daya Manusia, Sarana Pelayanan, Pembiayaan,Pelaksanaan di Masyarakat,Peran Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Masyarakat, Koordinasi,Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
18 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cilegon Nomor 89 Tahun 2019
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 89, BD Tahun 2019 No. 92
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Penyediaan, Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman
ABSTRAK:
Dalam rangka memberikan jaminan ketersediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan pemukiman, perlu dilakukan pengelolaan prasarana, sarana dan utilitas.
Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 15 Th 1999; UU No 23 Th 2014 yg telah diubah dg UU No 9 Th 2015; UU No 16 Th 1985; UU No 26 Th 2007; UU No 1 Th 2011; PP No 27 Th 2014; Permendagri No 9 Th 2009; Permendagri No 19 Th 2016; Perda Kota Cilegon No 16 Th 2005.
1. Ketentuan Umum; 2. Tujuan Dan Prinsip; 3. Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Pemukiman; 4. Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan pemukiman Oleh pengembang Perumahan/Rumah Susun; 5. Verifikasi; 6. Tatacara Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan pemukiman; 7. Hak, Kewenangan dan tanggung Jawab Pengelolaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Yang Telah Diserahkan; 8. Pengawasan dan pengendalian; 9. Pelaporan; 10. Ketentuan Peralihan; 11. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2019.
17 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karanganyar Nomor 89 Tahun 2020
Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Penetapan dan Pengalihan Status, Penggunaan Barang Milik Daerah Serta Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD 2020/ No. 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Penetapan dan Pengalihan Status, Penggunaan Barang Milik Daerah Serta Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25, Pasal 33 ayat (4), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 38, Pasal 40, dan Pasal 200 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Penetapan dan Pengalihan Status, Penggunaan Barang Milik Daerah serta Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset;
Dasar hukum peraturan ini adalah: Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2019;
Dalam peraturan ini daitur tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Penetapan dan Pengalihan Status, Penggunaan Barang Milik Daerah serta Penggunaan Sistem Informas! Manajemen Aset yang meliputi: Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Tata Cara Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah; Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Oleh Bupati; Tata cara Penetapan Status Penggunaan BMN Oleh Pengelolaa Barang; Tata cara Pengalihan Status Penggunaan BMD; Tata Cara Penggunaan Sementara Barang Milik Daerah; tata Cara Penggunaan Barang Milik Daerah Yang Dioperasionalkan Oleh Pihak lain; Penggunaan Sistem Informasi Manajemen Aset; dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Oktober 2020.
35 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato Nomor 89 Tahun 2018
petunjuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD.2018/No. 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk dalam rangka efesiensi efektifitas dan produktifitas nilai tambah serta mutu hasil produksi kegiatan masyarakat perlu dilakukan upaya pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna dan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.
Dasar Hukum Perturan Bupati Pohuwato ini adalah UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; Permendagri No.20 Tahun 2010; Permendagri No.80 Tahun 2015; Perda Kab. Pohuwato No.13 Tahun 2014.
Dalam peraturan ini diatur tentang petunjuk pelaksanaan pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan teknologi tepat guna termasuk didalamnya mengatur tentang tujuan dan prinsip, arah dan sasaran, kegiatan pemberdayaan, pengkajian dan uji coba, kerja sama, lembaga pelayanan ttg, penghargaan, pembinaan, pemberian pedoman dan standar, pelaporan, pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2018.
Terdiri dari 25 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 89 Tahun 2020
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Sistem Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pelalawan
ABSTRAK:
Menimbang bahwa dalam rangka menjamin objektifitas pembinaan Pengawai Negeri Sipil yang didasarkan pada sistem merit, perlu dilakukan penilaian kinerja
Dasar Hukum Perbup ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 53 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 34 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 53 Tahun 2010; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 30 Tahun 2019; Permen PAN RB No. 53 Tahun 2014; Permendagri No. 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 120 Tahun 2018; Perda No. 10 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No. 8 Tahun 2019
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 8 (delapan) Bab dan 20 (dua puluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil; Perencanaan Kinjerja; Pelaksanaan Kinerja; Tim Pengelola Kinerja; Penghargaan dan Sanksi; Ketentuan Lain-lain; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2020.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Batang Nomor 89 Tahun 2020
barang milik daerah - standar operasional prosedur
2020
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 89, BD.2020/No. 89
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah
ABSTRAK:
bahwa Barang Milik Daerah sebagai salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat, perlu dikelola dengan tertib agar dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka mendukung penyelenggaraan otonomi daerah; bahwa dengan ditetapkannya Perbup Batang No 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, agar dapat dilaksanakan dengan berdaya guna dan berhasil guna, perlu diatur Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perbup tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah;
UU No 9 tahun 1965; UU No 1 tahun 2004; UU No 23 Tahun 2014; PP No 21 tahun 1988; PP No 71 tahun 2010; PP No 12 Tahun 2019; PP No 27 tahun 2014; Permendagri No 13 tahun 2006; Permendagri No 19 Tahun 2016; Perda Kab Batang No 10 tahun 2017;
Peraturan Bupati ini mengatur tentang standar operasional prosedur perencanaan kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah, standar operasional prosedur pengadaan barang milik daerah, standar operasional prosedur penerimaan, penyimpanan dan penyakuran barang milik daerah, standar operasional prosedur pemanfaatan barang milik daerah, standar operasional prosedur pengamanan barang milik daerah, standar operasional prosedur pemeliharaan barang milik daerah, standar operasional prosedur penilaian barang milik daerah, standar operasional prosedur pemindahtanganan barang milik daerah, stnadar oeprasional prosedur penatausahaan barang milik daerah, standar operasional prosedur pembinaan, pengawasan dan pengendallian barang milik daerah.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2020.
17 hal
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
